jump to navigation

Be Legal!!!??? December 29, 2006

Posted by Mas Wigrantoro Roes Setiyadi in Atikel di Warta Ekonomi.
add a comment

Be Legal! Itulah kampanye yang sedang digalakkan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terkait dengan penggunaan piranti lunak (software). Kampanye tersebut beralasan, mengingat Indonesia – konon – dikenal sebagai negara dengan tingkat pembajakan software nomor 2 tertinggi setelah China. Benar – tidaknya statement tersebut wallahualam (hanya Tuhan yang tahu) Kampanye Be Legal, mengajak pengguna komputer di Indonesia untuk menggunakan software yang diperoleh secara legal, tidak melawan hukum. Jadi, kampanye ini bukan mengajak pengguna komputer untuk menggunakan produk software tertentu, namun mengingatkan bahwa menggunakan software yang diperoleh secara melawan hukum (disadari atau tidak) dapat berdampak pada aspek yang lebih luas seperti: konsekuensi hukum, ekonomi dan politik.

Penggunaan software komputer secara melawan hukum masih dianggap suatu kelaziman hingga pertengahan tahun 90-an. Segar di ingatan, di awal hingga pertengahan 90-an, hampir sebagian besar pengadaan personal komputer di instansi pemerintah tidak memasukkan software sebagai bagian dari barang yang harus dibeli. Jika ditanya bagaimana dengan Operating System (OS) dan Productivity Tools-nya, jawaban popular waktu itu hampir seragam “copy saja dari punya sampeyan”. Jika aparat pemerintahnya pun permisive, demikian pula masyarakat pengguna komputer. Di event pameran komputer yang acap digelar, setiap penjaja hardware komputer “lupa” bahwa untuk mengoperasikan hardware komputer perlu disertai dengan software. Pembajakan software sudah menjadi semacam aktivitas umum yang dilakukan secara terbuka dan tanpa merasa bersalah.

Teori inovasi mengajarkan bahwa salah satu pemicu bagi munculnya penemuan (invention) dan penyempurnaan produk dan proses (inovasi) adalah karena adanya merit atau reward system yang berfungsi sebagai motivator bagi penemuan – penemuan dan inovasi selanjutnya. Mereka yang sepaham dengan teori reward atas inovasi, menuntut agar setiap karya cipta yang dihasilkannya mendapat penghargaan dari penggunanya. Penghargaan pada umumnya tidak saja berupa social recognition, tetapi juga economic benefits. Turunan dari teori inilah yang pada hari ini kita saksikan antara lain dengan praktek – praktek pemilikan hak cipta, lisensi, franchising, paten dan hak merek.

Dalam prakteknya, penemu, pencipta dan atau pemegang hak cipta yang hidup di negara – negara yang mendukung teori reward ini, menikmati manfaat ekonomi yang luar biasa besarnya. Tentu saja hal ini dapat terjadi karena antara lain temuannya sangat bermanfaat bagi sebagian besar umat manusia di dunia, penggunanya menghoramati hak cipta, dan hukum yang berlaku di negara di mana mereka bertempat tinggal melindungi hak – hak mereka dengan konsisten dan konsekuen. Persoalannya, tidak semua pencipta memiliki kesempatan yang sama dengan mereka yang tinggal di negara maju. Atau ketika produk negara maju dipasarkan di negara yang tidak memiliki kekuatan penegakan hukum yang melindungi hak cipta, maka manfaat ekonomi sebuah karya cipta menjadi tiada.

Disparitas kesejahteraan yang dialami pencipta mulai muncul ketika faktor negatif eksternal (kelemahan penegakan hukum, perilaku dan budaya pengguna, daya beli masyarakat) lebih dominan dari kemampuan pencipta menjaga haknya. Kesenjangan juga muncul dan berpotensi semakin lebar pada sisi pengguna, ketika produsen teknologi tidak peka terhadap kondisi sosial ekonomi di suatu wilayah pemasaran. Suatu produk software yang sangat bermanfaat bagi kemaslahatan manusia namun dijual dengan harga sangat tinggi kepada masyarakat yang sebagian besar miskin sementara penjagaan hukum relatif kendur, kondisi semacam ini menjadi semacam oasis bagi pembajakan. Jika sudah demikian, tidak ada satupun yang bersedia dijadian kambing hitam. Tentu saja.

