jump to navigation

Ketika Pulsa Berperan Sebagai Alat Pembayaran April 20, 2008

Posted by Mas Wigrantoro Roes Setiyadi in Blogroll.
3 comments

Dahulu, nenek moyang manusia mengenal barter, menukarkan sesuatu guna memperoleh barang lain. Barter merupakan transaksi dagang yang primitif. Dalam perkembangan selanjutnya, digunakan alat tukar untuk pembayaran transaksi, dari kerang hingga uang. Penggunaan uang, dalam wujud mata uang kertas atau logam sebagai alat pembayaran sudah berlangsung lebih dari lima abad. Peran uang ternyata tidak terbatas hanya sebagai alat pembayaran namun berkembang sebagai ukuran harta kekayaan, alat investasi, serta dalam keadaaan tertentu berfungsi sebagai penjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik negara.

 

Uang berkaitan pula dengan kedaulatan negara. Penggunaan gambar pemimpin negara atau pahlawan nasional dalam lembar atau koin mata uang semula dimaksudkan sebagai penghargaan kepada para pemimpin atau pahlawan. Berkenaan dengan kedaulatan, setiap negara menerbitkan mata uang. Nilai tukar mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain seringkali dianggap mencerminkan kekuatan negara yang bersangkutan. Mata uang yang nilai tukarnya paling rendah dapat mencerminkan kekuatan ekonomi dan politik negara penerbit mata uang tersebut. Oleh karena itu, ada negara yang rela menggunakan mata uang negara lain dalam perdagangan sesama penduduk di dalam negerinya, dan transaksi luar negerinya.

 

Mata uang kertas pada saat ini sudah dianggap tradisional, tidak praktis, dan rentan terhadap pemalsuan. Membawa uang kertas dalam jumlah besar, untuk belanja di mall, bepergian ke luar kota, dapat dianggap aneh atau justru dapat mengundang petaka. Sebagai penggantinya digunakan kartu kredit atau – yang sekarang mulai marak – kartu debet. Kedua kartu ini fisiknya serupa, namun ada bedanya. Pengguna kartu kredit tidak harus membayar tunai pada saat melakukan transaksi, sedangkan untuk kartu debet, pada saat transaksi, merchant melalui bank penerbit kartu debet, mengurangi (debet) saldo tabungan atau giro-nya pemilik kartu debet.

 

Seiring perkembangan telepon selular, terutama setelah operator selular menerbitkan layanan prabayar, muncul berbagai praktik bisnis yang pembayaran transaksinya memanfaatkan deposit yang disimpan di fasilitas milik operator selular. Deposit tersebut, awalnya akan secara otomatis di-debet ketika pelanggan selular memanfaatkan layanan telepon dan atau short message service (SMS). Secara berangusr deposit akan berkurang, berbanding terbalik dengan penggunaan pulsa.

 

Ide operator yang semula hanya ingin memastikan pendapatan di muka (advance payment) ini, pada akhirnya menyadarkan beberapa pihak bahwa kombinasi uang deposit, komputer, infrastruktur telekomunikasi digital, dan kebutuhan berbelanja, mengilhami digunakannya “pulsa telepon” sebagai alat pembayaran. Pada dasarnya mekanisme alat pembayaran menggunakan pulsa (APMP), tidak jauh beda dengan mekanisme pembayaran menggunakan kartu debet. Bedanya, pada kartu debet, yang di-debet saldo tabungan atau giro yang tersimpan di bank, sedangkan pada APMP ketika terjadi transaksi yang di-debet saldo deposit yang tersimpan di fasilitas operator selular.

 

Implikasi dari digunakannya deposit pulsa telepon sebagai alat pembayaran transaksi cukup signifikan, tidak saja bagi perkembangan bisnis, ekonomi, dan sosial, namun mau tidak mau masuk ke ranah hukum. Di ranah bisnis, adanya APMP memberi tambahan altermatif mekanisme pembayaran, yang berarti memperbesar peluang untuk menambah pendapatan. Sebagai contoh, ketika pembeli lupa atau tidak membawa uang cash, atau ketika kartu kreditnya sedang tidak dapat digunakan, tidak berarti transaksi lantas menjadi batal. Transaksi tetap terjadi karena calon pembeli masih memiliki deposit pulsa yang dapat digunakan untuk membayar barang yang diinginkannya atau layanan yang telah dimanfaatkannya. Ketika terjadi transaksi semacam ini, pembeli akan di-debet untuk dua hal: sejumlah nilai barang dan atau jasa yang harus dibayar, dan biaya pengiriman pesan (SMS) ketika memberitahukan transaksi pembayaran ini kepada operator atau penyimpan deposit.

 

Implikasi di ranah ekonomi? Luar biasa besar. Mari kita berandai-andai, statistik pengguna selular hingga akhir 2007 sudah mencapai kurang lebih 80 juta. 85% -nya  atau 68 juta berstatus pelanggan prabayar. Jika rata-rata belanja per bulan menggunakan APMP Rp. 100.000,- maka nilai transaksi per tahun minimal mencapai Rp. 81.6 Triliun. Angka ini di luar pendapatan operator selular yang dihimpun dari biaya SMS untuk pemberitahuan transaksi.

 

Bagi merchant, transaksi menggunakan APMP sangat aman, dan pasti terbayar. Transaksi tidak mungkin terjadi bila saldo deposit tidak mencukupi. Bagi pembeli, pasca transaksi urusan selesai, tidak perlu ditagih di kemudian hari seperti ketika menggunakan kartu kredit. Manfaat sosial lain, jika dalam kartu kredit, khususnya para pengguna pemula, terjadi kecenderungan berbelanja melebihi kemampuan membayar, sehingga pada suatu hari harus menanggung hutang yang akan selalu bertambah, maka dalam APMP hal tersebut tidak akan terjadi. Artinya, secara tidak langsung, perilaku belaja jor-joran dapat dihambat dengan “membatasi” daya beli.

 

Pertanyaan terkait dengan aspek hukum yang muncul adalah “apakah operator selular akan berubah, dan diizinkan menjadi lembaga penyimpan uang deposit dan fasilitator transaksi keuangan? Di banyak negara yang telah menyelenggarakan APMP atau dengan istilah lain, e-wallet, digital money, e-purse, dan lain sebagainya, penyelenggaranya dibedakan menjadi tiga: operator telepon, bank, atau integrater. Di Indonesia, operator selular yang sudah mulai menyelenggarakan APMP  adalah Telkomsel.

 

Menyikapi perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan kartu sebagai  alat pembayaran dalam memenuhi kegiatan ekonomi, dan dalam upaya memberikan perlindungan bagi para pengguna kartu pembayaran, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/60/DASP 30 Desember 2005 tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian, serta Peningkatan Kemanan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Jika disimak lebih jauh, kedua peraturan tersebut juga mencakup penggunaan pulsa sebagai alat pembayaran. Artinya, kebutuhan adanya alternatif baru alat pembayaran sudah muncul, layanannya juga sudah mulai tersedia, peraturan sudah cukup memadai, jadi mari kita tunggu masa jaya pembayaran menggunakan pulsa telepon***** 

Advertisements

Problema Individu Selebriti Dalam Organisasi Selebriti April 20, 2008

Posted by Mas Wigrantoro Roes Setiyadi in Blogroll.
add a comment

Menjelang Rapat Umum Pemegang Saham suatu perusahaan milik negara, di mana lazimnya akan dilaporkan hasil kerja selama periode setahun sebelumnya dan agenda penting lainnya yang perlud dibahas seperti pergantian pengurus, ada salah seorang pengurus serikat pekerja yang menyuarakan pesan yang maksudnya kurang lebih “individu yang duduk dalam kepengurusan perusahaan baik sebagai direksi atau komisaris sebaiknya membawa kemajuan bagi organisasinya; bukan sebaliknya, individu menggunakan organisasi sebagai alat untuk memajukan dirinya”. Pesan tersebut dapat menggambarkan suasana yang sering terjadi, adanya kekhawatiran, dan menghimbau agar pengurus perusahan tersebut tidak meniru praktek yang sering terjadi yang membuat serikat pekerja tersebut khawatir.

Sudah menjadi pengetahuan umum banyak orang ingin menjadi pemimpin organisasi terkenal, baik itu partai politik, lembaga swadaya masyarakat, entitas bisnis, maupun lembaga publik. Bukan semata – mata untuk memberi kontribusi bagi kemajuan lingkungan internal dan eksternal organisasi, tetapi, meski tidak selalu terungkap, selalu ada kepentingan pribadi yang ingin dicapainya melalui kedudukannya dalam organisasi tersebut. Hubungan individu anggota organisasi dengan organisasi sebagai kumpulan individu yang memiliki persamaan kepentingan sering kali sulit dipisahkan (Jones, 2004).

Kreitner dan Kinichi (2004) bahkan menyebut organisasi adalah kenyataan sosial yang memiliki kriteria sosial sebagaimana dinyatakan oleh Greenberg dan Baron (2003) yakni ada interaksi sosial antara dua orang atau lebih, adanya struktur interaksi yang stabil, perlu ada minat atau sasaran bersama di antara para anggotanya, dan tiap anggota perlu membedakan diri dengan yang bukan anggota. Dalam hubungan seperti tersebut di atas, jelas terlihat antara organisasi sebagai lembaga dan individu sebagai pengelolanya dapat saling memanfaatkan satu terhadap lainnya. Persoalannya berkaitan dengan etika, adakah batasan yang dapat membedakan kepentingan individu dan kepentingan organisasi? Dalam konteks kini, ketiadaan, kekaburan atau rendahnya pemahaman terhadap batasan tersebut dapat berujung pada tindakan korupsi jabatan.

Di pihak lain, interaksi organisasi dengan lingkungan luarnya, seringkali memberi berkah sekaligus hujatan bagi perusahaan. Jurnalis seringkali memberi atribut positif kepada perusahaan atas aksi mereka yang dinilai memberi manfaat bagi masyarakat. Atribut positif yang terus terakumulasi ini lambat laun menjadikan organisasi tersebut diberi status sebagai organisasi selebriti (Rindova et all, 2006). Rein, Kotltler dan Stoller (1987) memberi pengertian tentang selebriti: individual or organisation whose name has attention-getting, interest-riveting and profit generating value. Individu dalam  organisasi selebriti (celebrity firm) berpeluang menjadi individu selebriti (individual celebrity) apabila tindakan yang dilakukannya sejalan dengan strategi dan langkah organisasi dan selalu berusaha agar status selebriti organisasinya tidak hilang. Sebaliknya meski duduk di dalam kepengurusan organisasi selebriti, individu lainnya tidak serta merta menjadi individu selebriti jika tidak dapat memanfaatkan posisi organisasi sebagai organisasi
selebriti.

Joel Bakan dalam “The Corporation, The Pathological Pursuit of Profit and Power” (2004) mengingatkan bahwa acap kali kita tidak menyadari bahwa di sekeliling kita sudah dipenuhi oleh produk – produk organisasi selebriti. Apa yang kita makan,
minum, lihat, kenakan, dengar, kendarai, pikirkan, kerjakan hampir semuanya didominasi oleh produk korporasi yang sebagian besar sudah menjadi organisasi selebriti. Kehidupan, perilaku dan budaya kita tanpa disadari dipengaruhi oleh “kekuasaan” para selebriti, baik itu selebriti politik, seni, teknokrat, dan lain sebagainya. Bakan juga mengingatkan bahwa dengan statusnya sebagai korporasi yang mencapai status sebagai organisasi selebriti seringkali para eksekutifnya justru merusak reputasi dirinya maupun organisasinya. Kasus Enron dan WorldCom, atau skandal politik yang melanda para elite merupakan contoh hal tersebut.

Dalam konteks Indonesia, dapatkah kita dengan mudah mengenali institusi atau perusahaan mana yang layak memperoleh status sebagai organisasi selebriti? Mereka yang nama dan sosoknya disukai publik, dapat mengeratkan berbagai kepentingan yang berbeda, atau dapat menghasilkan keuntungan materi dan non-materi pantas dinobatkan sebagai organisasi selebriti. Jika dikaitkan dengan pendapat Jones (2004) di atas, bukankah individu dalam organisasi selebriti berpeluang menjadi individu selebriti?

Di sinilah kekhawatiran rekan tadi beralasan. Apakah bila seseorang menjadi pengurus organisasi selebriti dan dirinya menjadi individu selebriti lantas hal demikian layak kita haramkan? Jawabnya, individu pengurus organisasi selebriti yang memanfaatkan status organisasi guna meningkatkan nilai dirinya (menjadi berstatus selebriti) masih dianggap wajar bila dalam upayanya tersebut berpegang pada etika sehingga dapat membedakan kepentingan organisasi dan individu. Kegagalan individu selebriti sebagai pengelola organisasi selebriti yang disebabkan oleh ketidak-mampuan memegang teguh etika akan menghancurkan status dan reputasi organisasi selebriti, selain menghancurkan reputasi dirinya sendiri**** 

Analisa Kebijakan Publik Permen Kominfo 02/08 April 20, 2008

Posted by Mas Wigrantoro Roes Setiyadi in Blogroll.
add a comment

Objek Analisa

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi

 

Pengantar

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada tanggal 17 Maret 2008 menanda-tangani Peraturan Menteri Nomor 02?PER/M.KOMINFO/3/2008 (Permen 02/08) tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Dalam pertimbangannya Kominfo menyatakan Menara Telekomu-nikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara; dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan Menara Telekomunikasi (MT) harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan esteteila lingkungan; dari dua hal tersebut dipan-dang perlu menetapkan pedoman penggunaan Menara Telekomunikasi.

 

Agar supaya Permen ini efektif, sebagai suatu produk hukum dan atau produk kebijakan publik, Permen 02/08 ini dirasa perlu untuk disempurnakan guna mencegah adanya ketidak-pastian yang dapat timbul di antara para pelaku bisnis di industri jasa telekomunikasi pada umumnya dan industri menara telekomunikasi pada khususnya.

