jump to navigation

Paradoks Pemahaman Kebijakan Publik April 20, 2008

Posted by Mas Wigrantoro Roes Setiyadi in Galery Kebijakan Publik.
trackback

Sementara percaya bahwa negara demokrasi harus dikelola dengan peraturan dan perundangan, Pemerintah Pusat menemukan ada lebih dari seribu Peraturan Daerah yang bermasalah. Seorang kolumnis menyatakan dalam diskusi di sebuah mailing list, bahwa artikel-nya yang dimuat dalam sebuah koran ternama merupakan kebijakan publik, padahal jika dicermati substansinya, artikel tersebut sebenarnya hanya mengemukakan permasalahan sosial yang sedang terjadi di masyarakat, belum merupakan suatu kebijakan publik. Banyak pihak mendeklarasikan dirinya sebagai pemerhati, penggiat, bahkan perumus kebijakan publik, namun jika ditelaah lebih dalam, mengapa semakin banyak kebijakan publik yang bermasalah, terutama ketika diimplementasikan. Di sisi lain, tidak sedikit produk kebijakan publik yang baik menjadi tidak berdaya-guna hanya karena birokrat yang bertugas menjalankannya tidak memiliki komitmen. Kasus-kasus di atas mencerminkan adanya paradoks pemahaman kebijakan publik.

 

Proses Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat dilihat dari dua sudut pandang, dari pra dan pasca terbentuknya. Yang pertama (pra), melihat dari proses pembentukan sedangkan yang kedua (pasca) memandang dari setelah menjadi produk kebijakan, berupa perundangan dan atau peraturan publik. Dalam pendekatan pertama, terdapat tahapan yang lazim berlaku. Diawali dengan identifikasi terhadap problematika yang muncul di ranah publik, pihak tertentu yang berpekentingan kemudian mengupayakan permasalahan tersebut dikemukakan ke hadapan publik sehingga diketahui dan disadari bahwa persoalan yang muncul terkait dengan kepentingan publik (public issues). Ketika semakin banyak yang menaruh perhatian (concerned), maka isu publik beranjak menjadi agenda publik, yang biasanya ditindak-lanjuti dengan berbagai aksi-reaksi antara pemangku kepentingan dengan lembaga publik yang berwenang menerbitkan kebijakan. Pada tahap ini acap timbul pro dan kontra, adu argumentasi, saling mempengaruhi, pengerahan dukungan dan lain sebagainya. Jika tercapai konklusi, hasil akhir produk kebijakan publik berupa perundangan dan atau peraturan publik.

Mengikuti proses di atas seringkali melelahkan, oleh karenanya, banyak pihak memilih mengomentari produk kebijakan, menganalisis mengapa, untuk apa, dan siapa yang diuntungkan/dirugikan dari produk kebijakan publik tersebut. Tentu saja analisis yang dikemukakan dipengaruhi oleh posisi relatif dan kepentingan yang bersangkutan terhadap isu-isu terkait kebijakan publik tersebut. Oleh karena itulah menjadi tidak aneh bila timbul kelucuan dan ketidak-pasan antara komentar dan substansi kebijakan.

 

Pendekatan Multi-disiplin

Luasan kebijakan publik hampir tanpa batas, ia seluas kompleksitas publik itu sendiri. Suatu masalah yang tidak dirasakan oleh kelompok publik tertentu, bisa jadi merupakan problematika luar biasa besarnya bagi kelompok publik lainnya. Lumpur Sidoarjo (lusi) salah satu contohnya. Karena sifat publik yang kompleks inilah maka proses maupun analisis terhadap kebijakan publik memerlukan pendekatan multi-disiplin. Dapat kita lihat, untuk menyelesaikan persoalan Lusi tidak cukup hanya ahli geologi, namun memerlukan campur tangan ahli pertanahan, konstruksi jalan raya, penyuluhan sosial, ekonomi, hukum agraria, dan lain sebagainya. Namun, kerumunan para hali ini belum cukup, masih dibutuhkan ahli kebijakan publik yang “menjahit” elemen kebijakan kontribusi dari para ahli.

