jump to navigation

Center of Rays October 17, 2007

Posted by Mas Wigrantoro Roes Setiyadi in Galery Gambar.
add a comment

photo-17.jpg

Manusia memiliki ciri multi-dimensi, demikian kalau tidak salah pernyatan Prof. Kuntjoroingrat.

Rahasia-Ku January 3, 2005

Posted by Mas Wigrantoro Roes Setiyadi in Galery Gambar.
1 comment so far

Tulisan ini tanggapan atas posting-nya Mas Satrio Arismunandar,
Producer Acara Trans TV di milis technomedia.

Posting sampean soal tulisan Danarto,
Yang menyebut artikel-nya Goenawan Mohammad dan Emha,
Membikin aku semakin bingung dan tenggelam dalam ketidak-tahuan,
Soal ke-Tuhan-an dan rahasia alam.

Tempo hari,
Ketika membaca buah pikir Goenawan,
Aku percaya isi otaknya dan akal budinya,
Tuhan tidak buas, dan Tuhanku sama dengan Tuhannya Goenawan.

Tetapi sejurus kemudian,
Di kitab lain tersebutkan,
Tuhan memiliki segala sifat yang ada di segala alam,

Dan sadarlah,
sifat alam aneka rupa.
Demikiankah pula kiranya Sifat Tuhan?
Galak, Bencana, kasih, senyum, tangis, hujan, banjir, panas, angin, badai,
Aku tak mampu menyebutnya lagi.

Semakin bingung pikirku,
Diterjang pikiran Emha,
Betulkah bencana itu pemuliaan?
Bagi yang pergi dan yang tinggal
Benarkah yang berangkat sudah habus waktunya?
Dan yang tinggal masih diberi waktu?
Seperti kata Ebiet.

Bukankah keabadian,
Tidak ada keterputusan waktu,
Jiwa yang berangkat hanya berpindah
Jiwa yang tinggal masih menetap di tubuh nestapa
Lalu kemana jiwa pergi?
Ke Tuhan-kah?

Aku bersimpuh,
Tafakur sebisaku,
Slayaknya murid mengingat jalan ajaran Mursid,
Kulantunkan dzikir “Allah” tak terhitung,
Kuresapi makna terdalam dari Allah,
Adakah beda antara Tuhan dan Allah?
Ku tak peduli, terus bergumam,
Allah, Allah, Allah dan…. Allah.

Ntah kapan datangnya bisikan,
Tak usah ragu Ke-Allah-an Ku
jalani saja kehidupan duniamu
DiriKu ada padamu
Iman-i, taqwa-i saja,
Hingga temukan Ku sejati.

Lalu aku bertanya,
Jika Mu ada padaku
apakah Mu juga ada pada mereka
Tak usah ragu,
demikianlah sifatKu.

Penasaran kucecarNya
Binatang, tumbuhan, gunung, laut?
Mereka juga, kataNya.

Dunia kecil,
ada Mu di rumah hatiku.
Dunia besar,
ada Mu di alam raya.

lalu mengapa,
Alam raya berguncang,
Makhluk Engkau biarkan bergelimpangan
Nestapa menyergap mereka yang tinggal.

Itu rahasiaKu.
Ber-Iman saja padaKu.
kerjakan .. kerjakan.. kerjakan…
amal duniamu UntukKu.

Mas Wigrantoro Roes Setiyadi
Rempoa, 4 Januari 2005

Politik Bung? January 3, 2005

Posted by Mas Wigrantoro Roes Setiyadi in Galery Gambar.
add a comment

Politik Bung?
Ah itu menu busuk!!!
Pagi sarapan isu,
siang makan fitnah,
malam berselimut dusta.

Politik Bung?
Ah segan menolaknya,
terpikat rayuan gincu jurkam,
terperangkap dogma sang pemimpin,
terpana oleh impian kekuasaaan
terjerembab oleh kenyataan.

Politik Bung?
Ah kenapa tidak mencoba,
anggaplah akrobat pertunjukan sirkus
menegangkan, mengasyikkan dan mencandu.

Politik Bung?
Ah lihatlah,
si pandir-pun jadi Bupati,
si serakah jadi pemimpin partai,
si kaya jadi pemimpin negara,
si miskin belajar korupsi.

Politik Bung?
Ah bukankah,
anggota dewan terhormat, katanya
anggota dewan berkhianat, beritanya
anggota dewan melarat, ceritanya
anggota dewan dilaknat, seharusnya.

Politik Bung?
Ah bagai di taman nirwana
penuh rupa warna warni,
tak sewarna?
engkau orang lain!!
meski sekasur dan seselimut.

Politik Bung?
Ah betapa mudahnya,
rayuan belas kasih dan simpati,
dari seluruh penjuru,
berhasil namun lupa janji,
halal menipu katamu.

Politik Bung?
Ah kecil itu…..
Tak apa, habis uang habis tenaga,
kali ini gagal,
seterusnya gagal,
dasar dungu.

Mas Wigrantoro Roes Setiyadi
Rempoa, 3 Januari 2005

Tahun Baru January 3, 2005

Posted by Mas Wigrantoro Roes Setiyadi in Galery Gambar.
add a comment

Perjalanan waktu sampai di penghujung tahun
seperti kincir air untuk kembali
menciduk, mengusung, menumpahkan dan menciduk lagi
begitu berulang,
tak cuma kincir, manusia pula sama.

Ada beda
ada kesamaan
keberulangan yang sama
ruang, aktivitas, dan waktu yang berbeda.

Ruangku kini
semakin terbatas,
ruang nyata dan ruang hati
tak kemana lagi pergi bersuka
cukup gembira di wisma

Ruang hatiku kubuat semakin sempit,
tak lagi mengembara,
mencari jiwa,
menelusur kesejatian,

Waktuku berkurang,
entah sampai kapan masih diberi waktu,
bernapas, ibadah
membuat kesalahan.

Di tengah segala keberkurangan
ada segala kebertambahan yang harus dipikul,
tanggung jawab mengemban amanah
semakin besar dan tak dapat lari darinya.

Semakin besar tuntutan di dalam diri
untuk memilah dan memilih
yang kucakapi memberi buah rejeki

Harus berani,
satu persatu tinggalkan
entah mereka suka atau benci
pilih satu atau dua
yang kucakapi dan memberi buah amal.