Peduli dengan resiko kesenjangan yang semakin lebar, muncul ide dan aksi membuat software terbuka generik yang dapat dimiliki dan dikembangkan oleh siapa saja tanpa harus membayar. Kewajiban membayar akan muncul bila software terbuka yang sifatnya generik tersebut sudah dikemas dalam aplikasi tertentu sesuai kebutuhan pemesan. Munculnya aliran Open Source mengubah tatanan bisnis software, khususnya yang beroperasi di personal komputer berbasis prosesor Intel dan AMD dari yang semula natural monopolistik menjadi persaingan monopoli (monopolistic competition). Bagi produsen software tertutup yang menguasai pangsa hampir 95% di dunia seperti Microsoft (MS) muncul kesulitan menentukan siapa perusahaan pesaingnya. Pengembang Open Source bukanlah perusahaan besar semacam MS yang relatif mudah diajak bicara, namun mereka pada umumnya aktivis komputer yang militan dan anti kemapanan (Ghost Competitors).

Pada akhirnya, isu bergulir tidak hanya seruan menghormati upaya penciptaan dengan menggunaan software legal yang harus dibeli, namun kemudian merambah ke isu persaingan bisnis. Microsoft mulai menyadari bahwa strategi bisnis yang semula bernuansa arogan, main kekuatan hukum dan mengambil jarak dengan penggunanya, pelahan diubah dengan strategi kemitraan, pencitraan sebagai pelaku bisnis global yang peduli sosial dengan ikut terlibat dalam upaya – upaya pendidikan, penegakan hukum, dan tentu saja mencari dukungan politis dari penguasa eksekutif maupun legislatif. Jika dicermati, harga software MS-pun semakin hari semakin murah dan semakin terjangkau oleh kantung pengguna komputer golongan menengah ke bawah. Variasi produk dan skema bisnis untuk usaha kecil menengah juga tak luput ditawarkan. Hal ini semua dilakukan dengan pengharapan agar MS semakin dikenal dan disayang oleh pengguna komputer.

Namun benarkah semua usaha tersebut berbuah manis? Laporan Business Software Alliance (BSA) menunjukkan indikator yang mengembirakan. Dengan metoda perhitungan yang diyakininya BSA menyatakan, jika di tahun 2005 angka pembajakan software di Indonesia mencapai 85%, untuk tahun 2006 ini mengalami penurunan yang cukup menggembirakan. Penulis memperkirakan angkanya tinggal sekitar 70%. Apakah sudah cukup? Bagi BSA, jawabnya, masih banyak PR yang harus dikerjakan.

Di sisi lain, para eksponen komputer yang menguasai Open Source di Indonesia semakin solid, terampil dan mulai menyadari bahwa eksistensi mereka dapat memberi kontribusi yang luar biasa besarnya bagi peningkatan pemanfaatan komputer. Banyak Distro Linux yang sudah dikembangkan oleh putra – putri
Indonesia. Pemerintah, dalam hal ini  Kantor Menteri Riset dan Teknologi (KMRT) bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi  (BPPT) sudah lama mengembangkan software Kantaya (Kantor Maya) suatu software produktivitas perkantoran berbasis open source yang dapat dimiliki secara gratis. Kemudian bersama Kementrian Kominfo dan Depdiknas mengampanyekan Indonesia Go Open Source (IGOS), yang sebarannya sudah mencapai sebagian besar wilayah Indonesia.

Langkah IGOS dan Kantaya, jika dilihat dari kacamata hukum lebih merupakan upaya Be Legal, agar pengguna komputer Indonesia mulai terbiasa menggunakan software yang legal. Selain itu, IGOS dan distro – distro lokal lainnya juga merupakan wujud nyata bahwa anak Indonesia mampu mengembangkan software yang setara dengan produk negara – negara maju. Diucapkan atau tidak, sukses IGOS dan software open source karya anak bangsa Indonesia lambat laun akan membesarkan Ghost Competitors bagi perusahaan sekelas Microsoft. Kepentingan bisnis Microsoft di Indonesia bisa terganggu bila IGOS dan distro open source lokal berkembang. Hantu pesaing kecil yang semula tidak dipandang mata, bakal menjadi hantu raksasa yang mampu menelan raksasa bisnis seukuran Microsoft.  Menyadari bahaya bisnis, menjadi wajar kiranya bagi Microsoft untuk “berputar haluan”, bukan masuk ke Blue Ocean sebagaimana karya W.Chan Kim dan Renee Mauborgne, namun masuk ke pendekatan institusi seperti teorinya Powell dan DiMagio (1991). Dalam teori ini dikatakan bahwa aransemen kelembagaan, yang dibangun melalui ikatan struktur sosial dan atau perikatan bisnis menjadi sangat berarti bagi menjaga eksistensi organisasi ekonomi. Intinya, pelaku bisnis cenderung membangun kesepakatan – kesepakatan dengan the ultimate stakeholders guna menyelamatkan usahanya dari ancaman persaingan. Kesepakatan ini dapat berupa kontrak tertulis, atau perikatan bawah tangan yang hanya diketahui oleh petinggi perusahaan dan oknum penguasa saja. Dengan perikatan ini, diharapkan posisi bisnis menjadi semakin aman dan eksistensinya memperoleh legitimasi pasar karena sudah berasosiasi dengan penguasa. 

Persoalannnya, benar bahwa perikatan dapat berdampak positif, sebagai misal perjanjian ksepahaman (MOU) antara Microsoft dengan Pemerintah Republik Indonesia dimaksudkan agar tingkat pembajakan software di Indonesia semakin menurun, agar citra Indonesia di dunia semakin membaik. Namun layak pula dipertanyakan, siapa saja yang berhak atas manfaat langsung ataupun tidak langsung atas kontrak tersebut? Demikian pula, bagaimana dengan netralitas pemerintah dalam setiap kebijakan yang mengatur teknologi. Apakah dengan ditanda-tanganinya MOU tersebut berarti tidak ada lagi peluang bagi tumbuh kembangnya opensource karya anak bangsa sendiri? Di tingkat pemerintah pusat hal tersebut mungkin tidak terjadi, namun bagaimana bila pejabat di tingkat daerah ber-kong-kali-kong dengan rekanan lokal yang memasok software dan menetapkan agar software yang dibeli instansi pemerintah daerah harus dari merek tertentu? Akhirnya kita semua perlu diyakinkan agar kebijakan pemerintah yang semula bertujuan baik, pada tataran pelaksanaannya di tingkat pemerintahan di bawahnya masih tetap utuh tanpa distorsi. Sayangnya, panjangnya rentang kendali dan infrastruktur yang belum memadai seringkali menjadi sasaran hujat bagi ketidak-mampuan untuk menjaga agar kebijakan yang semula mulia walhasil ketika diimplementasikan berujung pada upaya memperkaya diri pribadi. Jika demikian, tugas selanjutnya ada di pundak KPK.*****  Rempoa, 14 Desember 2006

Mengatasi Paradok Produktivitas Dalam SI/TI KPU December 29, 2006

Posted by Mas Wigrantoro Roes Setiyadi in Atikel di Warta Ekonomi.
1 comment so far

Persoalan paradok produktivitas (productivity paradox) Sistem Informasi /Teknologi Informasi (SI/TI) belakangan muncul dalam konteks politik dan organisasi publik, khususnya ketika SI/TI digunakan dalam penghitungan hasil pemilihan umum parlemen 2004 yang baru lalu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menginvestasikan sedikitnya Rp. 200 milyar untuk pengadaaan perangkat dan aplikasi SI/TI dengan harapan agar penghitungan suara hasil pemilu dapat berjalan dengan cepat, akurat dan transparan. Dalam beberapa hal penayangan hasil perhitungan suara sudah memenuhi kriteria kecepatan yang diinginkan, namun demikian akurasi dan transparansi masih menjadi persoalan yang berbuntut pada keraguan terhadap masih diperlukannya SI/TI dalam pemilu – pemilu berikutnya. Jika ditambahkan dengan persoalan rentannya sistem keamanan yang melekat pada SI/TI KPU, belum tersedianya komputer dan jaringan komunikasi secara merata di seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kecamatan, serta persoalan manajemen sistem informasi yang dinilai masih tidak standar, dapat diperkirakan persoalan paradok produktivitas SI/TI di KPU makin menjadi nyata. Partanyaannya apakah kita membiarkan hal ini terus terjadi, sementara di lain pihak, jika dikelola dengan baik SI/TI dapat memberikan manfaat yang lebih besar dari pada yang diharapkan (Laudon, 2002).