Dalam konteks multi disiplin ini, paradoks muncul karena beberapa hal. Instansi berwenang pembuat kebijakan tidak memiliki ahli kebijakan publik, kemudian memberi order kepada konsultan yang juga tidak memiliki banyak ahli yang relevan. Istilah yang tepat untuk konsultan semacam ini adalah “konsultan supermarket”, satu toko dapat melayani berbagai macam kebutuhan. Sebelum diundangkan, hasil kerja konsultan dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) antar berbagai instansi terkait, namun karena utusan instansi menganggap rakor tersebut hanya formalitas belaka, substansi kebijakan kurang diperhatikan. Walhasil jadilah kebijakan yang bermasalah (flaw policy).

Di pihak lain, komentar pengamat seringkali dibebani dengan semangat curiga, kecewa, lebih melihat siapa yang membuat bukan apa yang dibuat. Kalaupun berbicara apa yang dibuat, tidak bisa lepas dari kepentingannya sebagai politisi, pengusaha, maupun corong para pihak yang berkepentingan. Hal terakhir inilah yang oleh sebagian pihak dikatakan perilaku sebagai “pelacur opini”, atau yang lebih bernuansa menjijikan disebut sebagai “onani politik”. Hasilnya? Alih-alih berbuah kemaslahatan bagi negara dan bangsa, semakin hari semakin dibuat kisruh saja negeri ini.

 

Paralak

Disiplin instrumentasi mengenal paralak, yakni kesalahan pengukuran pada instrumen ukur analog yang disebabkan oleh posisi relatif pembaca terhadap jarum ukur. Sudut pandang terhadap jarum yang menunjukkan besaran ukur berdampak pada akurasi pembacaan. Proses kebijakan publik yang melibatkan banyak ahli, berpontensi menimbulkan efek paralak. Masing-masing ahli berkeyakinan bahwa pendapatnya adalah solusi terbaik bagi permasalahan publik yang muncul. Jika terdapat sepuluh ahli, maka akan ada potensi 90 silang pendapat di antara para ahli, yang semuanya bisa jadi tidak menjawab permasalahan namun menimbulkan persoalan baru.

Teknologi digital yang digunakan dalam instrumentasi menghilangkan efek paralak. Pertanyaannya, bagaimana menghilangkan efek paralak dalam proses kebijakan publik. Karena variabel yang bermain dalam proses maupun analisis kebijakan publik adalah manusia yang bersifat dinamik, multidimensi, dan multiinterest, dalam prakteknya susah untuk menghilangkan efek paralak dalam kebijakan publik. Akan selalu muncul paralak, dan inilah yang menjadi salah satu penyumbang terjadinya paradok kebijakan publik.

 

Solusi

Jika disadari akan selalu muncul paradok pemahaman kebijakan publik, akankah membiarkannya sehingga semakin runyam saja negeri ini? Tentu saja tidak. Lalu apa solusinya? Tidak ada rumus yang jitu, bahkan di beberapa negara majupun banyak jawaban atas pertanyaan serupa masih bersifat kontekstual dan hipotesis.

Di antara yang kontekstual dan hipotesis tersebut ada sedikit kesamaan (sifat universalitas) dan peluang kebenarannya tinggi. Proses kebijakan publik dapat didekati dengan pendekatan ilmiah, menggunakan model kebijakan yang didukung teori relevan yang telah teruji kesahihannya, dukungan basis data hasil riset yang komprehensif, serta kajian manfaat-biaya yang ditinjau dari berbagai aspek. Produk kebijakan publik pada akhirnya merupakan muara dari proses politik. Para politisi, birokrat, dan penggiat publik sebaiknya memiliki kapasitas sebagai policy entrepreneur, yang memahami dengan benar proses dan karakter kebijakan publik. Selain itu, mendahulukan publik lebih utama dari pada memrioritaskan kepentingan pribadi, golongan, partai.*****

 

*) Alumni The Lee Kuan Yew School of Public Policy – NUS, Mahasiswa S3, Strategic Management, Universitas Indonesia. 

Advertisements

Comments»

1. teguh - June 12, 2008

wah tulisan ini bisa jadi bahan peper unt yg kuliah nih!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: