jump to navigation

Kegagalan Pasar April 20, 2008

Posted by Mas Wigrantoro Roes Setiyadi in Galery Kebijakan Publik.
add a comment

Kegagalan pasar terjadi karena pasar bebas tidak memberikan efisiensi pada perekonomian. Penyebab terjadinya kegagalan pasar antara lain: tersedianya fasilitas umum sehingga sektor swasta tidak tertarik untuk mengelolanya karena tidak mendapatkan keuntungan;  persaingan tidak sempurna yang terjadi karena suatu perusahaan mengambil keuntungan dari kekuatan pasar yang dimiliki;  informasi asimetris yang terjadi karena suatu perusahaan memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan perusahaan lainnya pada sektor atau industri yang sama.

 

Untuk mencegah terjadinya kegagalan pasar, salah satunya adalah dengan campur tangan pemerintah melalui: pajak dan subsidi; produksi sektor swasta, penetapan undang-undang mengenai antitrust; dan regulasi pemerintah.

 

Namun demikian, terdapat pertentangan terhadap campur tangan pemerintah dalam mencegah terjadinya kegagalan pasar yang disebabkan faktor: ketidak-mampuan pemerintah dalam memformulasikan regulasi sehingga menyebabkan kegagalan pasar; penyelanggaraan fasilitas umum yang seharusnya bisa dilaksanakan oleh pihak swasta, tetapi justru dilaksanakan oleh pemerintah; dan terjadinya monopoli atau oligopoli yang timbul dari ketidak-sempurnaan regulasi pemerintah.***** 

Kiat Memahami Iklan Tarif Telepon Selular April 20, 2008

Posted by Mas Wigrantoro Roes Setiyadi in Galery ICT.
add a comment

Bagi masyarakat awam yang merasa dibuat bingung oleh gencarnya perang iklan yang dilancarkan oleh operator telepon selular, berikut kiat “membaca” iklan tarif telepon selular.

Tidak ada makan siang gratis (there is no such free lunch), maknanya utuk memperoleh sesuatu, termasuk layanan telekomunikasi, tidak ada yang gratisan, seberapa kecil angka rupiah yang ditawarkan, tetap saja pengguna harus membayar.

Yang ditagihkan kepada pengguna adalah durasi persambungan, bukan lamanya Anda bicara. Jadi, meskipun yang ditelepon, atau penelepon tidak berbicara, namun tagihan atau pengurangan deposit (bagi pengguna prepaid) akan berjalan terus sejak kedua telepon tersambung (connected).

Tagihan penggunaan telepon menggunakan dasar durasi, jarak, sifat sambungan dan jenis percakapan. Satuan waktu untuk mengukur durasi yang sekarang lazim digunakan adalah detik. Jarak dibagi menjadi dua: lokal dan jarak jauh (sambungan langsung jarak jauh /sljj). Sambungan lokal terjadi ketika nomor pemanggil dan yang dipanggil dua-duanya  diterbitkan dari area (kota) yang sama dan ketika terjadi pemanggilan berada pada area yang sama pula. Misalnya, A dan B adalah dua nomor yang diterbitkan di kota Jakarta, pada waktu terjadi persambungan, A dan B ada di kota Jakarta. Sambungan SLJJ terjadi ketika A (dari Jakarta) menelepon B yang sedang berada di kota lain, misalnya Denpasar.

Sifat sambungan terdiri dari ON-NET dan OFF-NET. ON-NET adalah sambungan (lokal atau sljj) antara dua pelanggan sesama operator. Misalnya, A dan B sama – sama pelanggan operator “ABC”. Ketika A memanggil B, maka sambungan semacam ini disebut ON-NET. OFF-NET adalah sambungan (lokal atau sljj) antara dua pelanggan yang berbeda operator. Misalnya, C adalah pelanggan operator “ABC”, sedangkan D pelanggan operator “ZYX”. Ketika D memanggil C sambungan semacam ini disebut OFF-NET.

Jenis percakapan dapat digolongkan menjadi: mobile ke mobile, mobile ke fixed (Public Switch Telephone Network/Fixed Wireless Access), fixed (PSTN/FWA) ke mobile, dan fixed  ke fixed. Yang termasuk layanan mobile adalah penyelenggara GSM dan 3G (Telkomsel, Indosat Matrix dan Mentari, XL, 3, NTS) dan CDMA (Mobile-8, SMART, Sampoerna). Yang termasuk fixed adalah penyelenggara telepon tetap (Telkom) dan telepon tetap dengan limited mobility (Flexi, StarOne, Esia).

Untuk melayani sambungan OFF-NET dibutuhkan interkoneksi (keterhubungan antar operator), dan atas penggunaan interkoneksi ini timbul biaya yang ditagihkan kepada pengguna.

Jadi, dalam keadaan normal, untuk sambungan ON-NET harga yang harus dibayar oleh pengguna adalah:  tarif per detik x durasi persambungan x jarak. Pada beberapa operator telepon bergerak selular, untuk pecakapan ON-NET jarak tidak dihitung, karena dianggap dalam satu jaringan sendiri. Sehingga formula di atas menjadi: tarif per detik x durasi. Misalnya A menelepon B (dua-duanya pelanggan suatu operator) selama 5 menit, dan tarif per detik Rp. 15,- maka biaya yang harus dibayar A adalah: 15 x 5 x 60 = Rp. 4.500,-

Dalam suatu masa promosi, ketika ada operator mengiklankan Rp. 0,- dengan ketentuan “berlaku untuk 5 menit setelah berbicara 5 menit”, maka ini artinya operator bersangkutan memberi diskon 50%. Hitung-hitungannya, durasi persambungan 10 menit, yang mestinya membayar Rp. 9.000,- namun pelanggan hanya membayar Rp. 4.500,- yang setara untuk durasi 5 menit. Bagaimana bila durasi persambungan hanya 4 menit? Jawabnya, tidak ada diskon, alias tetap harus membayar 15 x 4 x 60 = Rp. 3.600,-. Atau bagaimana bila persambungan hanya 7 menit? Yang ditawarkan kan untuk percakapan 10 menit, bila Anda hanya menggunakan 7 menit, maka penggunaan semacam ini di luar dari yang ditawarkan, alias penelepon tetap saja harus membayar 15 x 7 x 60 = Rp. 6.300,-

Dalam suatu masa promosi, ketika ada operator mengiklankan “bicara 2 menit gratis 3 menit” maka ini sama saja operator tersebut memberikan discount 60%. Bagaimana bila durasi persambungan hanya 3 menit, ya yang 2 menit bayar penuh, yang satu menit tidak harus bayar, pengguna hanya memperoeh discount 33.3% saja. Bagaimana bila durasi persambungannya 6 menit, pemanggilan akan ditagih untuk 2 menit pertama, dan 1 menit sesudah menit ke 5, total 3 menit, atau pelanggan memperoleh discount 50%. Bagaimana bila durasi persambungnan 9 menit? Pemanggil akan ditagih untuk penggunaan selama 6 menit ( 2 menit pertama, ditambah 4 menit setelah menit ke lima).

Dalam suatu masa promosi, ketika operator mengiklankan Rp. 0,00000000..1/ detik sepuasnya, dengan ketentuan berlaku setelah 90 detik pertama, untuk waktu penggunaan tertentu. Ide iklan semacam ini mirip seperti ketika kita makan di restauran yang menawarkan all you can eat. Dengan satu harga boleh makan sepuas dan sekenyangnya. Jika dicermati, meski kita boleh habiskan seluruh makanan, namun tidak pernah ada orang yang mampu menghabiskan semua hidangan yang tersedia. Bagaimana hitungannya?  Tidak beda jauh dengan contoh di atas. Tarif yang diberlakukan untuk OFF-NET per detik Rp. 25,0 sedangkan untuk ON-NET tarif per detik Rp. 15,-. Contoh, untuk persambungan OFF-NET selama 120 menit atau 2 jam, maka yang harus dibayar pemanggil adalah: (25 x 3 x 60) + (117 x 60 x 0.0000000001) = Rp.4.500,000702 atau dibulatkan menjadi Rp.4.500,-. Bagaimana untuk persambungan 5 menit, 10 menit, 60 menit, dan menit – menit lainnya? Jawabnya sama, pemanggil membayar Rp. 4.500,-. Apakah operator tidak merugi? Bisa YA, bisa juga TIDAK. Jika restauran all you can eat saja masih bisa survive dan malah bertambah besar, rasanya operator telepon yang menawarkan promosi seperti ini tidak akan rugi. Bagaimana bisa? Ada sebuah riset yang mencatat statistik penggunaan telepon, ternyata rata-rata persambungan berkisa antara 3 sampai dengan 5 menit. Jika demikian, maka sebenarnya operator tersebut sedang menawarkan discount antara 20 – 40%.***** 

Paradoks Pemahaman Kebijakan Publik April 20, 2008

Posted by Mas Wigrantoro Roes Setiyadi in Galery Kebijakan Publik.
1 comment so far

Sementara percaya bahwa negara demokrasi harus dikelola dengan peraturan dan perundangan, Pemerintah Pusat menemukan ada lebih dari seribu Peraturan Daerah yang bermasalah. Seorang kolumnis menyatakan dalam diskusi di sebuah mailing list, bahwa artikel-nya yang dimuat dalam sebuah koran ternama merupakan kebijakan publik, padahal jika dicermati substansinya, artikel tersebut sebenarnya hanya mengemukakan permasalahan sosial yang sedang terjadi di masyarakat, belum merupakan suatu kebijakan publik. Banyak pihak mendeklarasikan dirinya sebagai pemerhati, penggiat, bahkan perumus kebijakan publik, namun jika ditelaah lebih dalam, mengapa semakin banyak kebijakan publik yang bermasalah, terutama ketika diimplementasikan. Di sisi lain, tidak sedikit produk kebijakan publik yang baik menjadi tidak berdaya-guna hanya karena birokrat yang bertugas menjalankannya tidak memiliki komitmen. Kasus-kasus di atas mencerminkan adanya paradoks pemahaman kebijakan publik.

 

Proses Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat dilihat dari dua sudut pandang, dari pra dan pasca terbentuknya. Yang pertama (pra), melihat dari proses pembentukan sedangkan yang kedua (pasca) memandang dari setelah menjadi produk kebijakan, berupa perundangan dan atau peraturan publik. Dalam pendekatan pertama, terdapat tahapan yang lazim berlaku. Diawali dengan identifikasi terhadap problematika yang muncul di ranah publik, pihak tertentu yang berpekentingan kemudian mengupayakan permasalahan tersebut dikemukakan ke hadapan publik sehingga diketahui dan disadari bahwa persoalan yang muncul terkait dengan kepentingan publik (public issues). Ketika semakin banyak yang menaruh perhatian (concerned), maka isu publik beranjak menjadi agenda publik, yang biasanya ditindak-lanjuti dengan berbagai aksi-reaksi antara pemangku kepentingan dengan lembaga publik yang berwenang menerbitkan kebijakan. Pada tahap ini acap timbul pro dan kontra, adu argumentasi, saling mempengaruhi, pengerahan dukungan dan lain sebagainya. Jika tercapai konklusi, hasil akhir produk kebijakan publik berupa perundangan dan atau peraturan publik.

Mengikuti proses di atas seringkali melelahkan, oleh karenanya, banyak pihak memilih mengomentari produk kebijakan, menganalisis mengapa, untuk apa, dan siapa yang diuntungkan/dirugikan dari produk kebijakan publik tersebut. Tentu saja analisis yang dikemukakan dipengaruhi oleh posisi relatif dan kepentingan yang bersangkutan terhadap isu-isu terkait kebijakan publik tersebut. Oleh karena itulah menjadi tidak aneh bila timbul kelucuan dan ketidak-pasan antara komentar dan substansi kebijakan.

 

Pendekatan Multi-disiplin

Luasan kebijakan publik hampir tanpa batas, ia seluas kompleksitas publik itu sendiri. Suatu masalah yang tidak dirasakan oleh kelompok publik tertentu, bisa jadi merupakan problematika luar biasa besarnya bagi kelompok publik lainnya. Lumpur Sidoarjo (lusi) salah satu contohnya. Karena sifat publik yang kompleks inilah maka proses maupun analisis terhadap kebijakan publik memerlukan pendekatan multi-disiplin. Dapat kita lihat, untuk menyelesaikan persoalan Lusi tidak cukup hanya ahli geologi, namun memerlukan campur tangan ahli pertanahan, konstruksi jalan raya, penyuluhan sosial, ekonomi, hukum agraria, dan lain sebagainya. Namun, kerumunan para hali ini belum cukup, masih dibutuhkan ahli kebijakan publik yang “menjahit” elemen kebijakan kontribusi dari para ahli.

Dalam konteks multi disiplin ini, paradoks muncul karena beberapa hal. Instansi berwenang pembuat kebijakan tidak memiliki ahli kebijakan publik, kemudian memberi order kepada konsultan yang juga tidak memiliki banyak ahli yang relevan. Istilah yang tepat untuk konsultan semacam ini adalah “konsultan supermarket”, satu toko dapat melayani berbagai macam kebutuhan. Sebelum diundangkan, hasil kerja konsultan dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) antar berbagai instansi terkait, namun karena utusan instansi menganggap rakor tersebut hanya formalitas belaka, substansi kebijakan kurang diperhatikan. Walhasil jadilah kebijakan yang bermasalah (flaw policy).

Di pihak lain, komentar pengamat seringkali dibebani dengan semangat curiga, kecewa, lebih melihat siapa yang membuat bukan apa yang dibuat. Kalaupun berbicara apa yang dibuat, tidak bisa lepas dari kepentingannya sebagai politisi, pengusaha, maupun corong para pihak yang berkepentingan. Hal terakhir inilah yang oleh sebagian pihak dikatakan perilaku sebagai “pelacur opini”, atau yang lebih bernuansa menjijikan disebut sebagai “onani politik”. Hasilnya? Alih-alih berbuah kemaslahatan bagi negara dan bangsa, semakin hari semakin dibuat kisruh saja negeri ini.

 

Paralak

Disiplin instrumentasi mengenal paralak, yakni kesalahan pengukuran pada instrumen ukur analog yang disebabkan oleh posisi relatif pembaca terhadap jarum ukur. Sudut pandang terhadap jarum yang menunjukkan besaran ukur berdampak pada akurasi pembacaan. Proses kebijakan publik yang melibatkan banyak ahli, berpontensi menimbulkan efek paralak. Masing-masing ahli berkeyakinan bahwa pendapatnya adalah solusi terbaik bagi permasalahan publik yang muncul. Jika terdapat sepuluh ahli, maka akan ada potensi 90 silang pendapat di antara para ahli, yang semuanya bisa jadi tidak menjawab permasalahan namun menimbulkan persoalan baru.

Teknologi digital yang digunakan dalam instrumentasi menghilangkan efek paralak. Pertanyaannya, bagaimana menghilangkan efek paralak dalam proses kebijakan publik. Karena variabel yang bermain dalam proses maupun analisis kebijakan publik adalah manusia yang bersifat dinamik, multidimensi, dan multiinterest, dalam prakteknya susah untuk menghilangkan efek paralak dalam kebijakan publik. Akan selalu muncul paralak, dan inilah yang menjadi salah satu penyumbang terjadinya paradok kebijakan publik.

 

Solusi

Jika disadari akan selalu muncul paradok pemahaman kebijakan publik, akankah membiarkannya sehingga semakin runyam saja negeri ini? Tentu saja tidak. Lalu apa solusinya? Tidak ada rumus yang jitu, bahkan di beberapa negara majupun banyak jawaban atas pertanyaan serupa masih bersifat kontekstual dan hipotesis.

Di antara yang kontekstual dan hipotesis tersebut ada sedikit kesamaan (sifat universalitas) dan peluang kebenarannya tinggi. Proses kebijakan publik dapat didekati dengan pendekatan ilmiah, menggunakan model kebijakan yang didukung teori relevan yang telah teruji kesahihannya, dukungan basis data hasil riset yang komprehensif, serta kajian manfaat-biaya yang ditinjau dari berbagai aspek. Produk kebijakan publik pada akhirnya merupakan muara dari proses politik. Para politisi, birokrat, dan penggiat publik sebaiknya memiliki kapasitas sebagai policy entrepreneur, yang memahami dengan benar proses dan karakter kebijakan publik. Selain itu, mendahulukan publik lebih utama dari pada memrioritaskan kepentingan pribadi, golongan, partai.*****

 

*) Alumni The Lee Kuan Yew School of Public Policy – NUS, Mahasiswa S3, Strategic Management, Universitas Indonesia. 

Ketika Pulsa Berperan Sebagai Alat Pembayaran April 20, 2008

Posted by Mas Wigrantoro Roes Setiyadi in Blogroll.
1 comment so far

Dahulu, nenek moyang manusia mengenal barter, menukarkan sesuatu guna memperoleh barang lain. Barter merupakan transaksi dagang yang primitif. Dalam perkembangan selanjutnya, digunakan alat tukar untuk pembayaran transaksi, dari kerang hingga uang. Penggunaan uang, dalam wujud mata uang kertas atau logam sebagai alat pembayaran sudah berlangsung lebih dari lima abad. Peran uang ternyata tidak terbatas hanya sebagai alat pembayaran namun berkembang sebagai ukuran harta kekayaan, alat investasi, serta dalam keadaaan tertentu berfungsi sebagai penjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik negara.

 

Uang berkaitan pula dengan kedaulatan negara. Penggunaan gambar pemimpin negara atau pahlawan nasional dalam lembar atau koin mata uang semula dimaksudkan sebagai penghargaan kepada para pemimpin atau pahlawan. Berkenaan dengan kedaulatan, setiap negara menerbitkan mata uang. Nilai tukar mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain seringkali dianggap mencerminkan kekuatan negara yang bersangkutan. Mata uang yang nilai tukarnya paling rendah dapat mencerminkan kekuatan ekonomi dan politik negara penerbit mata uang tersebut. Oleh karena itu, ada negara yang rela menggunakan mata uang negara lain dalam perdagangan sesama penduduk di dalam negerinya, dan transaksi luar negerinya.

 

Mata uang kertas pada saat ini sudah dianggap tradisional, tidak praktis, dan rentan terhadap pemalsuan. Membawa uang kertas dalam jumlah besar, untuk belanja di mall, bepergian ke luar kota, dapat dianggap aneh atau justru dapat mengundang petaka. Sebagai penggantinya digunakan kartu kredit atau – yang sekarang mulai marak – kartu debet. Kedua kartu ini fisiknya serupa, namun ada bedanya. Pengguna kartu kredit tidak harus membayar tunai pada saat melakukan transaksi, sedangkan untuk kartu debet, pada saat transaksi, merchant melalui bank penerbit kartu debet, mengurangi (debet) saldo tabungan atau giro-nya pemilik kartu debet.

 

Seiring perkembangan telepon selular, terutama setelah operator selular menerbitkan layanan prabayar, muncul berbagai praktik bisnis yang pembayaran transaksinya memanfaatkan deposit yang disimpan di fasilitas milik operator selular. Deposit tersebut, awalnya akan secara otomatis di-debet ketika pelanggan selular memanfaatkan layanan telepon dan atau short message service (SMS). Secara berangusr deposit akan berkurang, berbanding terbalik dengan penggunaan pulsa.

 

Ide operator yang semula hanya ingin memastikan pendapatan di muka (advance payment) ini, pada akhirnya menyadarkan beberapa pihak bahwa kombinasi uang deposit, komputer, infrastruktur telekomunikasi digital, dan kebutuhan berbelanja, mengilhami digunakannya “pulsa telepon” sebagai alat pembayaran. Pada dasarnya mekanisme alat pembayaran menggunakan pulsa (APMP), tidak jauh beda dengan mekanisme pembayaran menggunakan kartu debet. Bedanya, pada kartu debet, yang di-debet saldo tabungan atau giro yang tersimpan di bank, sedangkan pada APMP ketika terjadi transaksi yang di-debet saldo deposit yang tersimpan di fasilitas operator selular.

 

Implikasi dari digunakannya deposit pulsa telepon sebagai alat pembayaran transaksi cukup signifikan, tidak saja bagi perkembangan bisnis, ekonomi, dan sosial, namun mau tidak mau masuk ke ranah hukum. Di ranah bisnis, adanya APMP memberi tambahan altermatif mekanisme pembayaran, yang berarti memperbesar peluang untuk menambah pendapatan. Sebagai contoh, ketika pembeli lupa atau tidak membawa uang cash, atau ketika kartu kreditnya sedang tidak dapat digunakan, tidak berarti transaksi lantas menjadi batal. Transaksi tetap terjadi karena calon pembeli masih memiliki deposit pulsa yang dapat digunakan untuk membayar barang yang diinginkannya atau layanan yang telah dimanfaatkannya. Ketika terjadi transaksi semacam ini, pembeli akan di-debet untuk dua hal: sejumlah nilai barang dan atau jasa yang harus dibayar, dan biaya pengiriman pesan (SMS) ketika memberitahukan transaksi pembayaran ini kepada operator atau penyimpan deposit.

 

Implikasi di ranah ekonomi? Luar biasa besar. Mari kita berandai-andai, statistik pengguna selular hingga akhir 2007 sudah mencapai kurang lebih 80 juta. 85% -nya  atau 68 juta berstatus pelanggan prabayar. Jika rata-rata belanja per bulan menggunakan APMP Rp. 100.000,- maka nilai transaksi per tahun minimal mencapai Rp. 81.6 Triliun. Angka ini di luar pendapatan operator selular yang dihimpun dari biaya SMS untuk pemberitahuan transaksi.

 

Bagi merchant, transaksi menggunakan APMP sangat aman, dan pasti terbayar. Transaksi tidak mungkin terjadi bila saldo deposit tidak mencukupi. Bagi pembeli, pasca transaksi urusan selesai, tidak perlu ditagih di kemudian hari seperti ketika menggunakan kartu kredit. Manfaat sosial lain, jika dalam kartu kredit, khususnya para pengguna pemula, terjadi kecenderungan berbelanja melebihi kemampuan membayar, sehingga pada suatu hari harus menanggung hutang yang akan selalu bertambah, maka dalam APMP hal tersebut tidak akan terjadi. Artinya, secara tidak langsung, perilaku belaja jor-joran dapat dihambat dengan “membatasi” daya beli.

 

Pertanyaan terkait dengan aspek hukum yang muncul adalah “apakah operator selular akan berubah, dan diizinkan menjadi lembaga penyimpan uang deposit dan fasilitator transaksi keuangan? Di banyak negara yang telah menyelenggarakan APMP atau dengan istilah lain, e-wallet, digital money, e-purse, dan lain sebagainya, penyelenggaranya dibedakan menjadi tiga: operator telepon, bank, atau integrater. Di Indonesia, operator selular yang sudah mulai menyelenggarakan APMP  adalah Telkomsel.

 

Menyikapi perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan kartu sebagai  alat pembayaran dalam memenuhi kegiatan ekonomi, dan dalam upaya memberikan perlindungan bagi para pengguna kartu pembayaran, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/60/DASP 30 Desember 2005 tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian, serta Peningkatan Kemanan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Jika disimak lebih jauh, kedua peraturan tersebut juga mencakup penggunaan pulsa sebagai alat pembayaran. Artinya, kebutuhan adanya alternatif baru alat pembayaran sudah muncul, layanannya juga sudah mulai tersedia, peraturan sudah cukup memadai, jadi mari kita tunggu masa jaya pembayaran menggunakan pulsa telepon***** 

Televisi Dan Radio Internet: Akhir Era Penyiaran Konvensional? April 20, 2008

Posted by Mas Wigrantoro Roes Setiyadi in Galery Kebijakan Publik.
2 comments

Diskursus mengenai penyelenggaran siaran televisi digital mulai menghangat sejak lima tahun lalu, tepatnya awal tahun 2003.  Hingga hari ini belum ada satupun stasiun televisi yang sudah menyelenggarakan siaran televisi digital. Selain siaran televisi digital, siaran radio digital sebenarnya juga sudah lama dinantikan. Di pihak lain, kita saksikan sudah tak terhitung banyaknya, penyelenggaraan siaran radio dan televisi yang di-broadcast melalui Internet. Terlihat sekilas, ada adu cepat antara siaran radio dan televisi digital dengan siaran radio dan televisi melalui Internet. Yang menjadi permasalahan, bagaimana kira-kira masa depan dunia penyiaran Indonesia pasca dimulainya siaran televisi digital? Selain itu, meski basis teknologi radio dan televisi digital dengan siaran keduanya melalui Internet adalah sama, menggunakan Internet Protocol (IP), dengan kekuatan Internet yang jauh lebih bertenaga dibandingkan penyiaran teresterial, akankah siaran televisi dan radio digital juga akan mengalami nasib serupa dengan layanan berbasis teknologi analog? Lebih jauh, bagaimana pemerintah perlu menyikapi dengan serangkaian kebijakan dan regulasi agar peraturan dan perundangan yang ada tidak tumpul dan ketinggalan zaman.

 

Dibandingkan siaran televisi analog, penggunaan pita frekuensi pada siaran televisi digital lima kali lebih efisien. Artinya pada lebar pita frekuensi yang sama, jika sebelumnya hanya dapat dipakai untuk satu kanal siaran, dengan teknologi pemancaran digital dapat dioptimalkan dipakai untuk lima kanal siaran. Jika standar siaran televisi digital sudah ditetapkan, diperkirakan akan bermuncukan banyak sekali stasiun televisi. Dengan asumsi pemerintah berkenan mengeluarkan izin-izin baru.

 

Siaran radio juga serupa, bahkan lebih efisien lagi. Jika saat ini lebar pita antar stasiun radio FM ditentukan 400 KHz, maka dengan siaran radio digital lebar pita satu kanal siaran hanya memerlukan kurang lebih 60 KHz. Ruang kosong yang dapat diisi oleh penyelenggara stasiun radio FM akan semakin lebar. Tentu, masih dengan asumsi jika pemerintah berkenan mengeluarkan izin-izin baru.

 

Bagaimana bila dengan pertimbangan untuk melindungi industri yang ada, atau untuk memelihara ruang bebas di spektrum frekuensi, pemerintah membatasi terbitnya izin stasiun radio dan atau televisi baru? Teknologi berkembang seperti air sungai mengalir dari hulu ke hilir. Batu besar yang menghalang tidak lantas menjadi hambatan. Teknologi akan mencari jalannya sendiri hingga ia mencapai tahap matang, dan memberi manfaat atau mudharat bagi umat manusia. Di pihak lain, bisnis bergerak mirip barisan semut yang mengalir ke manapun gula manis tersimpan. Tiada kenal lelah sebelum gula dipersembahkan kepada sang raja semut.

 

Teknologi dan bisnis, dua sejoli yang mengubah dunia. Hambatan regulasi sebesar apapun, ketika datang kepentingan bisnis dengan membawa kendaraan teknologi, regulasi seringkali menjadi cepat loyo, kekurangan vitamin. Siaran radio dan televisi digital tak lepas dari fenomena ini. Ketika pemerintah belum merestui siaran mereka berdua, namun di sisi lain teknologi dan bisnis sudah menyatu dikemas oleh kepentingan hiburan, pendidikan, aktualisasi diri, maka muncullah saran radio dan televisi Internet sebagai substitusi.

 

Jika siaran terestrial mesti berizin, siaran menggunakan media transmisi Internet, banyak negara yang membebaskannya dari regulasi penyaran. Indonesia belum punya satupun aturan mengenai hal ini. Kelaziman bisnis berujar “bila tidak ada regulasi, maka bolehlah untuk dikerjakan”. Teknologi tersedia, bisnis mendukung, regulasi bolong, masyarakat konsumen menanti. Jadilah dalam waktu tidak lama lagi berpuluh, beratus, bahkan beribu, siaran radio dan televisi melalui Internet.

 

Sedemikian optimiskah? Bisa jadi. Untuk investasi siaran radio digital terestrial, paling tidak dibutuhkan dua sampai tiga milyar rupiah. Besaran ini hanya untuk mengganti pesawat pemancar berkekuatan sekitar 10 Kilo Watt yang dapat diterima pancarannnya dalam radius 30 kilo meter. Biaya yang lebih besar akan dibutuhkan bila harus mengadakan semua perangkat baru. Biaya yang lebih besar juga dibutuhkan untuk stasiun televisi digital. Belum lagi ditambah untuk penggantian setiap stasiun repeater yang tersebar di seantero Nusantara.

 

Investasi yang dibutuhkan bagi penyelenggara siaran radio dan atau televisi melalui Internet, jauh di bawah investasi yang diperlukan oleh stasiun siaran radio dan televisi terestrial. Selain itu, jangkauan siaran mencapai seluruh ujung dunia, sementara pada siaran teresterial, hanya sejauh mata memandang saja. Biaya operasi? Ekstrem-nya penyelenggaraan radio televisi Internet, dapat dikerjakan dengan tuntas oleh satu orang saja, selebihnya mesin yang melaksanakan eksekusi.

 

Pertanyaannya, benarkah ketika muncul dan marak radio dan televisi Internet, akan menandai surutnya penyiaran konvensional? Bisa ya, dapat pula tidak. Ya, bila akseptansi masyarakat meluas dan biaya investasi peralatan penerima (handphone, Pesonal Digital Assistant / PDA, Komputer) serta biaya operasional penggunaan terjangkau bahkan oleh anggota masyarakat yang tergolong paling miskin. Tidak, bila meskipun harga terjangkau namun radio televisi Internet tidak dapat menggantikan kenyamanan mendengarkan dan atau menonton radio dan atau televisi.

 

Surut atau tidak, yang pasti terpengaruh. Seberapa besar pengaruhnya? Jawabnya masih ditunggu dari fakta empirik. Namun demikian, belajar dari koran elektronik yang semula diramalkan akan melibas koran kertas, ternyata keduanya dapat berjalan beriringan, bukan tidak mungkin radio dan televisi Internet akan menjadi komplemen dari radio dan televisi digital teresterial.

 

Jika hanya melihat aspek tersebut di atas, bagi penyelenggara siaran radio dan televisi digital, siaran radio dan televisi Internet dapat dianggap bukan ancaman. Persoalannya, ketika pertumbuhan radio dan televisi Internet sudah sedemikian besar, karena relatif mudahnya dalam membuat dan mengoperasikan, akan terjadi persaingan sengit dalam beberapa front yang mengandung resiko rusaknya tatanan industri, dan ada ujungnya pelayanan informasi kepada masyarakat. Front pertama persaingan antar penyelenggara radio televisi Internet, front kedua persaingan antar penyelenggara radio televisi digital, dan front ketiga antara para penyelenggara radio televisi Internet dan para penyelenggara radio televisi digital.

 

Perudangan dan peraturan di bidang ini masih sangat minim, kata lain dari belum ada. Bagaikan menghadapi musibah banjir, bangun dulu tanggul sebelum ada banjir, atau baru bangun tanggul setelah tahu ada banjir? Dalam kontek industri penyiaran, segera perbaiki perundangan dan peraturan sebelum bencana akibat persaingan tidak sehat muncul, atau nanti dulu, tunggu sampai ada korban dari persaingan yang – katanya – akan terjadi. Strategi mana yang akan dipilih? Tanyakan kepada ahlinya.***** 

Problema Individu Selebriti Dalam Organisasi Selebriti April 20, 2008

Posted by Mas Wigrantoro Roes Setiyadi in Blogroll.
add a comment

Menjelang Rapat Umum Pemegang Saham suatu perusahaan milik negara, di mana lazimnya akan dilaporkan hasil kerja selama periode setahun sebelumnya dan agenda penting lainnya yang perlud dibahas seperti pergantian pengurus, ada salah seorang pengurus serikat pekerja yang menyuarakan pesan yang maksudnya kurang lebih “individu yang duduk dalam kepengurusan perusahaan baik sebagai direksi atau komisaris sebaiknya membawa kemajuan bagi organisasinya; bukan sebaliknya, individu menggunakan organisasi sebagai alat untuk memajukan dirinya”. Pesan tersebut dapat menggambarkan suasana yang sering terjadi, adanya kekhawatiran, dan menghimbau agar pengurus perusahan tersebut tidak meniru praktek yang sering terjadi yang membuat serikat pekerja tersebut khawatir.

Sudah menjadi pengetahuan umum banyak orang ingin menjadi pemimpin organisasi terkenal, baik itu partai politik, lembaga swadaya masyarakat, entitas bisnis, maupun lembaga publik. Bukan semata – mata untuk memberi kontribusi bagi kemajuan lingkungan internal dan eksternal organisasi, tetapi, meski tidak selalu terungkap, selalu ada kepentingan pribadi yang ingin dicapainya melalui kedudukannya dalam organisasi tersebut. Hubungan individu anggota organisasi dengan organisasi sebagai kumpulan individu yang memiliki persamaan kepentingan sering kali sulit dipisahkan (Jones, 2004).

Kreitner dan Kinichi (2004) bahkan menyebut organisasi adalah kenyataan sosial yang memiliki kriteria sosial sebagaimana dinyatakan oleh Greenberg dan Baron (2003) yakni ada interaksi sosial antara dua orang atau lebih, adanya struktur interaksi yang stabil, perlu ada minat atau sasaran bersama di antara para anggotanya, dan tiap anggota perlu membedakan diri dengan yang bukan anggota. Dalam hubungan seperti tersebut di atas, jelas terlihat antara organisasi sebagai lembaga dan individu sebagai pengelolanya dapat saling memanfaatkan satu terhadap lainnya. Persoalannya berkaitan dengan etika, adakah batasan yang dapat membedakan kepentingan individu dan kepentingan organisasi? Dalam konteks kini, ketiadaan, kekaburan atau rendahnya pemahaman terhadap batasan tersebut dapat berujung pada tindakan korupsi jabatan.

Di pihak lain, interaksi organisasi dengan lingkungan luarnya, seringkali memberi berkah sekaligus hujatan bagi perusahaan. Jurnalis seringkali memberi atribut positif kepada perusahaan atas aksi mereka yang dinilai memberi manfaat bagi masyarakat. Atribut positif yang terus terakumulasi ini lambat laun menjadikan organisasi tersebut diberi status sebagai organisasi selebriti (Rindova et all, 2006). Rein, Kotltler dan Stoller (1987) memberi pengertian tentang selebriti: individual or organisation whose name has attention-getting, interest-riveting and profit generating value. Individu dalam  organisasi selebriti (celebrity firm) berpeluang menjadi individu selebriti (individual celebrity) apabila tindakan yang dilakukannya sejalan dengan strategi dan langkah organisasi dan selalu berusaha agar status selebriti organisasinya tidak hilang. Sebaliknya meski duduk di dalam kepengurusan organisasi selebriti, individu lainnya tidak serta merta menjadi individu selebriti jika tidak dapat memanfaatkan posisi organisasi sebagai organisasi
selebriti.

Joel Bakan dalam “The Corporation, The Pathological Pursuit of Profit and Power” (2004) mengingatkan bahwa acap kali kita tidak menyadari bahwa di sekeliling kita sudah dipenuhi oleh produk – produk organisasi selebriti. Apa yang kita makan,
minum, lihat, kenakan, dengar, kendarai, pikirkan, kerjakan hampir semuanya didominasi oleh produk korporasi yang sebagian besar sudah menjadi organisasi selebriti. Kehidupan, perilaku dan budaya kita tanpa disadari dipengaruhi oleh “kekuasaan” para selebriti, baik itu selebriti politik, seni, teknokrat, dan lain sebagainya. Bakan juga mengingatkan bahwa dengan statusnya sebagai korporasi yang mencapai status sebagai organisasi selebriti seringkali para eksekutifnya justru merusak reputasi dirinya maupun organisasinya. Kasus Enron dan WorldCom, atau skandal politik yang melanda para elite merupakan contoh hal tersebut.

Dalam konteks Indonesia, dapatkah kita dengan mudah mengenali institusi atau perusahaan mana yang layak memperoleh status sebagai organisasi selebriti? Mereka yang nama dan sosoknya disukai publik, dapat mengeratkan berbagai kepentingan yang berbeda, atau dapat menghasilkan keuntungan materi dan non-materi pantas dinobatkan sebagai organisasi selebriti. Jika dikaitkan dengan pendapat Jones (2004) di atas, bukankah individu dalam organisasi selebriti berpeluang menjadi individu selebriti?

Di sinilah kekhawatiran rekan tadi beralasan. Apakah bila seseorang menjadi pengurus organisasi selebriti dan dirinya menjadi individu selebriti lantas hal demikian layak kita haramkan? Jawabnya, individu pengurus organisasi selebriti yang memanfaatkan status organisasi guna meningkatkan nilai dirinya (menjadi berstatus selebriti) masih dianggap wajar bila dalam upayanya tersebut berpegang pada etika sehingga dapat membedakan kepentingan organisasi dan individu. Kegagalan individu selebriti sebagai pengelola organisasi selebriti yang disebabkan oleh ketidak-mampuan memegang teguh etika akan menghancurkan status dan reputasi organisasi selebriti, selain menghancurkan reputasi dirinya sendiri**** 

Benarkah UU ITE Ancam Kebebasan Pers? April 20, 2008

Posted by Mas Wigrantoro Roes Setiyadi in Galery Kebijakan Publik.
3 comments

Kolom Pak Leo Batubara di harian Kompas 7 April 2008 bertajuk UU ITE Ancam Kebebasan Pers menarik dan layak didiskusikan dengan jenak, jujur dan jernih agar pemahaman masyarakat terhadap UU ITE tidak keliru.

Jika dikaitkan dengan prinsip kebebasan pers, pertanyaan mendasar yang layak diajukan, apakah pengelola pers, dalam aktivitas kesehariannya memiliki intensi untuk, dengan sengaja dan secara melawan hukum, menghina dan atau mencemarkan nama baik seseorang? Jawabnya, tentu tidak. Artinya, semangat penyelenggaraan pers adalah semangat positif, sebagai elemen bangsa pembawa amanat rakyat, pejuang demokrasi dan ikut serta dalam  upaya mencerdaskan bangsa.

Di pihak lain, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini sudah merupakan bagian penting, untuk sebagian orang bahkan merupakan alat bantu aktivitas keseharian, dari aktivitas berbagai komponen masyarakat dan pemerintah. Hal ini terbukti dengan semakin meluasnya penggunaan TIK di berbagai sektor penting dan strategis, seperti dalam kegiatan e-banking, e-government, e-media, e-business serta transaksi ekonomi lainnya.

Seperti halnya semua jenis teknologi, selain untuk kemaslahatan, TIK juga dapat dimanfaatkan untuk perbuatan melawan hukum  yang merugikan pihak-pihak lain. Oleh karena itu, diperlukan upaya legal guna meminimalisasi penyalah-gunaan tersebut.

Salah satu pertimbangan dalam UU ITE (butir d) disebutkan bahwa penggu-naan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berda-sarkan peraturan perundangundangan demi kepentingan nasional.

Mengacu pada itikad penyelenggaraan pers dan pertimbangan dalam UU ITE di atas, sementara dapat disimpulkan bahwa UU ITE tidak dimaksudkan untuk mengancam kebebasan pers. Pertanyaannya, mengapa muncul pasal 27 ayat 3 dan Pasal 45 ayat 1 yang dikhawatirkan Pak Leo? Apakah kekhawatiran tersebtu relevan?

Barangkali kita perlu mengingat kembali bahwa dalam memahami substansi sebuah produk hukum perlu dilihat kontek, karakter, arah dan semangatnya. Memang benar bahwa penggunaan TIK sudah merambah ke hampir semua aspek kehidupan manusia termasuk penerbitan pers. TIK dalam pers tidak hanya digunakan untuk men-dukung aktivitas back office, namun sudah lebih jauh dari itu, untuk mengganti media tradisional, sehingga sajian informasi tidak hanya dapat dibaca melalui media kertas, melainkan juga melalui media elektronik (Internet).

Meski awalnya kontek yang ingin diatur dalam UU ITE adalah transaksi elektronik, khususnya yang terjadi melalui Internet, namun karena sistem elektronik juga dimanfaatkan oleh kalangan pers, maka disadari atau tidak oleh pembuatnya, UU ITE dapat di-ekstend untuk menjangkau ranah pers. Maka, kekhawatiran Pak Leo  cukup punya dasar.

Tetapi, bukankah di dalam Internet siapa saja sudah dapat menjadi sumber informasi? Internet mengubah kemapanan industri pers yang selama ini didominasi oleh penerbit. Jika pada media konvensional, penerbit pers merupakan sentral aktivitas, melalui Internet, setiap orang dapat menerbitkan informasi, melalui blog atau situs pribadi. Media pers juga berubah. Sekarang kita kenal online media seperti detik.com, inilah.com, koraninternet.com, okezone.com, dan lain-lain. Sementara itu, penerbit koran konvensional tidak mau ketinggalan, mereka melengkapi versi kertas dengan versi online. Apa yang disajikan di media cetak, disajikan pula di situs Internet (hybrid media).

Jika dicermati, semangat dari UU ITE terlihat ingin memastikan bahwa siapapun yang menerbitkan infomasi (pengelola situs pribadi/perusahaan, blogger, online media, dan hybrid media) memahami bahwa pemanfaatan TIK berperan penting dalam memajukan peradaban bangsa, pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sampai batas tertentu, masyarakat, khususnya pengguna TIK,  perlu diatur agar dalam memanfaatkan TIK melakukannya secara aman guna mencegah penyalah-gunaan dan tindak kejahatan. UU ITE juga mengingatkan masyarakat agar dalam memanfaatkan TIK senantiasa memperhatikan nilainilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Kembali kepada kekhawatiran Pak Leo. Penyelenggaraan pers dilindungi oleh peraturan perundangan. Di pihak lain, penyelenggaraan Blog dan situs Internet (pribadi/perusahaan) sebelum disahkannya UU ITE tidak ada perlindungan hukumnya. Jika ada delik pelanggaran pers, pihak pers cenderung memilih berlindung pada undang-undang pers, sebaliknya penegak hukum akan melihat kontek dari pelangaran tersebut, apakah termasuk pidana atau perdata. Dengan disahkannya UU ITE, maka jika informasi yang menjadi dasar delik pelanggaran pers disajikan pula di Internet, permasalahannya dapat menjadi tambah rumit. Undang – undang mana yang akan digunakan untuk menindak terdakwa?

Diakui atau tidak, inilah salah satu kelemahan dari UU ITE. Harmonisasi dengan kerangka hukum yang sudah eksis, barangkali tidak dilakukan secara seksama dalam proses penyusunannya. Digunakannya TIK dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mau tidak mau berdampak pula pada kerangka hukum yang melekat pada setiap sektor lainnya. Tumpang – tindih dan keterkaitan antara UU ITE dan undang-undang lainnya tidak dapat dihindarkan.

Di tengah kelemahan yang ada, satu hal yang sebaiknya disepakati, karakter UU ITE tidak dimaksudkan untuk mengancam kebebasan pers, atau mengekang kebebasan individu/organisasi menjadi sumber informasi, melainkan justru melindungi yang lemah dan menghukum pelaku pelanggaran dan kejahatan.**** 

Analisa Kebijakan Publik Permen Kominfo 02/08 April 20, 2008

Posted by Mas Wigrantoro Roes Setiyadi in Blogroll.
add a comment

Objek Analisa

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi

 

Pengantar

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada tanggal 17 Maret 2008 menanda-tangani Peraturan Menteri Nomor 02?PER/M.KOMINFO/3/2008 (Permen 02/08) tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Dalam pertimbangannya Kominfo menyatakan Menara Telekomu-nikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara; dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan Menara Telekomunikasi (MT) harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan esteteila lingkungan; dari dua hal tersebut dipan-dang perlu menetapkan pedoman penggunaan Menara Telekomunikasi.

 

Agar supaya Permen ini efektif, sebagai suatu produk hukum dan atau produk kebijakan publik, Permen 02/08 ini dirasa perlu untuk disempurnakan guna mencegah adanya ketidak-pastian yang dapat timbul di antara para pelaku bisnis di industri jasa telekomunikasi pada umumnya dan industri menara telekomunikasi pada khususnya.

 

Kerangka Teori

Kebijakan publik dibuat dengan berbagai tujuan dan alasan. Kebijakan publik yang mengatur industri pada umumnya dimak-sudkan untuk mengatasi atau mencegah terjadinya kegagalan pasar. Secara sederhana, kegagalan pasar terjadi ketika mekanisme pasar tidak bekerja secara efektif dan efisien, seperti misalnya namun tidak terbatas pada tersedianya sisi permintaan, karena rendahnya daya beli masyarakat; atau tidak tersedianya sisi penawaran karena tingginya biaya produksi, sehingga tidak ada pengusaha yang mampu untuk menyediakan produk tertentu; atau meskipun ada yang mampu menyediakan, namun tidak mencukupi kebutuhan dan atau persyaratan yang diminta pasar. Dalam hal terjadi kegagalan pasar, Pemerintah sebagai regulator melakukan intervensi pasar, dengan menerbitkan kebijakan dalam wujud regulasi pasar.

 

Di pihak lain, kebijakan publik yang bersifat pengaturan menjadi tidak relevan dan oleh karenanya mengesankan keinginan Peme-rintah untuk melakukan intervensi terlalu jauh ke dalam industri, ketika industri sudah mampu berjalan sendiri secara efektif dan efisien, namun tetap saja diterbitkan kebijakan pengaturan.

 

Di dalam kebijakan publik tercantum siapa yang membuat, apa saja kewenangan yang dimiliki oleh si pembuat, siapa yang menjadi target atau objek kebijakan tersebut, bagaimana hubungan antara pembuat dan objek kebijakan. Selain menjelaskan siapa saja aktor dan hubungan antar aktor, kebijakan publik juga memiliki substansi kebijakan yang didukung oleh alasan logik mengapa kebijakan tersebut dibuat. Alasan sebaiknya diuraikan secara rasional, mewakili kepentingan publik yang luas, tidak hanya mencerminkan kepentingan sebagian kecil golongan saja. Selain itu, substansi sebaiknya diuraikan dalam kalimat –kalimat yang jelas dan tegas sehingga mudah dipahami oleh objek hukum dan tidak menimbulkan beragam pemahaman. Demi efisiensi suatu kebijakan, hal – hal yang sudah umum diketahui dan dilaksanakan dengan baik oleh publik, sebaiknya tidak perlu diatur lagi. Kebijakan publik yang dimaksudkan untuk suatu pengaturan (regulasi), bagaimanapun baiknya selalu menimbulkan pro dan kontra. Pro bagi yang diuntungkan, kontra bagi yang dirugikan.

 

Sejalan dengan siklus hidup kompetisi penyelenggaraan telekomu-nikasi, khususnya telekomunikasi selular, terdapat empat tahapan fokus strategi kompetisi yang pada umumnya diacu oleh para operator telekomunikasi. Pada tahap pertama, operator fokus pada pembangunan jaringan untuk perluasan jangkauan layanan (coverage). Pada tahap ini, MT yang digunakan untuk menempat-kan radio transmisi dan atau Base Transceiver System (BTS) merupakan salah satu alat strategi kompetisi yang utama (strategic competitive tools) sehingga para operator berlomba-lomba menguasai lahan strategis dan kemudian membangun MT sesuai dengan proyeksi bisnis masing-masing. Operator yang eksis lebih dulu memiliki peluang yang lebih baik dari pada operator yang masuk belakangan.

 

Ketika coverage para operator lama sudah hampir melingkupi sebagian besar wilayah yang dianggap layak bisnis, muncullah kesadaran bahwa coverage tidak dapat lagi menjadi strategic competitive tools). Hal ini mudah dipahami karena jika hanya dengan coverage maka tidak ada lagi pembeda (differentiation) antara satu operator dengan operator lainnya. Ketika itulah para operator mulai memikirkan bagaimana mendaya-gunakan MT agar tidak hanya menjadi sumber biaya, namun dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi perusahaan. Solusiya adalah dengan menyewakan kepada operator lain.

 

Tahap kedua, operator fokus pada harga (pricing), asumsinya, jika coverage sama, namun harga lebih murah dari pesaing, maka pengguna telepon akan memilih yang lebih murah. Strategi harga semula dilakukan oleh pendatang baru (new entrant), dengan harapan adanya efek substitusi yang didorong oleh perbedaan harga. Namun langkah new entrant diikuti oleh operator besar, sehingga muncul perang iklan tarif murah.

 

Diperkirakan dalam waktu dekat ini, harga tidak dapat lagi menjadi alat persaingan, pada masa ini industri selular akan memasuki tahap ketiga, yakni fokus pada Quality of Service (QoS). Operator akan berlomba-lomba menawarkan layanan yang lebih baik dari pesaing dengan harga yang terjangkau. Ketika QoS sudah menjadi layanan baku (market default), maka industri akan masuk ke tahap keempat di mana operator telekomunikasi akan fokus pada menyediakan layanan nilai tambah atau Value Added Services (VAS).

 

Analisa

Menggunakan kerangka teori dan memperhatikan substansi Permen 02/08 diajukan analisa sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang digunakan dalam Permen 02/08 hanya dua

hal. Pertama, bahwa pembangunan MT memerlukan ketersedi-aan lahan, bangunan dan ruang udara. Kedua, bahwa pengguna-an MT harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, ke-sehatan masyarakat dan estetika lingkungan.

2.     Permen 02/08 tergolong kebijakan publik yang ketinggalan momentum. Di satu pihak operator telekomunikasi sudah memahami bahwa MT sudah bukan lagi merupakan alat persaingan, dan oleh karenanya beberapa operator secara sukarela sudah mulai akan menyewakan kepada operator lain, sehingga timbullah istilah Menara Bersama.

3.     Jika pembangunan, penggunaan, penyewaan dan perawatan MT dikatakan sebagai sebuah industri, industri ini memiliki keunikan karena merupakan kombinasi (inter-section) antara industri konstruksi dan telekomunikasi. Sehingga menjadi pertanyaan siapa saja yang memiliki kewenangan untuk mengatur industri tersebut. Apakah Kominfo yang memiliki kewenangan pengaturan penyelenggaraan telekomunikasi, atau Departemen Pekerjaan Umum yang memiliki kewenangan pembinaan pekerjaan konstruksi.

4.     Dari Pasal 2, timbul pertanyaan, apakah semua MT yang sudah dimiliki oleh operator telekomunikasi pada saat ini harus digunakan secara bersama? Bagaimana jika suatu MT lokasinya terletak di suatu wilayah yang operator atau pihak lain tidak tertarik untuk ikut memanfaatkannya.

5.     Pasal 3 ayat 2 sampai dengan 5 dan Pasal 8 menimbulkan pertanyaan, apakah selama ini pembangunan MT tidak perlu berizin. Jawabnya tentu harus berizin dari pihak-pihak yang berwenang. Jika sudah jelas bahwa pembangunan MT harus berizin, mengapa dalam Permen 02/08 ini diatur lagi? Apakah ini bukan merupakan substansi kebijakan yang efisien? Lagi pula, apakah Kominfo memiliki kewenangan untuk menerbitkan perizinan pembangunan MT? Jika tidak punya kewenangan, mengapa ikut mengatur?

6.     Pasal 3 ayat 5, apakah Permen 02/08 ini menganggap bahwa Operator telekomunikasi tidak memahami tata hubungan bisnsi di antara mereka? Bukankah penggunaan sumber daya perusahaan oleh pihak lain  akan memberi perlindungan bagi para pihak jika disertai dengan kontrak tertulis. Para operato sudah tahu mengenai praktik bisnis semacam ini, jadi rasanya tidak perlu lagi diatur-ataur oleh Pemerintah.

7.     Pasal 4, 5,6 dan 7 menimbulkan pertanyaan seputar batasan kewenangan Kominfo terkait dengan kewenangan instansi lain yang terkait dengan pembangunan MT dan investasi asing, serta pertanyan tentang apa dan siapa sebenarnya yang akan diatur, apakah akan mengatur tentang penggunaan bersama MT, atau mengatur structure-conduct-peformance industri MT yang meliputi pembangun/kontraktor, pemilik/penyedia, dan  atau pengelola, atau melarang penanam modal asing masuk ke dalam industri MT? Dalam Permen 02/08, ketiganya tidak tampak jelas, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran.

8.     Pasal 4 menimbulkan pertanyaan, apakah Kominfo memiliki kewenangan untuk mengatur Pemerintah Daerah (Pemda)? Jika tidak, mengapa Kominfo mengharuskan Pemda untuk mematuhi Permen 02/08 ini? Sejak diberlakukannya Undang Undang Otonomi Daerah, bukankah Pemda memiliki kewenangan penuh mengatur daerahnay sendiri, termasuk pengaturan mengenai pembangunan dan pemanfaatan konstruksi bangunan yang di dalamnya terdapat menara telekomunikasi. Jika tidak memiliki kewenangan mengatur Pemda, bukankah Permen 02/08 ini melangkahi kewenangan instansi pemerintah lainnya (misalnya Depdagri).

9.     Jika mengacu pada Pasal 3 ayat 1, bahwa ada 3 pihak yang dapat melaksanakan pembangunan Menara, maka setelah dicermati, Pasal 5 menimbulkan pertanyaan, apakah yang tertutup untuk penanaman modal asing HANYA untuk jasa konstruksi pembangunan Menara, yang artinya Kontraktor Menara (Pasal 3 ayat 1 butir c, dan Pasal 1 ayat 8). Sedangkan Penyedia/Pemilik Menara (Pasal 3 ayat 1 butir b dan Pasal 1ayat 6) dan Pengelola Menara (Pasal 1 ayat 7) tidak dibatasi untuk penanaman modal asing.

10.  Meski dari aspek nasionalisme tidak diragukan perlunya keberpihakan kepada Badan Usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri, namun demikian mengingat skala usaha, besaran investasi, pengalaman dan kemampuan manajerial dalam mengelola sumber daya strategis dalam jumlah puluhan ribu unit MT, serta kemungkinan adanya kebutuhan kerja sama internasional dalam menyelenggarakan permodalan, bahan baku, dan peralatan untuk membangun MT, tak urung Pasal 5 ayat 2 menimbulkan pertanyaan, apa yang menjadi alasan logis (logical reasons) dari penutupan kepemilikan dan atau modal asing dalam industri MT ini. Selain itu, mengingat kompleksitas dalam dunia bisnis dan investasi, sejauh mana tingkat kepemilikan asing dilarang (atau kepemilikan pelaku usaha dalam negeri dilindungi), bagaimana bila, misalnya perusahaan A (yang tercatat sebagai penyedia MT) dimiliki oleh perusahaan B (dalam negeri), sedangkan perusahaan B saham-sahamnya dimiliki oleh perusahan C, D dan E, di mana C dan D perusahaan dalam negeri, sedangkan E perusahaan luar negeri. Bagaimana pula bila perusahaan Penyediaan Menara pada akhirnya go public dan sebagian besar sahamnya dibeli oleh investor asing.

11.  Pasal 6 menimbulkan pertanyaan, apakah Kominfo memiliki kompetensi dan kewenangan untuk menetapak persayaratan teknis suatu konstruksi bangunan? Jika tidak, apakah dengan Pasal 6 ini tidak berarti Kominfo telah melewati batas kewenangan yang ada padanya?

12.  Meski setuju bahwasanya eksistensi MT di kawasan tertentu perlu dibatasi, namun demikian Pasal 9 menimbulkan pertanyaan masalah kewenangan, siapa yang memiliki kewenangan untuk menetapkan dan atau melarang kawasan tertentu boleh atau tidak boleh dipasang MT. Apakah Kominfo memiliki kewenangan tersebut?

13.  Para Operator tentu sudah sangat paham bahwa apabila sumber dayanya digunakan oleh orang lain, atau menggunakan sumber daya orang lain untuk mendukung bisnisnya, tentu ada transaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban. Demikian pula dalam sewa-menyewa MT, tanpa diatur-pun mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dengan pola pikir semacam ini, keberadaan Pasal 16 menjadi suatu klausa kebijakan yang sebenanrnya tidak perlu. Akan menjadi berguna, jika ada hal-hal khusus yang mungkin dapat menimbulkan potensi kerugian bagi masyarakat dan atau operator, yang mengarah pada kegagalan pasar.

14.  Terkait dengan ketentuan peralihan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 20, muncul pertanyaan, apa yang harus dilakukan oleh Penyedia Menara atau Penyelenggara Telekomunikasi yang telah memiliki izin Mendirikan Menara, sebagian menara telah dibangun dan telah dimafaatkan sebelum peraturan ini ditetapkan, dan sebagian lagi sedang dalam proses pembangunan, serta ada sebagian lagi yang belum dibangun. Apakah masuk dalam masa transisi selamam 2 (dua) tahun, sesuai Pasal 20 ayat 1, atau segera menyesuaikan dengan Permen 02/08 ini (Pasal 20 ayat 2).

 

Kesimpulan

Memperhatikan praktek di lapangan dan proyeksi – proyeksi bisnis telekomunikasi, termasuk industri komponen pasif seperti menara telekomunikasi; serta mengacu pada kerangka teori yang lazim digunakan dalam analisis kebijakan publik; serta mempelajari butir – butir substansi yang tertuang dalam Permen 02/08 di atas, untuk sementara dapat disimpulkan bahwa:

1.     Permen 02/08 ini tidak menjawab apakah ada kegagalan pasar yang terjadi dalam industri menara telekomunikasi. Antara pertimbangan dan dan substansi pengaturan tidak sinkron. Dalam pertimbangan hanya ditekankan bahwa pembangunan MT memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara; dan bahwa penggunaan MT harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, ke-sehatan masyarakat dan estetika lingkungan. Namun dalam substansi mengatur pula larangan terhadap penanaman modal asing masuk ke industri MT.

2.     Hal yang mendasar dan memiliki peluang timbulnya pertentangan di antara lemabaga pemerintah adalah karena melalui Permen ini Kominfo telah masuk terlalu jauh ke dalam kewenangan yang dipegang oleh Pemerintah Daerah, Departemen Pekerjaan Umum dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

3.     Permen ini tidak disertai dengan pertimbangan dan atau alasan logis yang menjadi latar belakang ditetapkannya larangan terhadap penanaman modal asing dalam industri MT. Sehingga jika muncul praduga bahwa Permen ini muncul sebagai hasil dari lobby pihak – pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam industri MT, dugaan seperti ini, walau mungkin kurang berdasar, sulit ditolak bahwa mungkin ada kepentingan tertentu yang mendorong munculnya Permen 02/08 ini.

4.     Secara umum, meski tujuan dan cita-cita yang dicanangkan dalam Permen 02/08 ini sangat mulia, namun karena ide utama dan keinginan mulia tersebut tidak diartikulasikan dalam serangkaian kalimat kebijakan yang tegas, jelas dan rinci, menjadikan Permen 02/08 ini merupakan contoh produk kebijakan publik yang kurang sempurna.