 

Dalam berbagai kasus, investasi SI/TI masih belum berhasil memberikan manfaat yang diharapkan kepada organisasi (Ward & Peppard, 2003). Pimpinan perusahaan sering dihadapkan pada kenyataan bahwa belanja modal (capital expenditure) untuk SI/TI tidak membuahkan hasil hingga nilai tertentu sesuai dengan besarnya investasi yang telah dilakukan. Perusahaan menggunakan SI/TI untuk pengelolaan akuntansi dan keuangan, operasional pemasaran, layanan pelanggan, koordinasi antar kantor cabang, perencanaan produksi, pengendalian persediaan, mengurangi lead time, melancarkan distribusi dan lain sebagainya. Namun tidak jelas apakah penggunaan SI/TI semacam ini sudah secara nyata menghasilkan output yang lebih banyak (Robert Solow dalam McCarty, 2001).

 

Persoalan paradok produktivitas  dalam investasi SI/TI sebagaimana terjadi di atas telah banyak disinyalir oleh banyak pakar (Brooke, 1992; Low, 2000; Lucas, 1999). Penjelasan mengenai beberapa penyebab munculnya paradok produktivitas antara lain, pertama, investasi SI/TI oleh suatu organisasi seringkali tidak dimanfaatkan dengan baik dan benar, seperti misalnya karyawan lebih banyak menghabiskan waktu dengan komputer untuk hal – hal yang tidak relevan dengan pekerjaan mereka (berselancar di Internet) atau karena kapasitas komputasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Kedua, meski komputer sudah dapat menghemat waktu dan biaya (meningkatkan efisiensi) dalam beberapa fungsi organisasi (seperti pelayanan reservasi tiket pesawat melalui Internet), namun dalam aktivitas lain yang tidak dapat dikomputerisasikan masih terjadi ketidak-efisienan, padahal kinerja perusahaan secara keseluruhan tidak dapat dinilai sepotong – sepotong. Ketiga, dalam beberapa hal secara umum masih diperlukan waktu yang relatif cukup panjang untuk mempelajari dan terbiasa dengan SI/TI hingga mencapai level yang mencukupi guna mendukung produktivitas. Akhirnya, penjelasan keempat, kesenjangan produktivitas dapat disebabkan oleh masalah pengukuran, khususnya ketika produk dan atau layanan baru maupun peningkatan kualitas tidak sepenuhnya dimasukkan dalam perhitungan laporan keuangan. Produktivitas dalam layanan SI/TI yang ditunjukkan oleh output layanan dan peningkatan kualitas yang sifatnya intangible memang masih sulit diukur. Di organisasi bisnis, metode akuntansi keuangan yang lazim dipakai dalam pembuatan laporan keuangan masih menempatkan manfaat SI/TI sebagai fakta yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Sedangkan di organisasi publik penetapan dan penggunaan ukuran kuantitatif sebagai indikator keberhasilan dalam pemanfaatan SI/TI belum dibakukan.

 

Berdasarkan materi presentasi dari tim ahli TI KPU, secara sederhana dapat dikatakan bahwa SI/TI KPU yang digunakan untuk penghitungan suara hasil pemilu terdiri dari aplikasi pengumpulan data (data entry) yang tersedia di setiap PPS, aplikasi agregasi data dan kompilasi data yang tersedia di KPU, aplikasi penyajian data melalui Internet, aplikasi keamanan sistem (security), jaringan komunikasi data, serta manajemen sistem informasi. Menggunakan hasil pengamatan lapangan dan kerangka teori paradok produktivitas di atas, dapat dijelaskan persoalan mendasar yang menimbulkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap SI/TI KPU tersebut, dan cara mengatasinya.

 

Meski majoritas operator data entry di PPS sudah terbiasa menggunakan komputer, rendahnya pemahaman terhadap prosedur penginputan data, banyaknya kertas formulir yang harus ditransformasikan ke media elektronik dengan cara manual, panjangnya jam kerja secara terus menerus sehingga menimbulkan kelelahan yang berujung pada kesalahan pemasukan data, serta tidak berlakunya prosedur keamanan sistem menyebabkan munculnya persoalan akurasi yang bernuansa kecurangan dalam penghitungan. Jika mengacu pada teori paradok produktivitas SI/TI di atas maka perancang SI/TI KPU luput untuk memasukkan unsur – unsur penting non-komputer dalam sistem yang dibangunnya, padahal, justru keberhasilan SI/TI KPU sangat dipengaruhi oleh unsur ini. Selain itu, pendeknya waktu untuk sosialiasi bagi para operator juga dapat ditunjuk sebagai penyebab rendahnya kualitas dan produktivitas hasil SI/TI KPU.

 

Aplikasi agregasi dan kompilasi data yang tersedia di KPU dapat dikatakan sudah cukup bagus, hal ini tercermin dari penyajian data yang cukup detil hingga tingkat Desa bahkan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun demikian, untuk keperluan pengecekan yang dilakukan oleh peserta pemilihan umum, penyajian kode desa dan TPS saja menjadi tidak komunikatif, sementara masyarakat ingin mengetahui apakah hasil perhitungan suara di TPS tempat mereka memilih sama dengan yang disajikan dalam website KPU. Keinginan semacam ini tidak terkomodasi, sehingga makin kuatlah kesangsian terhadap akurasi dan tranpransi SI/TI KPU.

 

Pejabat KPU yang membidangi SI/TI menyebut bahwa ada sedikitnya 1000 PPS yang tidak berkomputer dan tidak terhubung ke SI/TI KPU. Kelangkaan jaringan telekomunikasi ditunjuk sebagai penyebabnya. Sejumlah PPS yang tidak tidak berkomputer ini setara dengan 25% dari total PPS yang seharusnya tersambung ke KPU melalui jaringan komunikasi data. Persoalan lain yang berkait dengan komunikasi data adalah pada penyediaan bandwidth untuk akses Internet oleh tim KPU sendiri maupun oleh masyarakat. Kebutuhan bandwidth sebenarnya mudah untuk dihitung dengan menggunakan asumsi – asumsi. Kontrak bisnis dengan penyedia bandwith-pun dapat dibuat fleksibel mengikuti kenaikan trafik akses. Kegagalan dalam menyediakan fasilitas SI/TI sesuai kapasitas yang dibutuhkan diduga menjadi penyebab lain dalam paradok produktivitas SI/TI KPU ini. Pernyataan ini diperkuat dengan adanya gangguan keamanan berupa dirusaknya tampilan situs Internet yang digunakan untuk menayangkan hasil perhitungan suara.

 

Penetapan parameter keberhasilan atas kinerja SI/TI KPU tidak ditetapkan dengan jelas, hal ini tercermin dari tidak konsistennya pernyataan anggota KPU yang membidangi SI/TI maupun tim ahli SI/TI KPU mengenai ukuran keberhasilan yang ingin dicapainya. Meski terlihat sepele, namun pernyataan mengenai tolok ukur keberhasilan perlu disosialisasikan secara luas dengan angka – angka yang mudah dimengerti masyarakat awam. Kegagalan melakukan hal ini, mendorong menguatnya paradok produktivitas SI/TI sebagai akibat dari kealpaan dalam perencaaan secara menyeluruh SI/TI.

 

 

Berbagai fakta dan analisis di atas tentunya tidak akan berhenti sebagai wacana saja, sementara kita tahu bahwa proses pemilu masih akan berlanjut pada bulan Juli mendatang untuk memilih Presiden. Jika KPU masih berniat untuk menggunakan SI/TI penghitungan suara dalam pemilu Presiden mendatang, menjadi keharusan bagi KPU untuk meninjau ulang SI/TI-nya dan sekaligus memperbaikinya. Sementara itu, terlepas dari belum adanya pengakuan hukum atas catatan transaksi elektronik, pengakuan masyarakat terhadap hasil kerja SI/TI KPU akan muncul dengan sendirinya apabila memenuhi tiga kriteria cepat, akurat dan transparan.