 

Kerangka Teori

Kebijakan publik dibuat dengan berbagai tujuan dan alasan. Kebijakan publik yang mengatur industri pada umumnya dimak-sudkan untuk mengatasi atau mencegah terjadinya kegagalan pasar. Secara sederhana, kegagalan pasar terjadi ketika mekanisme pasar tidak bekerja secara efektif dan efisien, seperti misalnya namun tidak terbatas pada tersedianya sisi permintaan, karena rendahnya daya beli masyarakat; atau tidak tersedianya sisi penawaran karena tingginya biaya produksi, sehingga tidak ada pengusaha yang mampu untuk menyediakan produk tertentu; atau meskipun ada yang mampu menyediakan, namun tidak mencukupi kebutuhan dan atau persyaratan yang diminta pasar. Dalam hal terjadi kegagalan pasar, Pemerintah sebagai regulator melakukan intervensi pasar, dengan menerbitkan kebijakan dalam wujud regulasi pasar.

 

Di pihak lain, kebijakan publik yang bersifat pengaturan menjadi tidak relevan dan oleh karenanya mengesankan keinginan Peme-rintah untuk melakukan intervensi terlalu jauh ke dalam industri, ketika industri sudah mampu berjalan sendiri secara efektif dan efisien, namun tetap saja diterbitkan kebijakan pengaturan.

 

Di dalam kebijakan publik tercantum siapa yang membuat, apa saja kewenangan yang dimiliki oleh si pembuat, siapa yang menjadi target atau objek kebijakan tersebut, bagaimana hubungan antara pembuat dan objek kebijakan. Selain menjelaskan siapa saja aktor dan hubungan antar aktor, kebijakan publik juga memiliki substansi kebijakan yang didukung oleh alasan logik mengapa kebijakan tersebut dibuat. Alasan sebaiknya diuraikan secara rasional, mewakili kepentingan publik yang luas, tidak hanya mencerminkan kepentingan sebagian kecil golongan saja. Selain itu, substansi sebaiknya diuraikan dalam kalimat –kalimat yang jelas dan tegas sehingga mudah dipahami oleh objek hukum dan tidak menimbulkan beragam pemahaman. Demi efisiensi suatu kebijakan, hal – hal yang sudah umum diketahui dan dilaksanakan dengan baik oleh publik, sebaiknya tidak perlu diatur lagi. Kebijakan publik yang dimaksudkan untuk suatu pengaturan (regulasi), bagaimanapun baiknya selalu menimbulkan pro dan kontra. Pro bagi yang diuntungkan, kontra bagi yang dirugikan.

 

Sejalan dengan siklus hidup kompetisi penyelenggaraan telekomu-nikasi, khususnya telekomunikasi selular, terdapat empat tahapan fokus strategi kompetisi yang pada umumnya diacu oleh para operator telekomunikasi. Pada tahap pertama, operator fokus pada pembangunan jaringan untuk perluasan jangkauan layanan (coverage). Pada tahap ini, MT yang digunakan untuk menempat-kan radio transmisi dan atau Base Transceiver System (BTS) merupakan salah satu alat strategi kompetisi yang utama (strategic competitive tools) sehingga para operator berlomba-lomba menguasai lahan strategis dan kemudian membangun MT sesuai dengan proyeksi bisnis masing-masing. Operator yang eksis lebih dulu memiliki peluang yang lebih baik dari pada operator yang masuk belakangan.

 

Ketika coverage para operator lama sudah hampir melingkupi sebagian besar wilayah yang dianggap layak bisnis, muncullah kesadaran bahwa coverage tidak dapat lagi menjadi strategic competitive tools). Hal ini mudah dipahami karena jika hanya dengan coverage maka tidak ada lagi pembeda (differentiation) antara satu operator dengan operator lainnya. Ketika itulah para operator mulai memikirkan bagaimana mendaya-gunakan MT agar tidak hanya menjadi sumber biaya, namun dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi perusahaan. Solusiya adalah dengan menyewakan kepada operator lain.

 

Tahap kedua, operator fokus pada harga (pricing), asumsinya, jika coverage sama, namun harga lebih murah dari pesaing, maka pengguna telepon akan memilih yang lebih murah. Strategi harga semula dilakukan oleh pendatang baru (new entrant), dengan harapan adanya efek substitusi yang didorong oleh perbedaan harga. Namun langkah new entrant diikuti oleh operator besar, sehingga muncul perang iklan tarif murah.

 

Diperkirakan dalam waktu dekat ini, harga tidak dapat lagi menjadi alat persaingan, pada masa ini industri selular akan memasuki tahap ketiga, yakni fokus pada Quality of Service (QoS). Operator akan berlomba-lomba menawarkan layanan yang lebih baik dari pesaing dengan harga yang terjangkau. Ketika QoS sudah menjadi layanan baku (market default), maka industri akan masuk ke tahap keempat di mana operator telekomunikasi akan fokus pada menyediakan layanan nilai tambah atau Value Added Services (VAS).

 

Analisa

Menggunakan kerangka teori dan memperhatikan substansi Permen 02/08 diajukan analisa sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang digunakan dalam Permen 02/08 hanya dua

hal. Pertama, bahwa pembangunan MT memerlukan ketersedi-aan lahan, bangunan dan ruang udara. Kedua, bahwa pengguna-an MT harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, ke-sehatan masyarakat dan estetika lingkungan.

2.     Permen 02/08 tergolong kebijakan publik yang ketinggalan momentum. Di satu pihak operator telekomunikasi sudah memahami bahwa MT sudah bukan lagi merupakan alat persaingan, dan oleh karenanya beberapa operator secara sukarela sudah mulai akan menyewakan kepada operator lain, sehingga timbullah istilah Menara Bersama.

3.     Jika pembangunan, penggunaan, penyewaan dan perawatan MT dikatakan sebagai sebuah industri, industri ini memiliki keunikan karena merupakan kombinasi (inter-section) antara industri konstruksi dan telekomunikasi. Sehingga menjadi pertanyaan siapa saja yang memiliki kewenangan untuk mengatur industri tersebut. Apakah Kominfo yang memiliki kewenangan pengaturan penyelenggaraan telekomunikasi, atau Departemen Pekerjaan Umum yang memiliki kewenangan pembinaan pekerjaan konstruksi.

4.     Dari Pasal 2, timbul pertanyaan, apakah semua MT yang sudah dimiliki oleh operator telekomunikasi pada saat ini harus digunakan secara bersama? Bagaimana jika suatu MT lokasinya terletak di suatu wilayah yang operator atau pihak lain tidak tertarik untuk ikut memanfaatkannya.

5.     Pasal 3 ayat 2 sampai dengan 5 dan Pasal 8 menimbulkan pertanyaan, apakah selama ini pembangunan MT tidak perlu berizin. Jawabnya tentu harus berizin dari pihak-pihak yang berwenang. Jika sudah jelas bahwa pembangunan MT harus berizin, mengapa dalam Permen 02/08 ini diatur lagi? Apakah ini bukan merupakan substansi kebijakan yang efisien? Lagi pula, apakah Kominfo memiliki kewenangan untuk menerbitkan perizinan pembangunan MT? Jika tidak punya kewenangan, mengapa ikut mengatur?

6.     Pasal 3 ayat 5, apakah Permen 02/08 ini menganggap bahwa Operator telekomunikasi tidak memahami tata hubungan bisnsi di antara mereka? Bukankah penggunaan sumber daya perusahaan oleh pihak lain  akan memberi perlindungan bagi para pihak jika disertai dengan kontrak tertulis. Para operato sudah tahu mengenai praktik bisnis semacam ini, jadi rasanya tidak perlu lagi diatur-ataur oleh Pemerintah.