 

Saran Kebijakan

Masyarakat mendukung kebijakan dan regulasi penggunaan MT bersama serta pemberian peluang sebesar-besarnya bagi para pelaku bisnis dan investor dalam negeri untuk menguasai bisnis MT. Namun demikian mengingat pentingnya peran regulasi bagi kemajuan industri, tidak ada saran lain selain agar Permen ini segera disempurnakan. Hal – hal yang belum secara jelas diuraikan sebaikanya ditulis ulang dengan jelas. Hal-hal yang tidak perlu diatur, tidak usah diatur. Hal – hal yang menimbulkan dugaan dan sangkaan sebaiknya dijelaskan secara transparan.*****

Lupa Menyebabkan Gap Antara Harapan Dan Realita February 7, 2008

Posted by Mas Wigrantoro Roes Setiyadi in Blogroll.
2 comments

Ternyata lupa itu menyakitkan, sakit bagi yang dilupakan, tidak terasa bagi yang melupakan. Aku tak tahu, apakah lupa itu penyakit, watak, atau tindakan. katakan lupa itu penyakit, lalu apa penyebab sakit lupa? virus? bakteri? racun?

Katakan lupa itu watak, lalu kenapa ia tidak permanen, seperti layaknya watak baik, buruk, culas, jujur, yang acapkali tidak berubah dari waktu ke waktu, melekat menjadi sifat manusia. Apakah ada sifat lupa pada manusia? Konon demikian kata sahibul hikayat, dikatakan “manusia tempatnya lupa”. Tetapi bukankah itu hanya pemanis untuk minta dimaafkan belaka?

Katakan lupa itu tindakan, lalu apakah lupa suatu kesengajaan? sebagaimana pada umumnya tindakan?padahal, orang lupa seringkali bukan karena kesengajaan, namun karena lupa itu tadi. Wujud lupa, manusia tidak melakukan apa yang seharusnya atau diharapkan dilakukan, artinya lupa menjadikan ada kesenjangan antara harapan dan realita. Tetapi bukankah kesenjangan – kesenjangan lain bukan karena lupa, melainkan karena faktor dan sebab lain.

Kemaren aku lupa memberi ucapan selamat tahun baru kepada anak bungsuku, benar-benar lupa, entah kenapa. Kalau alasan sibuk kerja, apalah kerjaanku sehingga tidak bisa menyempatkan menelepon anak yang sekolah di luar kota, dan tinggal di asrama. Tidak ada alasan lain selain lupa.

Beberapa hari lalu, tepatnya tanggal dua februari pagi aku juga lupa hari ulang tahun anak sulungku, tetapi aku diselamatkan oleh anaku nomor dua, ia mengingatkan hari itu hari ulang tahun kakaknya. Kemaren pagi, tidak ada yang mengingatkanku. bahkan istriku tidak juga. Ia menganggap aku selalu ingat ultah anak-anakku.

Anak bungsuku menangis, bapaknya tidak memberi selamat apalagi kado ulang tahun. Dalam perjalanan menyetir mobil dari Bogor ke Jakarta, aku tertegun, begitu besar harapan anak pada bapaknya, hanya ucapan selamat yang dia minta, dan tak se-huruf es-em-es pun atau sesuarapun, terlontar ucapan selamat dari-ku bapaknya. Apa aku sengaja? Apa aku tidak cinta anakku? Tidak itu semua. Bukan sengaja. Aku sayang anak-anakku. Penyebabnya, bagiku sederhana, lupa.

Tetapi malam ini aku sempatkan untuk berpikir dan merenung, mengapa aku bisa lupa hari penting ulang tahun anakku. Mungkin karena bagiku ulang tahun tidak terlalu penting. Mungkin karena kebiasaanku setiap hari lahirku, bukan aku yang menunggu diselamati, tetapi aku yang menelepon ibu-bapakku. Kuucapkan terima kasih kepada mereka, aku telah mereka lahirkan, dan pada hari itu aku bersyukur masih diberi kesempatan untuk berterima kasih kepada mereka, kedua orang tuaku.

Ketika aku masih sekolah di kampung, semasa SD hingga SMP, kebiasaan yang kami lakukan bukan merayakan hari ulang tahun, setiap hari dan pasaran (misal hari lahir saya hari Jum’at, pasar: Kliwon) yang sama dengan hari anak-anak (kami bertujuh), orang tuaku selalu membuat “bubur abang-putih” ditambah satu gelas air putih yang diisi bunga mawar, kenanga dan melati.Bapak atau ibuku berdoa, mendoakan supaya anak-anaknya dapat menjadi orang yang beriman dan bertaqwa, berguna bagi diri sendiri, keluarga, negara dan bangsa.

Jadi – barangkali – tanpa saya sadari, dalam kamusku, ulang tahun model barat setiap tanggal lahir, kurang menjadi budaya di kehidupanku. Barangkali karena itulah, maka aku tidak peduli dengan ulang tahunku sendiri, ulang tahun istri, atau ulang tahun perkawinan kami. Padahal rupanya, bagi istri ulang tahun perkawinan merupakan moment yang paling ingin selalu dikenang, bagi saya lha itu khan hanya sebuah moment dari ber-ribu moment yang terjadi dalam perjalanan hidupku.

Tetapi tidak demikian halnya dengan anak, sebelum-sebelumnya aku selalu upayakan ingat hari ultah mereka. Saya maklumi mereka tumbuh di alam yang sangat berbeda dengan lingkungan ketika saya seusia mereka sekarang.

Aku masih berusaha mencari penyebab mengapa akhir-akhir ini, aku sering lupa. Sabtu tanggal 2 februari kemaren misalnya, selain hampir lupa ultah anak sulungku, aku juga lupa untuk hadir sebagai pembicara dalam diskusi tentang memasyarakatkan sains dengan memanfaatkan ICT yang diadakan oleh teman-teman NetSains. Padahal siang itu aku sudah berada di suatu gedung di sebelah gedung tempat acara berlangsung. Tetapi benar-benar aku lupa, lupa aku benar-benar, sampai malu rasanya, ketika dihubungi oleh panitia, sesudah acara usai.

Lupa, menyebabkan gap antara harapan dan realita. Itulah pemahaman yang baru saja kusadari. Aku beruntung, anak bungsuku mau memaafkan bapaknya. Mudah-mudahan tanggal 12 februari di hari ulang tahun anak keduaku aku tidak lupa. Atau di hari-hari penting mereka aku tidak lupa. Kalau  lupa? Wah celaka.***** 

Babagan Sinau February 7, 2008

Posted by Mas Wigrantoro Roes Setiyadi in Galery Puisi.
2 comments

 Wong sinau ora kudu ing njero kelas,

Ananging kudu ono ing njero ati lan pikiran kang wening,

Seliyane, ora elok wong sinau ora nganti rampung,

Sinau urip ya kudu nganti tuntas uripe.

 

Wates-e sinau, sing endek-endekan

nek bel wis muni…

nek mata wis ngantuk….

nek buku wis ditutup….

nek awak wis dikrukupi..

 

lha pitakone para kadang,

pripun tumrap sinau ingkang inggil

babagan sinau kahanan

yen sinau ing kelas, diwatesi lonceng,

yen lelaku soko buku, sakdermane mata.

 

sinau babagan kahanan,

yo sak-sak-e sing sinau,

lan sak- ono-ne sing di-si-na-o-ni

 

arep dianggep ora tau rampung yi iso,

digawe gampang yo pancen ora angel,

dipikir susah lha wong nggarape butuh kaprigelan, katemenan, dalah kauletan.

 

dikarepi ndang gelis rampung, lha nggih monggo

diulir-ulir nganti lelet, dionceki nganti tekan wiji,

dikrowoti nganti tekan pelok, ora ono entek-e

 

sak bejo-bejane wong sinau,

luwih bejo sing ngerti kapan rampung-e

ono sing luwih bejo tinimbang wong sing mung sinau,

yo kuwi wing sing ngamalke kawruhe, kanggo lan becik-e sapada-pada.

 

wong sing sinau, ananging ngelmune lan kawruhe dalah keprigelane,

mung kanggo awak-e dewe, podo karo tanduran kang ora entuk wiji,

urip-e mung sepisan, ora ono pineruse, sigra tirta ngambah godhong lumbu,

blas ora ono bekase.

 

wong sing cilaka, yo kuwi wong sinau terus, sinau opo wae,

nanging ora ngerti endi paran lan dununge,

ora ngerti pang-guna-ne kawruh sing disinaoni,

lan ora gelem ngerti nek wayahe wis lumengser.

 

sing luwih ciloko, wong sing ora gelem sinau,

soko liyan dalah soko pengalamane dewe,

wong sing koyo mengkene,

ora beda karo sak bodo-bodo-ne khaiwan.

 

mulo kuwi sedulur,

ngoyo-oyo panira,

sak barange kang di-udi,

kabeh mau ono teges lan mangsane.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.