7.     Pasal 4, 5,6 dan 7 menimbulkan pertanyaan seputar batasan kewenangan Kominfo terkait dengan kewenangan instansi lain yang terkait dengan pembangunan MT dan investasi asing, serta pertanyan tentang apa dan siapa sebenarnya yang akan diatur, apakah akan mengatur tentang penggunaan bersama MT, atau mengatur structure-conduct-peformance industri MT yang meliputi pembangun/kontraktor, pemilik/penyedia, dan  atau pengelola, atau melarang penanam modal asing masuk ke dalam industri MT? Dalam Permen 02/08, ketiganya tidak tampak jelas, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran.

8.     Pasal 4 menimbulkan pertanyaan, apakah Kominfo memiliki kewenangan untuk mengatur Pemerintah Daerah (Pemda)? Jika tidak, mengapa Kominfo mengharuskan Pemda untuk mematuhi Permen 02/08 ini? Sejak diberlakukannya Undang Undang Otonomi Daerah, bukankah Pemda memiliki kewenangan penuh mengatur daerahnay sendiri, termasuk pengaturan mengenai pembangunan dan pemanfaatan konstruksi bangunan yang di dalamnya terdapat menara telekomunikasi. Jika tidak memiliki kewenangan mengatur Pemda, bukankah Permen 02/08 ini melangkahi kewenangan instansi pemerintah lainnya (misalnya Depdagri).

9.     Jika mengacu pada Pasal 3 ayat 1, bahwa ada 3 pihak yang dapat melaksanakan pembangunan Menara, maka setelah dicermati, Pasal 5 menimbulkan pertanyaan, apakah yang tertutup untuk penanaman modal asing HANYA untuk jasa konstruksi pembangunan Menara, yang artinya Kontraktor Menara (Pasal 3 ayat 1 butir c, dan Pasal 1 ayat 8). Sedangkan Penyedia/Pemilik Menara (Pasal 3 ayat 1 butir b dan Pasal 1ayat 6) dan Pengelola Menara (Pasal 1 ayat 7) tidak dibatasi untuk penanaman modal asing.

10.  Meski dari aspek nasionalisme tidak diragukan perlunya keberpihakan kepada Badan Usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri, namun demikian mengingat skala usaha, besaran investasi, pengalaman dan kemampuan manajerial dalam mengelola sumber daya strategis dalam jumlah puluhan ribu unit MT, serta kemungkinan adanya kebutuhan kerja sama internasional dalam menyelenggarakan permodalan, bahan baku, dan peralatan untuk membangun MT, tak urung Pasal 5 ayat 2 menimbulkan pertanyaan, apa yang menjadi alasan logis (logical reasons) dari penutupan kepemilikan dan atau modal asing dalam industri MT ini. Selain itu, mengingat kompleksitas dalam dunia bisnis dan investasi, sejauh mana tingkat kepemilikan asing dilarang (atau kepemilikan pelaku usaha dalam negeri dilindungi), bagaimana bila, misalnya perusahaan A (yang tercatat sebagai penyedia MT) dimiliki oleh perusahaan B (dalam negeri), sedangkan perusahaan B saham-sahamnya dimiliki oleh perusahan C, D dan E, di mana C dan D perusahaan dalam negeri, sedangkan E perusahaan luar negeri. Bagaimana pula bila perusahaan Penyediaan Menara pada akhirnya go public dan sebagian besar sahamnya dibeli oleh investor asing.

11.  Pasal 6 menimbulkan pertanyaan, apakah Kominfo memiliki kompetensi dan kewenangan untuk menetapak persayaratan teknis suatu konstruksi bangunan? Jika tidak, apakah dengan Pasal 6 ini tidak berarti Kominfo telah melewati batas kewenangan yang ada padanya?

12.  Meski setuju bahwasanya eksistensi MT di kawasan tertentu perlu dibatasi, namun demikian Pasal 9 menimbulkan pertanyaan masalah kewenangan, siapa yang memiliki kewenangan untuk menetapkan dan atau melarang kawasan tertentu boleh atau tidak boleh dipasang MT. Apakah Kominfo memiliki kewenangan tersebut?

13.  Para Operator tentu sudah sangat paham bahwa apabila sumber dayanya digunakan oleh orang lain, atau menggunakan sumber daya orang lain untuk mendukung bisnisnya, tentu ada transaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban. Demikian pula dalam sewa-menyewa MT, tanpa diatur-pun mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dengan pola pikir semacam ini, keberadaan Pasal 16 menjadi suatu klausa kebijakan yang sebenanrnya tidak perlu. Akan menjadi berguna, jika ada hal-hal khusus yang mungkin dapat menimbulkan potensi kerugian bagi masyarakat dan atau operator, yang mengarah pada kegagalan pasar.

14.  Terkait dengan ketentuan peralihan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 20, muncul pertanyaan, apa yang harus dilakukan oleh Penyedia Menara atau Penyelenggara Telekomunikasi yang telah memiliki izin Mendirikan Menara, sebagian menara telah dibangun dan telah dimafaatkan sebelum peraturan ini ditetapkan, dan sebagian lagi sedang dalam proses pembangunan, serta ada sebagian lagi yang belum dibangun. Apakah masuk dalam masa transisi selamam 2 (dua) tahun, sesuai Pasal 20 ayat 1, atau segera menyesuaikan dengan Permen 02/08 ini (Pasal 20 ayat 2).

 

Kesimpulan

Memperhatikan praktek di lapangan dan proyeksi – proyeksi bisnis telekomunikasi, termasuk industri komponen pasif seperti menara telekomunikasi; serta mengacu pada kerangka teori yang lazim digunakan dalam analisis kebijakan publik; serta mempelajari butir – butir substansi yang tertuang dalam Permen 02/08 di atas, untuk sementara dapat disimpulkan bahwa:

1.     Permen 02/08 ini tidak menjawab apakah ada kegagalan pasar yang terjadi dalam industri menara telekomunikasi. Antara pertimbangan dan dan substansi pengaturan tidak sinkron. Dalam pertimbangan hanya ditekankan bahwa pembangunan MT memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara; dan bahwa penggunaan MT harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, ke-sehatan masyarakat dan estetika lingkungan. Namun dalam substansi mengatur pula larangan terhadap penanaman modal asing masuk ke industri MT.

2.     Hal yang mendasar dan memiliki peluang timbulnya pertentangan di antara lemabaga pemerintah adalah karena melalui Permen ini Kominfo telah masuk terlalu jauh ke dalam kewenangan yang dipegang oleh Pemerintah Daerah, Departemen Pekerjaan Umum dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

3.     Permen ini tidak disertai dengan pertimbangan dan atau alasan logis yang menjadi latar belakang ditetapkannya larangan terhadap penanaman modal asing dalam industri MT. Sehingga jika muncul praduga bahwa Permen ini muncul sebagai hasil dari lobby pihak – pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam industri MT, dugaan seperti ini, walau mungkin kurang berdasar, sulit ditolak bahwa mungkin ada kepentingan tertentu yang mendorong munculnya Permen 02/08 ini.

4.     Secara umum, meski tujuan dan cita-cita yang dicanangkan dalam Permen 02/08 ini sangat mulia, namun karena ide utama dan keinginan mulia tersebut tidak diartikulasikan dalam serangkaian kalimat kebijakan yang tegas, jelas dan rinci, menjadikan Permen 02/08 ini merupakan contoh produk kebijakan publik yang kurang sempurna.

 

Saran Kebijakan

Masyarakat mendukung kebijakan dan regulasi penggunaan MT bersama serta pemberian peluang sebesar-besarnya bagi para pelaku bisnis dan investor dalam negeri untuk menguasai bisnis MT. Namun demikian mengingat pentingnya peran regulasi bagi kemajuan industri, tidak ada saran lain selain agar Permen ini segera disempurnakan. Hal – hal yang belum secara jelas diuraikan sebaikanya ditulis ulang dengan jelas. Hal-hal yang tidak perlu diatur, tidak usah diatur. Hal – hal yang menimbulkan dugaan dan sangkaan sebaiknya dijelaskan secara transparan.*****

Lupa Menyebabkan Gap Antara Harapan Dan Realita February 7, 2008

Posted by Mas Wigrantoro Roes Setiyadi in Blogroll.
2 comments

Ternyata lupa itu menyakitkan, sakit bagi yang dilupakan, tidak terasa bagi yang melupakan. Aku tak tahu, apakah lupa itu penyakit, watak, atau tindakan. katakan lupa itu penyakit, lalu apa penyebab sakit lupa? virus? bakteri? racun?

Katakan lupa itu watak, lalu kenapa ia tidak permanen, seperti layaknya watak baik, buruk, culas, jujur, yang acapkali tidak berubah dari waktu ke waktu, melekat menjadi sifat manusia. Apakah ada sifat lupa pada manusia? Konon demikian kata sahibul hikayat, dikatakan “manusia tempatnya lupa”. Tetapi bukankah itu hanya pemanis untuk minta dimaafkan belaka?

Katakan lupa itu tindakan, lalu apakah lupa suatu kesengajaan? sebagaimana pada umumnya tindakan?padahal, orang lupa seringkali bukan karena kesengajaan, namun karena lupa itu tadi. Wujud lupa, manusia tidak melakukan apa yang seharusnya atau diharapkan dilakukan, artinya lupa menjadikan ada kesenjangan antara harapan dan realita. Tetapi bukankah kesenjangan – kesenjangan lain bukan karena lupa, melainkan karena faktor dan sebab lain.

Kemaren aku lupa memberi ucapan selamat tahun baru kepada anak bungsuku, benar-benar lupa, entah kenapa. Kalau alasan sibuk kerja, apalah kerjaanku sehingga tidak bisa menyempatkan menelepon anak yang sekolah di luar kota, dan tinggal di asrama. Tidak ada alasan lain selain lupa.

Beberapa hari lalu, tepatnya tanggal dua februari pagi aku juga lupa hari ulang tahun anak sulungku, tetapi aku diselamatkan oleh anaku nomor dua, ia mengingatkan hari itu hari ulang tahun kakaknya. Kemaren pagi, tidak ada yang mengingatkanku. bahkan istriku tidak juga. Ia menganggap aku selalu ingat ultah anak-anakku.

Anak bungsuku menangis, bapaknya tidak memberi selamat apalagi kado ulang tahun. Dalam perjalanan menyetir mobil dari Bogor ke Jakarta, aku tertegun, begitu besar harapan anak pada bapaknya, hanya ucapan selamat yang dia minta, dan tak se-huruf es-em-es pun atau sesuarapun, terlontar ucapan selamat dari-ku bapaknya. Apa aku sengaja? Apa aku tidak cinta anakku? Tidak itu semua. Bukan sengaja. Aku sayang anak-anakku. Penyebabnya, bagiku sederhana, lupa.

Tetapi malam ini aku sempatkan untuk berpikir dan merenung, mengapa aku bisa lupa hari penting ulang tahun anakku. Mungkin karena bagiku ulang tahun tidak terlalu penting. Mungkin karena kebiasaanku setiap hari lahirku, bukan aku yang menunggu diselamati, tetapi aku yang menelepon ibu-bapakku. Kuucapkan terima kasih kepada mereka, aku telah mereka lahirkan, dan pada hari itu aku bersyukur masih diberi kesempatan untuk berterima kasih kepada mereka, kedua orang tuaku.

Ketika aku masih sekolah di kampung, semasa SD hingga SMP, kebiasaan yang kami lakukan bukan merayakan hari ulang tahun, setiap hari dan pasaran (misal hari lahir saya hari Jum’at, pasar: Kliwon) yang sama dengan hari anak-anak (kami bertujuh), orang tuaku selalu membuat “bubur abang-putih” ditambah satu gelas air putih yang diisi bunga mawar, kenanga dan melati.Bapak atau ibuku berdoa, mendoakan supaya anak-anaknya dapat menjadi orang yang beriman dan bertaqwa, berguna bagi diri sendiri, keluarga, negara dan bangsa.

Jadi – barangkali – tanpa saya sadari, dalam kamusku, ulang tahun model barat setiap tanggal lahir, kurang menjadi budaya di kehidupanku. Barangkali karena itulah, maka aku tidak peduli dengan ulang tahunku sendiri, ulang tahun istri, atau ulang tahun perkawinan kami. Padahal rupanya, bagi istri ulang tahun perkawinan merupakan moment yang paling ingin selalu dikenang, bagi saya lha itu khan hanya sebuah moment dari ber-ribu moment yang terjadi dalam perjalanan hidupku.

Tetapi tidak demikian halnya dengan anak, sebelum-sebelumnya aku selalu upayakan ingat hari ultah mereka. Saya maklumi mereka tumbuh di alam yang sangat berbeda dengan lingkungan ketika saya seusia mereka sekarang.

Aku masih berusaha mencari penyebab mengapa akhir-akhir ini, aku sering lupa. Sabtu tanggal 2 februari kemaren misalnya, selain hampir lupa ultah anak sulungku, aku juga lupa untuk hadir sebagai pembicara dalam diskusi tentang memasyarakatkan sains dengan memanfaatkan ICT yang diadakan oleh teman-teman NetSains. Padahal siang itu aku sudah berada di suatu gedung di sebelah gedung tempat acara berlangsung. Tetapi benar-benar aku lupa, lupa aku benar-benar, sampai malu rasanya, ketika dihubungi oleh panitia, sesudah acara usai.

Lupa, menyebabkan gap antara harapan dan realita. Itulah pemahaman yang baru saja kusadari. Aku beruntung, anak bungsuku mau memaafkan bapaknya. Mudah-mudahan tanggal 12 februari di hari ulang tahun anak keduaku aku tidak lupa. Atau di hari-hari penting mereka aku tidak lupa. Kalau  lupa? Wah celaka.***** 

Ibuku January 31, 2008

Posted by Mas Wigrantoro Roes Setiyadi in Blogroll.
add a comment

Silakan Nikmati Slideshow-1 January 31, 2008

Posted by Mas Wigrantoro Roes Setiyadi in Blogroll.
add a comment

mengapa manusia menjadi Tuhan bagi manusia lain January 31, 2008

Posted by Mas Wigrantoro Roes Setiyadi in Blogroll.
add a comment

tidakkah sering engkau lihat; sekelompok manusia mencerca, menista, menghajar, merusak, bahkan tega membunuh kelompok manusia lainnya; untuk alasan beda keyakinan. aku heran; mengapa tiba-tiba manusia menjadi Tuhan yang punya kuasa menentukan nasib; mengharamkan yang halal; atau sebaliknya menghalalkan yang haram. tidakkah ajaran kebaikan universal sifatnya; fakta netral adanya, demikian petuah berkisas; menjadi buruk atau baik, manusia punya mau. namun apakah beda mau lantas manusia satu menjadi Tuhan bagi lainnya? entahlah, hanya kebingungan yang kupunya. 

Impact Investasi ICT Terhadap Organisasi April 11, 2007

Posted by Mas Wigrantoro Roes Setiyadi in Blogroll.
2 comments

Study tentang impact investasi ICT terhadap organisasi (termasuk juga individu) sudah mulai ramai dilakukan. Untuk keperluan penyamaan persepsi, yang dimaksud investasi ICT di sini adalah pengadaan perangkat ICT guna mendukung operasional organisasi. Banyak pihak (termasuk mungkin sebagian besar praktisi ICT) yang masih menggunakan pola tradisional yang sangat percaya bahwa ICT akan memberikan segala sesuatu menjadi “faster, better, cheaper”. Persoalannya, di zaman yang serba kuantitaif ini, yang menjadi pertanyaan perlu-jawaban adalah berapa cepat, berapa baik dan berapa lebih murah, setelah organisasi menginvestasikan sejumlah modal untuk mengadakan ICT. Sayangnya, bahkan di kalangan pakar dan praktisi ICT sendiri belum ada kesepakatan tentang standar universal yang dapat digunakan untuk menyajikan manfaat ICT secara kuantitatif. Hal ini pula yang saya lihat menjadi latar belakang posisi pemikiran Eamonn Fingleton, dalam In Praise of Hard Industries-nya.

Dalam suatu seminar tentang E-government yang diselenggarakan oleh Universitas Gajahmada di tahun 2003 lalu, ada satu sessi tentang “menghitung manfaat investasi ICT”, sebagai salah satu narasumber saya mengetengahkan pemikiran perlunya dikembangkan Pedoman Standar Akuntansi Teknologi Informasi. Latar belakang dari usulan saya ada beberapa antara lain:  pada waktu investasi ICT dilaksanakan, dilakukan pencatatan pembukuan, namun setelah tersedia, banyak terjadi ketidak-jelasan menenai status organisasi ICT, apakah sebagai cost-centers, profit centers, revenuse centers, atau investment centers. Penetapan status organisasi ICT penting untuk menentukan ukuran kinerja. Selain status organisasi, perlakukan pembukuan perangkat ICT ternyata masih disamakan dengan aset perusahaan yang lain (geduang, mobil, dll). Padahal, sejalan dengan siklus kehidupan perangkat ICT yang semakin cepat, sementara di sisi lain kemampuan operasionalnya semakin meningkat, penyemaan perlakukan dengan aset konvensional menyebabkan ketimpangan ukuran kinerja produktivitas aset.

Selain dari dua permasalahan tersebut di atas, persoalan nyata yang banyak dijumpai di organisasi adalah output ICT masih diberlakukan sebagai “hidden output”, dirasakan namun tidak dapat dinyatakan secara eksplisit (maaf, ada yang bercanda mengatakan output investasi ICT sama dengan kentut, dirasakan baunya, tetapi tidak dapat dilihat secara nyata dalam indikator kuantitatif). Dr.Eko Indrajid yang Ketua STMIK Perbanas, Pakar TI kampiun, dalam suatu workshop tentang menghitung manfaat ICT yang diselengarakan oleh I2BC di tahun yang sama, mengusulkan cara sederhana. Seandaianya setiap lembar laporan, atau apa saja yang dianggap sebagai output dari ICT, setiap hari, diberi atribut angka rupiah, maka kita dapat menggunakan angka tersebut sebagai salah satu indikator penghematan atau peningkatan produktivitas. Namun beliau juga menambahkan bahwa sekarang kencederungannya, hasil olah ICT tidak selalu di-printout, karena orang sudah mulai terbiasa membaca melalui layar monitor. Dengan demikian masih diperlukan parameter lain yang representatif menunjukkan manfaat ICT.

Ada lagi persoalan, hal ini seringkali dilakukan oleh manajer ICT atau konsultan ICT yang ingin meraih proyek (mohon maaf terpaksa menyebut profesi). Dalam memberikan presentasi mengenai rencana investasi ICT, selain substansi ICT sendiri, yang selalu disajikan adalah: berapa investasi yang diperlukan, dan bagaimana return-nya, lalu disajikan angka – angka NPV, IRR, Payback period, dll. Angka – angka tersebut semuanya menggunakan asumsi, bila ini, seandainya itu. Pada kenyataannya, jika proposal investasi disetujui, TIDAK PERNAH ADA dan tidak pernah dilakukan reality check sebagaimana yang dikatakan oleh Fingleton. Mengapa demikian?? Karena belum ada perlakuan akuntansi baku yang secara khusus membukukan investasi versus return dari ICT. Akibatnya, ada salah satu CIO dari sebuah BUMN yang kepuyengan karena selalu ditanya oleh CEO-nya berapa return (secara kuantitatif) dari jutaan dolar investasi ICT yang telah dilakukan perusahaan. Ketika sang CIO menjawab, “return sudah diberikan dalam peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan: pangsa pasar meningkat, perusahaan tumbuh, karyawan makin percaya diri dan semakin loyal, dlsb” Sang CEO menukas lagi: ÿa tetapi itu semua khan bukan hanya dari ICT, ada unsur leadership, ada karena strategi bisnis yang kita kembangkan berhasil, ada karena perusahaan lain bangkrut, ada karena kita memiliki resources yang perusahaan lain tidak punya, jadi berapa nich kontribusi ICT?”

Mungkin karena keruwetan itulah, maka Fingleton lebih suka yang praktis dan mudah dihitung, mengamati kinerja sektor manufaktur canggih, ketimbang mengamati sektor pemanfaatan ICT yang parameter ukur keberhasilannya masih jauh di planet terjauh dari bumi. Jadi seng – iseng, jika kita tarik ke bumi Indonesia, bolehkah kita menanyakan kepada ustad OWP, setelah sekian juta US$ diinvestasikan untuk membiayai perjalanan OWP keliling dunia (dari kantong sendiri atau donatur) melakukan sosialisasi pemanfaatan ICT, perang melawan kekuasaan regim 2.4GHz, berapa kira – kira manfaat yang sudah diterima masyarakat dunia? Saya tahu, kalau mau menjawab secara kuantitatif (yang harusnya lebih besar dari cost yang dikeluarkan) pasti belum bisa dilakukan, yang sudah bisa dilakukan adalah jawaban: “lihat, sekarang kita bebas menggunakan 2.4GHz, lebih banyak orang melek Internet, lebih banyak orang yang memiliki kemudahan mengakses informasi, lebih banyak pengusaha ICT yang semakin kaya, dst.” Saya paham jawaban ini karena, manfaat ICT tidak selalu harus diukur secara kuantitatif (teknis keuangan), tetapi juga dapat dilakukan secara socio-kualitatif, political-benefits, legal-compliance benefits, atau cultural development benefits ” Tetapi kembali pertanyaannya, berapa banyak?????? 

Dinamika Bisnis Web Hosting April 11, 2007

Posted by Mas Wigrantoro Roes Setiyadi in Blogroll.
3 comments

 Pengantar

Saya mendapat pertanyaan dari rekan wartawan Majalah SWA tentang dinamika bisnis web hosting di Indonesia. Berikut saya sampaikan jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat.

  1. Menurut pengamatan Anda, seperti apa sih dinamika bisnis web hosting di tanah air? Apa yang membuat bisnis web hosting di Indonesia sarat pemain (padahal, penetrasi Internet di Indonesia kan masih rendah)?

Pertumbuhan jumlah perusahaan yang memberikan layanan webhosting dari tahun ke tahun semakin meningkat, indikatornya bisa dilihat di google, jika di beberapa tahun lalu bila kita mencari dengan kata kunci “perusahaan Indonesia penyedia layanan webhosting” akan mendapat jawaban tidak lebih dari 100 entry, dari angka tersebut, sekitar 15% menunjukkan jumlah perusahaan penyedia layanan webhosting. Hari – hari ini, Anda akan dapat memperolehnya hingga mencapai angka di atas 700. Dari angka 700-an tersebut jika digali lebih dalam akan muncul sekitar seratusan perusahaan yang menawarkan jasa layanan Internet sesuai dengan spesifikasi webhosting. Artinya? Untuk pasar layanan jasa Internet di Indonesia yang total nilai bisnisnya diperkirakan mencapai Rp 2 Triliun pad atahun 2006, persaingan menjadi semakin sengit. Pemain semakin banyak, laju pertumbuhan jumlah perusahaan penyedia jasa webhosting labih cepat dari laju pertumbuhan industri Internet. Akibatnya banyak penyedia layanan webhosting yang menawarkan harga murah sebagai sarana persaingan, dan ujung-ujungnya hanya mereka yang kuat permodalannya dan yang benar-benar menguasai bisnis ini saja yang akan survive.

Webhosting dapat dikategorikan sebagai layanan outsorcing, perusahaan yang membutuhkan layanan Internet tidak harus membuat dan mengoperasikan sendiri namun dapat menggunakan jasa perusahaan yang secara khusus melayani jasa tersebut. Dengan webhosting dan outsourcing perusahaan dapat menghemat belanja modal (capex), dan fokus pada bisnis utamanya, atau pada kompetensi inti yang menjadi keunggulan perusahaan. Bagi sementara perusahaan yang belum memiliki kemampuan teknis di bidang ICT sementara tuntutan persaingan sudah mengharuskan perusahaan memiliki layanan bisnis berbasis Internet, webhosting yang dapat melayani berbagai Internet-based Service akan sangat membantu. Hal inilah yang dimaksudkan Internet memberi peluang besar bagi perusahaan kecil untuk dapat bersaing dengan perusahaan besar, karena yang kecil tidak perlu harus memiliki, tetapi yang penting dapat memanfaatkan sumberdaya Internet yang disediakan oleh pihak lain.

Selain dari manfaat bisnis sebagaimana disebut di atas, jasa webhosting semakin marak diperkirakan juga disebabkan oleh masih minimnya ketersediaan sarana atau infrastruktur telekomunikasi. Bagi perusahaan yang lokasi fisiknya berada di daerah yang belum tersedia layanan broadband misalnya, akan sangat terbantu untuk dapat cepat masuk ke dunia cyber dengan jasa webhosting (colocation). Dengan demikian, suatu kabupaten di luar jawa yang fasilitas telekomunikasinya masih minim, tidak harus menunggu sampai di daerahnya terpenuhi layanan tersebut, untuk dapat menyajikan informasi kekayaan alam dan wajah Bupatinya di hadapan publik Internet. Demikian suatu perusahaan pengalengan jagung muda di Bengkulu Selatan, atau pengalengan ikan di Ciamis segera dapat menggelar website-nya dan melakukan e-bisnis dengan mitra di luar negeri tanpa harus membangun fasilitas ICT di lokasi mereka berada.

Intinya, di satu pihak kesadaran dan pemahaman (khususnya di kalangan bisnis) bahwa Internet membuktikan dirinya menjadi sarana bisnis yang sangat penting, sudah semakin meningkat. Kebutuhan terhadap layanan Internet meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian di sisi lain, penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur telekomunikasi dan akses ke Internet belum dapat tersedia di semua tempat yang dikehendaki, wal hasil webhosting menjadi salah satu solusinya.


2. Dari segi prospek bisnis, apakah bisnis web hosting ini prospektif dan menggiurkan? Seberapa besar potensi bisnisnya?

Dalam kondisi ideal, webhosting tidak diperlukan. Sama seperti Warnet dan Wartel, jika semua orang, semua rumah tangga sudah memiliki dan tersedia layanan Internet dan atau telekomunikasi maka warnet dan atau wartel tidak dibutuhkan. Persoalannya, kondisi ideal tidak pernah atau sulit akan tercapai, artinya masih tetap akan ada gap antara permintaan dan penyediaan. Di sinilah peran webhosting akan mengisi gap tersebut, mengisi ketidak-mampuan memenuhi sumber daya internet yang dibutuhkan perusahaan. Banyak bisnis yang sukses karena pelakunya mampu mengindentifikasikan, mengisi dan menjaga agar gap (atau peluang bisnis) tetap eksis dan hanya menjadi miliknya. Dengan memerhatikan hal-hal tersebut (masih besarnya peluang, kemampuan teknis yang dimiliki oleh penyedia webhosting, modal awal yang relatif tidak terlalu besar, dan lain sebagainya) saya berani katakan potensi bisnis webhosting akan semakin besar di masa mendatang.

Menteri Kominfo dan Ketua Umum Perbanas belum lama in mengatakan bahwa Pemerintah dan kalangan Perbankan utnuk tahun – tahun mendatang tidak akan melakukan investasi ICT sendiri, tetapi akan menggunakan jasa swasta dalam memenuhi kebutuhan layanan ICT. Pernyataan Menteri dan Ketua Perbanas ini dapat menjadi sinyal bahwa akan terjadi booming permintaan jasa Application Service Providers, termasuk webhosting. Berapa besar potensinya? Jawaban common sense: “sama besarnya dengan jumlah anggaran Pemerintah, Perbankan dan perusahaan – perusahan di sektor lain yang berniat untuk melakukan webhosting’.Ini artinya akan ada switch anggaran dari semula membeli dan mengoperasikannya sendiri, menjadi biaya operasi (opex) dengan menyewanya dari penyedia jasa outsourcing atau atau dalam konteks layanan Internet penyedia webhosting.   


3. Saran Anda, apa saja yang mesti dipertimbangkan ketika memilih web hosting?

Jangan hanya melihat murahnya saja. Perlu perhatikan kualitas manajemen dan SDM penyedia webhosting, apakah mereka tergolong orang yang memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola bisnis webhosting. Caranya mudah, ajukan pertanyaan teknis dan manajerial standar yang dari situ kit adapat melihat apakah mereka mengelola jasa webhostingnya secara serius atau hanya sekedar hobby. Perhatikan juga fasilitas yang dimiliki, apakah tersedia layanan call center 24 jam, apakah mereka menggunakan gedung milik sendiri atau menyewa dari pihak lain, perhatikan aspek keamanan, di mana lokasinya (kemungkinan kebanjiran), perhatikan pula apakah di data center yang ditawarkan sebagai lokasi colocation/webhosting tersedia sarana standar sebagaimana layaknya data center seperti pemadam kebakaran otomatis, detektor panas/asap, air handling unit, dan lain sebagainya). Juga perhatikan fleksibilitas pembayaran, apakah dapat dibayar setiap bulan atau harus sekaligus satu tahun. Jika mungkin hindari pembayaran sewa sekaligus satu tahun di depan. Tanyakan juga apakah lokasi dan layanan webhosting diasuransikan untuk bahaya kebakaran, pencurian, banjir, dan resiko – resiko lainnya.

4. Bagaimana prospek bisnis web hosting ini ke depannya?

Setiap kali saya ditanya prospek bisnis, jawaban saya kuang labi serupa. Prospek tidak saja ditentukan oleh faktor eksternal (perkembangan permintaan pasar, teknologi, regulasi, dan kompetisi) saja, namun juga dipengaruhi oleh: bagaimana kita memperkuat eksistensi diri (individu atau perusahaan), bagaimana kita membangun dan mengimplementasikan strategi, dan bagaimana kita menentukan ukuran keberhasilan. Jadi prospek bisnis merupakan fungsi dari interaksi faktor-faktor eksternal dan internal. Dengan konsepsi seperti ini, saya membagi prospek bisnis webhosting ke dalam dua kelompok. Pertama, prospek bisnis webhosting dilihat dari kacamata makro dan kedua dilihat dari kacamata mikro.

Dari sudut pandang makro, yang berpengaruh adalah fakor – faktor eksternal. Permintaan akan semakin besar, harga teknologi secara umum akan semakin murah, sementara regulasi yang mengatur menghambat atau mendorong pertumbuhan bisnis webhosting belum akan muncul dalam satu atau dua tahun ke dapan, dan entry barrier untuk masuk ke bisnis webhosting relatif akan semakin mudah. Artinya meski permintaan akan semakin meningkat, namun memerhatikan akses ke teknologi semakin murah dan rendahnya entry bagi pendatang baru, sementara regulasi tidak menghambat atau sebaliknya tidak pula mendukung, maka faktor dominan yang akan menentukan besar kecilnya prospek bisnis webhosting melekat pada kondisi mikro, yakni pada masing –masing perusahaan apakah dapat mengelola sumber daya bisnisnya secara kompetitif.

Budi Pekerti, Penyebab Kecelakaan, Pesan Sahabat April 11, 2007

Posted by Mas Wigrantoro Roes Setiyadi in Blogroll.
2 comments

Pengantar Sebagai wujud hormat kepada rekan sekaligus mantan pimpinan di tempat kerjaku dulu (ARII-NGL) saya sajikan di sini posting Frans Gunterus tentang Penyebab Kecelakaan. Frans Gunterus, asli Pekalongan,

Setelah sekian lama aku menekuni Safety Management, ternyata faktor penyebab (Key Factors) setiap kecelakaan pasti ada 3:

1.      Human (mental, attitude, negligence, short cut, gap in thinking….. dst),

2.      Physical (kegagalan alat, mechanical failure, …..) 

3.      System (work mechanism, procedure, training, preventive maintenance, communication, culture ……)

Sayang perihal system acapkali dilupakan, dan tidak mendapat perhatian orang. Oleh Straits Times – Spore (Rabu, 28 Feb 2007), Taufiequrahman Ruki dari BPK dikutip berkata: “Look Don’t see these kind of accidents ….. they also ….. indicate corruption in the procurement process”. Saya tidak mau membahas mengenai inciden KM Levina. Tanpa mengurangi respek saya pada pemikiran Gusnoto, Bambang Nugroho dan mas Tri mengenai MORAL, karut-marut-nya negara tidak hanya karena masalah MORAL, tapi juga karena masalah lemahnya SISTEM (bukan SISTIM). Sebagai contoh:

Kalau kita tinggal di daerah Tangerang, Karawaci, Serpong dan sekitarnya, akan jauh lebih dekat masuk Bandara melalui pintu belakang (M1). Mungkin, dengan alasan agar jalur bandara tidak dipergunakan untuk fasilitas jalan umum, semua kendaraan yang lewat M1 akan diperiksa dan kita harus menunjukkan tiket pesawat. Jadi, saya selalu siap dengan “tiket bekas” di mobil agar bisa lewat M1. Suatu ketika (subuh) saya naik taxi ke Bandara, saya tidak bawa tiket, karena tiket dibawa teman lain dan janji ketemu di Bandara. Petugas ngotot, taxi saya disuruh putar haluan lewat pintu Jakarta dan akan makan wakti paling tidak 40 menit. Saya sungguh terburu2, saya buka dompet tidak ada uang kecil, terpaksa saya kasih 100 rb, dan taxi saya langsung dikasih lewat.

Sebaliknya, kalau kita mau keluar dari Bandara ke arah Tangerang, Karawaci, Serpong kita harus lewat pintu M1 juga, namun dari sisi lain. Di pintu ini peraturannya lain lagi. Semua mobil tidak boleh lewat kecuali yang punya stiker (dari Angkasa Pura). Saya pernah disuruh putar lewat pintu Jakarta, karena tidak mau terima duit karena ada BOS. Padahal, biasanya mereka mau terima sekitar 5000. Konon stiker itu bisa dibeli Rp. 600 rb untuk pemakaian 1 tahun.

Kebetulan saya ada gawe dan harus banyak jemput tamu asing. Karena malu mesti kasih pungli di depan tamu asing, isteri bilang: “sudah-lah beli saja, kalau harus 600 rb ya udah-lah”. Saya datang ke kantor Angkasa Pura bermaksud untuk “beli” stiker. Setelah nanya kiri-kanan ternyata stiker itu resminya tidak dijual. Karyawan dan rekanan kerja Angkasa Pura diberi gratis. Jadi karena saya bukan karyawan dan bukan juga rekanan Angkasa Pura saya tidak bisa dapat stiker itu. Ada yang bisik2 bahwa bisa beli “jatah orang dalam”. Saya coba dekati salah satu petugas yang nampak senior. Dengan sedikit basa-basi saya bilang kalau bisa tolong “beli” stiker. Beliau bilang stiker baru keluar tahun depan (waktu itu Des 2006), dengan kalem beliau malah beri nasehat saya: “Wah ngapain bapak mau beli stiker, kan bapak tidak tiap hari lewat M1. Hati2 ada yang jual palsu-nya. Sudahlah …… pak selesaikan saja di tempat  sama petugas di lapangan ……….. kan beres”.

Bagaimana kita bisa jujur dan bebas pungli, wong tidak ada sistem ……….

Salam

Frans Gunterus