Rempoa, 23 Januari 2005

Censorship dan Filtering Content Internet January 3, 2005

Posted by Mas Wigrantoro Roes Setiyadi in Galery Gambar.
add a comment

Seorang rekan berinisial Sri S. mem-posting soalan regulasi sensor dan fiter terhadap konten di Internet. Menanggapi posting tersebut saya katakan topik tersebut sangat valid, dan untuk sebagian sudah dirasa perlu dilakukan di Indonesia, sementara yang sebagian lagi masih dapat menjadi polemik antara perlu dan tidak perlu.

Di beberapa negara Asia (Singapore, China, Myanmar, dan Vietnam) kalau saya tidak salah sudah menerapkan “screening” and blocking terhadap content yang memenuhi criteria ilegal (pornography, criminal, anti-social, teror, politics against the government). Sementara di negara maju (seperti USA, dan beberapa negara Eropa, Jepang, Korea) tidak ada aturan yang secara khusus melarang content Internet.

Dinas rahasia US (CIA, FBI, NSF, NIA) diketahui telah lama “memonitor” traffic Internet terhadap suspected address/persons/organizations, demikian juga di Inggris, Jerman, Rusia, dan Perancis.

Kebijakan untuk melakukan cencorship, filtering di aras negara masih menjadi perdebatan karena adanya (kalau di US) dianggap bertentangan dengan FOIA (Freedom of Information Act) sementara di sisi lain, sebagian masyarakat sudah menganggap perlu adanya cencorship, filtering, dan lain – lain yang sejenis karena content semacam itu telah mengajarkan orang/anak/remaja terhadap kecenderngan perilaku negatif. beberapa referensi yang pernah saya baca menyatakan keluarga, organisasi (sekolah, perusahaan, perkumpulan) dapat menerapkan kebijakan pembatasan akses terhadap konten yang dianggap ilegal, anti-social bagi anggotanya.

Adapun aturan yang mengharuskan suatu situs harus ber-content sesuai dengan namanya – sebagaimana Anda contohkan – saya belum pernah melihatnya di seantero dunia.

Kebijakan censor, filtering, monitoring dan sejenisnya secara teknis mudah dilakukan apabila semua akses ke Internet (Internet Gateway) dapat dikontrol oleh penguasa (pemerintah di level negara atau manajemen di level organisasi). Dalam kasus empat negara Asia yang saya asebut di atas, akses ke International/Internet gateway sepenuhnya dikuasai oleh negara.Sedangkan untuk akses Internet gateway yang dibebaskan kepada swasta, secarapraktek lapangan pada kenyatannya susah dilakukan.

Di Indonesia?
1. dari segi perangkat hukum yang khusus mengatur hal ihwal Internet, belum ada Undang – Undang yang khusus melarang ilgeal content atau menyediakan lembaga yang melakukan sensor atau monitoring.

2. kriminal di Internet merupakan delik aduan. setiap ada aduan dari person/masyarakat yang merasa dirugikan, polisi masih menggunakan pasal – pasal yang terdapat pada KUHp dan KUHAP.

3. secara teknis, sulit melakukan censorship.filtering atas konten yang ilegal, selain belum ada lembaga khusus yang ditugasi, juga mengingat liberalisasi sektor telekomunikasi di Indonesia yang sudah sangat maju sehingga siapapun (yang mampu) dapat memiliki akses ke International/Internet Iateway )I/IG). Sebagai catatan, dulu hanya ada 2 I/IG yakni milik Indosat dan Satelindo, setelah kedua perusahaan ini merger, kemudian ada I/IG milik Telkom, dan beberapa Network Accesss Provider (sekarang ada 8 NAP) dan berikutnya beberapa ISP-pun mulai beli bandwidth langsung ke HongKong, US atau Taiwan. dan hebatnya, di BAndung dan Jogja sekumpulan Warnet juga tak mau ketinggalan, mereka membeli bandwith langsung dari Luar Negeri, tanpa ada kontrol dari Pemerintah :-(((((((

beberapa teman seperti ICT Watch – http://www.ictwacth.com merintis eduksi Internet sehat, sebelumnya saya dalam kapsitas sebagai Country Coordinator Global Internet Policy Initiative (GIPI) – http://www.internetpolicy.net juga sudah memperingatkan pentingnya semua pihak yang terkait dengan Internet memperhatikan dampak negatif Internet seperti Fraud, Carding, Virus, Cyber-pornograhpy, Spam, dlsb.

Sayangnya langkah pemerintah masih jauh di belakang. Selain belum memiliki UU yang khusus (lex Specialist) mengatur masalah Internet, juga aparat penegak hukum yang belum teredukasi dengan seksama, dan masih minimnya peralatan investigasi yang diperlukan polisi dalam mengungkap kasus cyberpornography, carding, cracking, dlsb.

Mas WIgrantoro Roes Setiyadi
Rempoa, 3 Januari 2005

Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Peringatan Awal Terjadinya Bencana Alam January 2, 2005

Posted by Mas Wigrantoro Roes Setiyadi in Galery Gambar.
1 comment so far

Tadi malam, sebuah email nyasar ke mailbox-ku. Tak seperti biasanya, kali ini aku membuka kiriman email tersebut, karena subjeknya bukan seperi spam yang sekarang sudah menggila, dan pengirimnya-pun rasanya saya kenal. Si pengirim adalah K. Srinivasan, Faculty and Project Coordinator Telehealth, Indian Institute of Information Technology andManagement, KeralaTechnoparkTrivandrum.

Dalam email yang ditujukan ke rekan – rekan yang tergabung dalam milist egov4dev Srinivasan mempertanyakan bagaimana IT atau teknologi lain dapat membantu dalam manajemen penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dialami di bebeberapa negara yang diterjang badai Tsunami tanggal 26 Desember 2004 yang lalu. Seperti kita ketahui wilayah India selatan, Sri Langka, Thailand Barat Daya, Malaysia di pantai Barat, Kepulauan Nicobar, Maladewa, dan Nangru Aceh Darussalam (NAD) di Indonesia, mengalami kerusakan hebat dan kehilangan ratusan ribu nyawa manusia akibat gempa dan badai tsunami.

Srinivasan mengatakan ternyata Sistem Penyebar-luasan Peringatan Bahaya (Disaster Warning Dissemination System) yang dibangun di pantai barat dan timur India tidak efektif dan terbukti tidak mampu memberikan peringatan akan terjadinya gempa maupun badai tsunami. Sistem tersebut bekerja berdasarkan data yang dikirim dari satelit, sementara satelit yang dipercaya mampu memonitor gejala alam tidak dapat memerikan sinyal kepada sistem di darat, sehingga kerugian besar lah yang harus ditanggung.

Melihat pengalaman Srinivasan, saya membandingkannya dengan sistem peringatan gempa yang sudah berhasil dibangun oleh Jepang (Kompas, 28 Desember 2004) dan mampu memonitor sebagian wilayah Samudera Pacific. Sistem ini dibangun mengingat Jepang merupakan wilayah yang rawan gempa. Sepanjang yang telah terjadi, sistem ini berhasil memberi peringatan kepada penduduk Jepang manakala akan terjadi gempa atau tsunami.

Persoalannya, keberhasilan Jepang belum ditularkan ke negara – negara yang dilanda bencana. Hal ini menimbulkan pertanyaan sensitif terhadap eksistensi tekmnologi, jika teknologi tidak dapat membantu atau dimanfaatkan di saat dibutuhkan, lalu apa pula peran teknologi bagi kemaslahatan manusia? Mencoba menjawab persoalan ini, saya mengajukan pre-posisi bahwa teknologi tidak dapat disalahkan, teknologi sejatinya adalah benda mati yang menurut saja kepada manusia yang menciptakannya, memilikinya, dan atau mengoperasikannya.

Jika kita cermati, ada banyak sekali liputan di berbagai media massa, ulasan dan kajian para pakar mengenai peran teknologi khususnya Teknologi Informasi (IT) di berbagai aspek kehidupan manusia yang semuanya menggambarkan hal positif. Manfaat IT yang sedemikian besarnya tersebut menjadi tiada artinya bagi korban bencana alam, apabila para pencipta, pemilik, dan operatornya tidak mampu memberi peringatan akan adanya bencana alam.

Bencana alam tidak dapat dicegah, tetapi Teknologi Informasi dapat digunakan untuk memperkecil kerugian dari akibat yang ditumbulkannya. Sudah saatnya Teknologi Informasi dibangun dan digunakan untuk memperkirakan atau mengetahui gejala – gejala alam yang biasanya muncul mendahului bencana alam.

Mas Wigrantoro Roes Setiyadi
Rempoa, 3 Januari 2005

Mungkinkah Bercocok Tanam Sawah Menggunakan Air Laut December 29, 2004

Posted by Mas Wigrantoro Roes Setiyadi in Galery Gambar.
8 comments

minggu pagi dua puluh enam desember dua ribu empat
aku duduk berdua istri di pasir pantai tepian laut pelabuhan ratu
tepatnya di halaman belakang hotel samudra beach
memunggungi kolam renang menghadap teluk pelabuhan ratu
nampak dua anak muda riang belajar selancar
jatuh bangun tetap tertawa

sementara anak – anak berlarian saling kejar
melempar tangkap bola, dan ada pula yang asyik menyusun istana pasir,
di sisi lain, sepasang muda asyik menikmati baso dan kelapa muda
ada wanita menjelang tua ribut menyuapi – barangkali – cucunya
yang sedang asyik bermain air di kolam renang
nyiyir sekali nenek satu ini, mulutnya tak henti bergerak mengunyah entah apa,

lepas dari cucunya, nenek menjelang tua ini terlihat menawar sepikul pisang
kami lihat tawar menawar cukup lama hingga akhirnya si nenek memanggil pembantunya
untuk memandu si penjual pisang menaruh di mobil.

matahari terus beranjak menggeser bayangan payung makin pendek hingga kami menderita panas pagi di tengah kemalasan,
lepas perhatikan nenek dan penjual pisang, tba – tiba muncul penjaja pijat refleksi,
menyapa saya dengan panggilan Boss, membuat aku mulas dan langsung kutolak tawaran pijatnya,
aku bergumam kepada istriku, coba tidak menyapaku dengan “boss” kemungkinan besar aku terima tawarannya,
panggilan boss membuatku risih dan bukan untukku.

pergi sang penjaja pijat, entah mengapa pikirku mulai terbayang berita di televisi,
soal gempa bumi di aceh,
pagi itu belum ada berita susulan mengenai gelombang tsunami menelan ribuan jiwa,
hanya ada berita gempa.

perjalanan pemikiran di kepalaku tidak mengarah ke spekulasi berapa banyak korban,
namun justru ke pemanfaatan air laut untuk kehidupan petani sawah,
ya petani sawah yang menanam padi.

imaginasiku begini,
seringkali aku melihat langsung atau membaca, atau melihat di televisi,
banyak tanah tandus yang kering kerontang tak ada air,
rumputpun enggan tumbuh, apalagi padi yang boros air,

tengoklah misalnya gunung kidul, atau nusa tenggara timur,
tak jauh dari tanah yang kerontang terbentang laut dengan maha volume airnya,
tak terhitung banyaknya,

bukankah air di daratan dan air di lautan unsur utamanya sama?
bukankah yang membedakan hanyalah yang satu sedikit mengandung garam (NaCl), sedang yang lainnya kadarnya tinggi?
apakah tidak mungkin padi diairi dengan air laut?

soal teknis bagaimana mengalirkan air litu ke daratan itu masalah gampang,
orang madura pintar membuat garam dari air laut,
ketika bekerja untuk sebuah perusahaan minyak di lepas pantai,
salah satu tugaskku merawat mesin penyuling air laut menjadi air tawar,

apakah tidak mungkin menemukan varietas padi yang dapat tumbuh di sawah berair payau?
bukankah tumbuhan bakau dapat hidup di air laut?
bukankah ikan bandeng hidup di air payau?

aku ingin mencoba memelihara ikan laut di aquarium yang kuisi air tawar,
atau sebaliknya, ikan mas kutaruh di akuarium berair asin
kuingin lihat reaksinya,
untuk ikan aku mungkin mampu melakukannya, ada yang kucoba langsung, ada yang akan kucoba sedikit demi sedikit kunaikkan kadar garam untuk ikan mas, atau kuturunkan kadar garam untuk ikan kakap, misalnya.
yang pasti aku tidak tahu bagaimana caranya untuk padi, aku bukan ahli pertanian

aku bayangkan jika kelak ada tumbuhan, atau varietas padi yang dapat hidup subur di air payau, atau lebih ekstrim lagi dapat tumbuh dengan air laut, niscaya umat manusia tidak perlu lagi takut akan kekeringan, tidak ada musim kemarau, setiap saat air laut dapat dinaikkan ke darat untuk mengairi sawah.

apakah ini hanya impian sadar di siang hari? aku tidak tahu pasti,
yang jelas aku hanya dapat membayangkannya saja.

mas wigrantoro roes setiyadi
rempoa, 29 desember 2004

Tuhan, Politisi, dan Demokrasi December 29, 2004

Posted by Mas Wigrantoro Roes Setiyadi in Galery Gambar.
add a comment

Pagi tadi, Rabu dua puluh sembilan desember dua ribu empat, aku tersengat membaca opini Emha Ainun Nadjib, yang di-klaim media sebagai budayawan. Artikel di Harian Kompas tersebut berjudul “Gunung Jangan Pula Meletus” menceritakan dialog antara Emha dengan Kiai Sudrun, tokoh rekaan Emha yang digambarkan sebagai manusia setengah urakan, waskita, dan menguasai persoalan ke-Tuhanan.

Sepenggal kalimat Emha yang segera menyadarkan diriku mengenai sifat ke-Tuhan-an muncul dari ucapak Sudrun “Kewajiban ilmiah untuk mengakui bahwa Tuhan itu diktator dan otoriter. Kewajiban untuk mengakuinya, menemukan logikanya, lalu belajar menerimanya, dan akhirnya memperoleh kenikmatan mengikhlaskannya. Tuhan-lah satu – satunya yang ada, yang berhak bersikap diktator da otoriter, sebagaimana pelukis berhak menyayang lukisannya atau merobek – robek dan mencampakkannya ke tempat sampah. Tuhan tidak berkewajiban apa – apa karena karena Ia tidak berutang keoada siapa – siapa, dan keberadaanNya tidak atas saham dan andil siapapun. Tuhan tidak terikat oleh baik buruk karena justru Dialah yang menciptakan baik buruk. Tuhan tidak harus patuh kepada benar atau salah, karena benar dan salah yang harus taat kepadaNya.”

Selepas merenung kalimat Emha di atas, saya lalu membuka buku karya Hannah Arendt ” The Origins of Totalitarianism”. Buku yang belakangan diramaikan oleh karya thesis-nya Rieke Diah Oneng Pitaloka dengan topik “Banalitas Kekerasan Negara” Buku Arendt ini sudah menjadi koleksi perpustakaan pribadiku sejak 15 Juli 2001, baru dibaca sebagian saja (yang ketika itu menarik minatku). Dalam uraian Arendt, diktator yang mewujud ke tindakan totaliter muncul karena penguasa mengatas-namakan dirinya sebagai pengganti dan pemegang kuasa Tuhan di bumi. Lihatlah betapa Lenin, Stalin, Hitler, Mao, dan kemudian Idi Amin, serta barangkali Soeharto menggunakan dalih kepemimpinan yang “direstui” Tuhan untuk selanjutnya mereka bertindak seolah – olah mereka itu Tuhan itu sendiri. Apa yang dinginkannya dari sembarang warga, itulah yang harus dilakukan, tak peduli rakyat harus menderita bahkan sampai mati.

Mengacu per definisi, versi Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1996, diktator dijabarkan sebagai “kepala pemerintahan yang mempunyai kekuasaan yang mutlak, terutama diperoleh melalui kekerasan atau dengan cara yang tidak demokratis”. kata kunci dalam pengertian diktator paling tidak: kepala pemerintahan, kekuasaan mutlak, kekerasan, dan tidak demokratis.

Diktator selalu dikaitkan dengan pemimpin suatu negara atau pemerintahan. Dalam skala kecil diktator dapat pula melekat pada suami sebagai kepala rumah tangga, atau pemimpin perusahaan, atau organisasi. Yang menunjukkan seorang pemimpin diktator atau tidak antara lain pada apakah dalam mendapatkan posisinya diperoleh dengan cara yang demokratis atau dengan cara paksaan, serta bagaimana pemimpin tersebut menjalankan perannya sebagai pemimpin, apakah dapat memimpin dengan tegas tanpa kekerasan, atau harus selalu disertai dengan tindakan kekerasan kepada mereka yang tidak bersetuju dengan kebijakan yang dibuatnya. Demikian pula, apakah pemimpin tersebut memerintah sendirian, sehingga seluruh kekuasaan negara ada di genggaman tangannya, atau membagi kekuasaan kepada orang lain.

Dalam Origin of Totalitarianism tidak disebutkan bagaimana seseorang pemimpin menjadi berperilaku keras, mutlak, dan tidak demokratis. Apakah muncul dari faktor internal, atau tumbuh mengikuti perkembangan dan keadaan, atau muncul sebagai pengaruh dari para pembantunya yang menjadikan sang pemimpin sebagai totaliter. Dalam hal apapun, yanghampir pasti antara sang pemimpiin dan pengikutnya menikmati hubungan timbal balik yang saling menikmatkan karena kekuasaan yang mutlak dapat digunakan untuk berbagai kepentingan pribadi dengan mengatas – namakan “untuk negara”.

Berbicara pemerintahan, tentu saja tak lepas dari elite pelaku kekuasaan yang disebut politisi. Mereka inilah yang memiliki peluang untuk bertindak sebagai demokrat, otoritarian ataupun totalitarian. Menjadi pertanyaan, dapatkah negara demokratis berubah menjadi totaliter? atau sebaliknya totaliter menjadi demokratis? Sejarah menjawab pertanyaan ini. Hitler terpilih sebagai Kanselir Jerman secara demokratis, demikian pula Musolini dari Itali. Marcos dan Soeharto harus mengakhiri pemerintahan otoriter-nya (menjurus ke totaliter) setelah rakyat muak dengan penindasan yang dilakukan selama lebih dari tiga puluh tahun. Dua negara yang masih mempertahankan totaliter dan otoriter, Myanmar dan Singapura.

Kembali ke artikel Emha, menyimak pendapatnya, diktator yang sejati hanyalah milik Tuhan. Tuhan-lah kepala pemerintahan jagad raya ini. Tuhan-lah penguasa tunggal dan mutlak alam dunia dan akhirat. Namun Tuhan tidak memperoleh kekuasaan dengan jalan kekerasan, karena kekerasan dan kelembutan berasal dariNya. Dengan sifat dan kewenangan yang dimilikiNya, Tuhan tidak perlu ber-demokrasi, menanyakan pendapat manusia untuk segala kebijakan yang hendak dibuatNya. Karena, adalah Tuhan yang menciptakan manusia, bukan sebaliknya. Ingat, Tuhan berhak melakukan apa saja terhadap manusia ciptaannya.

Mengenai siapa menciptakan siapa ada dua pendapat yang berseberangan. mereka (dan termasuk saya) yang ber-Iman kepada ke-Tuhan-an yakin bahwa manusia diciptakan Tuhan. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Kita semua penduduk dunia adalah keturunan Adam. Di pihak lain, mereka yang tidak percaya tentang keberadaan Tuhan, mempercayai bahwa manusia dalam bentuknya sekarang merupakan evolusi dari makhluk yang sudah ada sebelumnya, dan makhluk yang sudah ada sebelumnya merupakan hasil reaksi zat – zat alam. Sedangkan Tuhan diciptakan oleh manusia sendiri sebagai simbol dan penguatan dari segala kelemahan manusia. Pendapat ke dua ini belum mampu menjawab siapa yang mengatur reaksi zat alam, siapa yang mengatur perputaran dan pergerakan benda – benda di alam raya.

Lalu, ketika manusia bertindak seolah – olah dirinya sebagai Tuhan, menginjak – injak nilai kemanusiaan itu sendiri, layakkah manusia tersebut hidup sebagai manusia? Aku tudak tahu jawabnya. Yang kutahu, makin banyak politisi yang memperoleh kedudukannya dengan jalan dipilih oleh rakyat, namun ketika sudah menjadi pemimpin berubah menjadi makhluk dengan naluri diktator, totaliter. Hal ini, barangkali sedikit menjawab pertanyaan dari mana manusia memperoleh perilaku diktator totaliter. Manusia sebagai ciptaan Tuhan, setidaknya mengandung – entah seberapa besar – senyawa yang memiliki sifat diktatornya Tuhan. Namun berbeda dengan Tuhan yang kediktatoranNya bersifat netral dan ajeg, senyawa diktator yang melekat pada jiwa dan fisik manusia bersifat tidak tetap, dan tidak netral. Dikatakan tidak tetap, karena dapat tumbuh, berkembang membesar ketiak situasi dan kondisi memungkinkan baginya untuk mengembangkan sifat – sifat diktator. Sedangkan tidak netral, karena perilaku diktator diterapkan hanya kepada mereka yang tidak mau tunduk, atau yang berada di bawah kekuasaaannya saja. Kediktatoran Tuhan, tidak pilih pilih, siapa saja yang dikasihin, sebagaimana siapa saja memperoleh cobaan dan siksaan Tuhan baik ketika masih di alam fana maupun alam akhirat.

Mas Wigrantoro Roes Setiyadi,
Rempoa, 29 Desember 2004

Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penerapan Good Governance December 28, 2004

Posted by Mas Wigrantoro Roes Setiyadi in Galery Gambar.
15 comments

Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penerapan
Good Governance di Indonesia*)

Ditulis dan disajikan oleh: Mas Wigrantoro Roes Setiyadi

Pengantar
Banyak pihak berpendapat bahwa penggunaan Teknologi Informasi (TI) mendukung penerapan Good Governance. Pendapat ini tidak salah namun juga belum sepenuhnya benar. Hubungan antara TI dan good governance serta implikasi yang dihasilkan dari hubungan tersebut relatif belum banyak terdefinisikan.
Paper ini mencoba memberi gambaran mengenai hubungan dan implikasi antar keduanya serta mengajukan usulan bagaimana masyarakat memanfaatkan hubungan ini dalam upaya mewujudkan masyarakat yang taat dan tertib.

Pendahuluan
Jika menggunakan pemahaman awam, TI tak lebih dari sekedar alat yang dibuat untuk memudahkan manusia dalam berkarya. Dalam konteks ini, TI tak berbeda halnya dengan pisau, cangkul, atau mobil. Sebagai alat TI bersifat netral, ia dapat dipakai untuk tujuan kebaikan, demikian pula dapat digunakan sebagai alat bantu kejahatan atau aktivitas lain yang negatif. Berbeda dengan alat lain yang hanya berfungsi pada ruang lingkup kegunaan tertentu, TI memiliki kegunaan yang luas dan hampir tidak terbatas. Dikatakan demikian karena hampir semua aspek kehidupan manusia dapat difasilitasi dengan TI. TI dipakai secara luas di lingkungan organisasi bisnis, institusi pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pemerintahan.

Di lingkungan akademis, Teknologi Informasi didefinisikan sebagai sisi teknologi dari suatu sistem informasi, yang terdiri dari perangkat keras (hardware), basis data (database), perangkat lunak (software), jaringan komputer, dan peralatan lain terkait.[1] Penggunaan TI sebagai bagian dari Sistem Informasi di organisasi swasta telah berhasil mendorong adanya: peningkatan produktivitas (pengurangan biaya, peningkatan efektivitas), perbaikan kualitas layanan kepada stakeholder, peningkatan daya saing, perbaikan proses pengambilan keputusan, peningkatan kreativitas dan inovasi, serta perbaikan struktur dan fungsi organisasi[2].
Jika manfaat penggunaan TI di organisasi swasta telah dapat dirasakan secara luas, sementara kita sepakat bahwa TI dapat digunakan untuk memfasilitasi hampir semua kegiatan manusia, pertanyaannya adalah bagaimana atau sejauh mana TI dapat dimanfaatkan institusi pemerintahan untuk meningkatkan kinerja mereka. Mengapa hal ini ditanyakan? Jawabnya, kinerja pemerintahan yang baik menunjukkan, dan berkorelasi dengan, adanya tata pemerintahan yang baik (good governance).

Good governance dilihat dari sisi luar organisasi seolah merupakan refleksi perilaku institusi. Namun demikian, jika kita kaji lebih mendalam, good governance dari sebuah organisasi merupakan agregat perilaku individu yang taat dan tunduk pada ketentuan (regulatory) yang telah ditetapkan. Ketentuan ini biasanya menyangkut tentang batasan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan atau petunjuk/prosedur pelaksanaan suatu aktivitas dalam rantai nilai pelayanan kepada stakeholder. Dengan demikian, good governance mencerminkan bagaimana manusia berkarya secara benar, benar dalam pengertian sesuai dengan ketentuan regulasi yang telah ditetapkan.

Manusia memiliki kecenderungan melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, baik yang menguntungkan diri sendiri namun tidak merugikan orang lain maupun yang menguntungkan diri sendiri dengan merugikan pihak lain. Masing – masing individu berupaya agar apa yang diinginkan dapat tercapai. Perjuangan individu memperoleh apa yang diinginkan seringkali menimbulkan benturan kepentingan. Mencegah hal tersebut menjadi potensi negatif, oleh karena itu diperlukan aturan. Dalam konteks inilah kemudian muncul governance yakni apa dan bagaimana sebuah peraturan dibuat serta dijalankan. Peraturan ini di kalangan pemerintahan dapat berupa UU, atau peraturan pelaksanaan di bawahnya. Di kalangan organisasi privat dapat berupa kebijakan perusahaan.

Dari penjelasan di atas bila hendak dibuat relasi antara governance dan TI adalah bagaimana TI digunakan secara benar dalam setiap proses kebijakan yang meliputi perancangan, pembuatan, pelasakanaan, dan evaluasi suatu peraturan. Sebagaimana layaknya suatu hubungan, interaksi antara TI dan governance menghasilkan berbagai implikasi yang dipengaruhi oleh sifat dasar dari keduanya, maupun aktor yang terlibat dalam proses kebijakan.

Istilah Government, Governance, dan Good Governance
Secara umum istilah government lebih mudah dipahami sebagai “pemerintah” yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung-jawab untuk mengurusi negara dan menjalankan kehendak rakyat. Pemerintah dalam arti yang paling dasar diterjemahkan sebagai sekumpulan orang yang memiliki mandat yang absah dari rakyat untuk menjalankan wewenang – wewenangnya dalam urusan – urusan pemerintahan. Dalam hal ini ada hubungan “kontrak sosial” antara rakyat sebagai pemberi mandat dan pemerintah sebagai pelaksana mandat[3]. Jika diadakan pendekatan dari segi bahasa terhadap kata “pemerintah” atau “pemerintahan”, kedua kata tersebut berasal dari suku kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Beberapa hal yang terkandung dalam makna pemerintah adalah sebagai berikut:[4]
1. adanya keharusan menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan;
2. adanya dua pihak, yaitu yang memberi dan yang menerima perintah;
3. adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima perintah;
4. adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.

Proses pemahaman umum mengenai governance atau good governance mulai mengemuka di Indonesia sejak tahun 1990-an dan mulai semakin bergulir pada tahun 1996, seiring dengan interaksi pemerintah Indonesia dengan negara luar beserta lembaga – lembaga bantuannya yang menyoroti kondisi objektif perkembangan ekonomi dan politik Indonesia. Lembaga pemberi donor baik yang bersifat multilateral maupun bilateral memperkenalkan good governance yang dikaitkan dengan kebijaksanaan pemberian bantuan, dalam arti good governance dijadikan salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian bantuan baik berupa pinjaman (loan) maupun hibah (grant).

Governance merupakan tata pemerintahan. Good governance adalah tata pemerintahan yang baik. Ada tiga komponen yang terlibat dalam governance, yaitu pemerintah, dunia usaha (swasta, commercial society) dan masyarakat pada umumnya (termasuk partai politik). Hubungan ketiganya harus dalam posisi sejajar dan saling kontrol (checks and balances), untuk menghindari penguasaan atau eksploitasi oleh satu komponen terhadap komponen lainnya. Bila salah satu komponen lebih tinggi dari yang lain, maka akan terjadi dominasi kekuasaan atas dua komponen lainnya.

Karakteristik Good Governance
Meski secara sederhana pemahaman mengenai good governance dapat dinyatakan sebagai tata pemerintahan yang baik, dalam implementasinya tidak mudah untuk mendefinisikan secara seragam. Hal ini dikarenakan good governance memiliki banyak sumbangan makna yang bervariasi selain dari luasnya bahasan. Namun demikian, pada hakekatnya keberagaman makna tersebut memiliki kesamaam prinsip dan tujuan yakni terselanggaranya pemerintahan yang seimbang di antara semua komponen pelaku. Semua pelaku harus saling tahu apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya, ada ruang dialog agar para pelaku saling memahami perbedaan di antara mereka. Dengan proses seperti ini diharapkan tumbuh konsensus dan sinergi di dalam masyarakat.

UNDP mendefinisikan Good Governance sebagai pelaksanaan otoritas politik, ekonomi dan administrasi untuk mengatur urusan – urusan negara, yang memiliki mekanisme, proses, hubungan, serta kelembagaan yang kompleks di mana warga negara dan berbagai kelompok mengartikulasikan kepentingan mereka, melaksanakan hak dan kewajiban mereka serta menengahi perbedaan yang ada di antara mereka.[5].

Governance ini tidak semata – mata menjadi monopoli tugas negara, namun juga menjadi kewajiban bagi sektor swasta, dan semua komponen civil society. Karena posisi yang sama penting dari semua aktor dakam civil society tersebut, good governance harus ditandai dengan proses sinergi di antara mereka. Dalam hal ini, karakter good governance terutama mencakup:[6]
1. Participatory dan sustanainable (berkelanjutan),
2. Legitimate, acceptable, dan transparan bagi masyarakat,
3. Meningkatkan equity, dan equality, mengembangkan sumberdaya dan metode governance,
4. Meningkatkan keseimbangan, serta mentoleransi dan menerima perspektif yang bermacam – macam,
5. Mampu memobilisasi sumber daya untuk tujuan – tujuan sosial,
6. Memperkuat mekanisme – mekanisme asli (indigenous),
7. Beroperasi berdasarkan aturan hukum, serta efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya,
8. Melahirkan dan memerintahkan respect, trust, dan accountable,
9. Mampu mendefinisikan dan mengambil keputusan,
10. Enabling dan fasilitatif sebagai regulator daripada kontrol, dan
11. Dapat mengatasi isu – isu temporer dan berorientasi pelayanan.

Sementara itu, Sekretariat Pengembangan Public Good Governance Bappenas menyatakan setidaknya ada empat belas karakteristik dalam wacana good governance:
1. Berwawasan ke depan (visi strategis); semua kegiatan pemerintahan berupa pelayanan publik dan pembangunan di berbagai bidang seharusnya didasarkan pada visi dan misi tertentu disertai strategi implementasi yang jelas.
2. Terbuka (transparan); semua urusan tata pemerintahan berupa kebijakan – kebijakan publik baik yang berkenaan dengan pelayanan publik maupun pembangunan di daerah harus diketahui publik. Isi keputusan dan alasan pengambilan kebijakan publik harus dapat diakses oleh publik dan harus diumumkan agar mendapat tanggapan publik. Demikian pula informasi tentang kegiatan pelaksanaan kebijakan tersebut dan hasil – hasilnya harus terbuka dan dapat diakses publik.
3. Cepat tanggap (responsif); aparat pemerintah harus cepat tanggap dan segera mengambil prakarsa penaggulangan terhadap berbagai permasalahan sosial yang muncul di masyarakat. Selain itu, birokrasi juga harus mengakomodasi aspirasi masyarakat sekaligus menindak-lanjutinya dalam bentuk peraturan/kebijakan, kegiatan atau program yang diusulkan.
4. Bertanggung jawab/bertanggung gugat (akuntabel); penyelenggara pemerintahan harus menerapkan prinsip akuntabilitas atau bertanggung jawab/bertanggung gugat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini diawali pada saat penyusunan program pelayanan publik dan pembangunan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian kinerja, sehingga program tersebut dapat memberikan hasil seoptimal mungkin sesuai dengan sasaran atau tujuan yang dtetapkan.
5. Profesional dan kompeten; di dalam pemberian pelayanan publik dan pembangunan dibutuhkan aparat pemerintahan yang memiliki kualifikasi dan kemampuan tertentu, dengan profesionalisme yang sesuai. Dibutuhkan upaya untuk menempatkan aparat secara tepat, dengan memperhatikan kecocokan antara tuntutan pekerjaan dengan kualifikasi kemampuan dan profesionalisme.
6. Efisien dan efektif; agar dapat meningkatkan kinerja tata pemerintahan baik di pusat maupun daerah dibutuhkan struktur yang tepat. Untuk tercapainya hal ini, pemerintah perlu secara periodik melakukan evaluasi terhadap dukungan struktur yang ada, disertai dengan perubahan jika dipandang perlu, yang meliputi perubahan struktur, tugas pokok jabatan dan fungsi.
7. Desentralistis; upaya pendelegasian kewenangan pusat ke daerah dalam rangka otonomi daerah telah dilakukan. Namun hal ini belum cukup. Masih diperlukan pendelegasian kewenangan di daerah dari Bupati/Walikota kepada dinas – dinas atau badan/lembaga teknis yang ada di bawahnya disertai dengan pemberian sumber daya pendukungnya.
8. Demokratis; perumusan kebijakan tentang pelayanan publik dan pembangunan di pusat dan daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi, dan tidak ditentukan sendiri oleh eksekutif. Dalam konteks in wakil – wakil rakyat di DPR/D diberi akses untuk secara aktif menyuarakan kepentingan masyarakat dan menindak-lanjuti aspirasi masyarakat sampai terwujud secara nyata.
9. Mendorong partisipasi masyarakat; partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar penyelenggara pemerintahan dapat mengenal lebih dekat siapa masyarakat dan warganya berikut cara pikir dan kebiasaan hidupnya, masalah yang dihadapi, cara atau jalan keluar yang disarankan, apa yang dapat disumbangkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi, dan lain sebagainya. Kehadiran masyarakat dalam forum pertemuan publik dan keaktifan mereka dalam memberikan saran dan masukan menunjukkan bahwa urusan pemerintahan juga menjadi urusan mereka dan bukan semata urusan birokrat.
10. Mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat; masyarakat dan sektor swasta harus diberdayakan lewat pembentukan kerjasama atau kemitraan antara pemerintah dengan swasta, pemerintan dengan masyarakat, dan antara swasta dengan masyarakat. Kemitraan ini harus didasarkan pada kebutuhan yang nyata pada masing – masing belah, bukan sekedar untuk memenuhi persyaratan saja. Wujud nyata dari kemitraan ini adalah perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat dan sektor swasta.
11. Menjunjung supremasi hukum; dalam pemberian pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan seringkali terjadi pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, siapa saja yang melanggarnya harus diproses dan ditindak secara hukum atau sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Wujud nyata dari prinsip supermasi hukum antara lain mencakup upaya pembentukan peraturan perundangan, pemberdayaan lembaga penegak hukum, penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran hukum, dan pengembangan budaya hukum.
12. Berkomitmen pada pengurangan kesenjangan; aparat pemerintahan harus berupaya memperkecil kesenjangan yang terjadi di antara masyarakat. Kesenjangan ini dapat berupa kesenjangan ekonomi, sosial, gender, dan budaya. Kesenjangan dapat terjadi antara pusat dan daerah, antar daerah, antar golongan, dan lain sebagainya. Adanya kesenjangan merupakan insentif negatif bagi upaya pembangunan.
13. Berkomitmen pada tuntutan pasar; pengalaman membuktikan bahwa campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi seringkali berlebihan sehingga akhirnya membebani anggaran belanja dan bahkan merusak pasar. Upaya pengaitan kegiatan ekonomi masyarakat dengan pasar baik di dalam daerah maupun antar-daerah merupakan contoh wujud nyata penerapan prinsip tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pasar.
14. Berkomitmen pada lingkungan hidup, masalah lingkungan dewasa ini telah berkembang menjadi isu yang sangat penting baik pada tataran nasional maupun internasional. Hal ini berakar pada kenyataan bahwa daya dukung lingkungan semakin lama semakin menurun akibat pemanfaatan yang tidak terkendali. Kewajiban penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan secara konsisten, program reboisasi, penegakan hukum lingkungan secara konsekuen, merupakan contoh perwujudan tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan.

E-Governance
E-governance melebihi ruang lingkup e-government. Jika e-government didefi-nisikan sebagai penyampaian layanan pemerintah dan informasi kepada publik menggunakan sarana elektronik, e-governance memungkinkan partisipasi langsung dari konstituen di dalam aktivitas pemerintahan. Blake Haris menyimpulkan e-governance sebagai berikut:
E-governance is not just about government web site and e-mail. It is not just about service delivery over the Internet. It is not just about digital access to government information or electronic payments. It will change how citizens relate to governments as much as it changes how citizens relate to each other. It will bring forth new concepts of citizenship, both in terms of needs and responsibilities.
E-governance memungkinkan warga negara berkomunikasi antar-mereka maupun dengan pemerintah, dan berpatisipasi dalam proses pembuatan keputusan, mengeks-presikan kebututuhan nyata mereka tentang kesejahteraan dengan menggunakan e-government sebagai sarananya (means).

Berkenaan dengan hubungan antara e-governance dan pemanfaatan Teknologi Informasi, ada dua pertanyaan mendasar yang perlu mendapat jawaban tuntas. Pertama, bagaimana menetapkan kriteria good governance untuk pemanfaatan TI itu sendiri, dan kedua, bagaimana menempatkan posisi TI dalam upaya pencapaian good governance dari suatu organisasi, yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas, adil (fair), efektif, dan dapat mengakomodasi partisipasi seluruh warga masyarakat.

Sejatinya, antara TI dan good governance saling mendukung. TI yang dikelola dengan baik – yang secara fisik dapat diakses, dengan biaya terjangkau, dan tanggap terhadap kebutuhan manusia – pada gilirannya akan mempercepat pembangunan nasional menjadi lebih demokratis, berkelanjutan (sustainable), dan memfasilitasi tercapainya masyarakat yang lebih sejahtera. Beberapa negara maju dan negara sedang membangun memberi contoh bagaimana upaya good governance selalu memasukkan unsur kebijakan di bidang hukum, dan keuangan yang mendorong kelompok wirausaha untuk melakukan inovasi dan penemuan baru yang mengarah pada terbentuknya perusahaan. Lingkungan yang dapat mempercepat layanan publik di bidang pendirian perusahaan, dan memu-dahkan usaha kecil menengah memperoleh kredit permodalan, adalah lingkungan yang mampu mendorong kalangan bisnis memperkenalkan teknologi baru ke masyarakat.

Pada akhirnya sasarannya adalah bagaimana membuat agarlebih banyak orang dapat memanfaatkan TI, sehingga TI dapat mendorong terjadinya transformasi sosial dan ekonomi. Dengan demikian ungkaoan yang lebih tepat adalah “good governance dalam memanfaatkan TI, dan TI untuk mendukung upaya good governance.”

Implementasi TI Untuk Mendukung Good Governance
Beberapa negara telah membuktikan keberhasilan mereka dalam memanfaatkan TI untuk mendukung good governance. Menyusul diperkenalkannya layanan telepon selular, pemerintah Uganda membuat kebijakan yang mengatur rasio telepon di wilayah urban dan rural. Peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap penambahan jaringan dan pelanggan di daerah perkotaan, harus diimbangi dengan pembangunan jaringan telekomunikasi serupa di wilayah rural. Setelah beberapa tahun kebijakan ini berjalan, hasilnya adalah daerah liputan (coverage) layanan telepon selular di Uganda mencapai 98%. Kelebihan lain, muncul jenis usaha baru layanan sewa telepon selular di wilayah rural, yang banyak diantaranya digunakan untuk berkomunikasi dengan stasiun radio siaran yang memiliki program acara penegakan demokrasi, sesuatu yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan di Uganda selama negeri tersebut di bawah kekuasaan diktator.

Banyak negara telah menggunakan Internet sebagai sarana pelayanan publik (e-government) yang menghasilkan adanya transparansi, akuntabilitas, adil (fair), efektif, dan dapat mengakomodasi partisipasi seluruh warga masyarakat. Demikian pula dengan penyelenggaraan distance learning melalui Internet yang dirancang khusus bagi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai negeri (civil servant) di Mexico dan Kanada dapat menambah contoh bagaimana TI digunakan dalam mendukung upaya good governance.
Contoh tentang bagaimana TI dibangun dengan maksud untuk mendukung upaya good governance banyak sekali termasuk di Indonesia. Dari lingkungan non-pemerintahan, Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) tengah mengembangkan pilot proyek Balai Informasi Masyarakat (BIM) yang dimaksudkan untuk menyediakan sarana akses informasi bagi kelompok masyarakat tertentu sehingga kelompok target ini dapat menggunakan informasi tersebut untuk mendukung kegiatan usaha mereka.

Berbagai kegiatan lain yang mengarah pada bagaimana membangun good governance dalam memanfaatkan TI juga sering dilakukan. Pada umumnya, wujud kegiatannya berupa seminar dan atau workshop dengan topik pad alevel mikro operasional suatu sistem informasi dalam organisasi. Di kesempatan lain, kegiatan seminar, diskusi kebijakan di bidang TI yang banyak diselenggarakan oleh lembaga non-pemerintah baik melalui kerjasama dengan pemerintah maupun dilaksanakan sendiri, merupakan upaya memanfaatkan TI untuk mendukung penerapan good governance.

Pemerintah kabinet Megawati sendiri melalui Lembaga Informasi Nasional (LIN) telah berhasil membangun simpul – simpul Jaringan Informasi Elektronik Masyarakat Indonesia (JIEMI) yang dimaksudkan sebagai sarana diseminasi informasi dalam rangka meningkatkan transparansi, membangun partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan melalui mekanisme komunikasi dua arah, serta menyediakan sarana bagi masyarakat di sekitar simpul JIEMI untuk dapat menghasilkan informasi yang dapat disebarkan kepada anggota masyarakat di daerah lain. Dengan demikian terjadi interaksi antara masyarakat dengan pemerintah, maupun antar-masyarakat.

Secara normatif, pada tataran kebijakan nasional, salah satunya dapat dilihat dari substansi Inpres 6/2001 di mana dinyatakan bahwa Indonesia perlu melakukan terobosan agar dapat secara efektif mempercepat pendayagunaan teknologi telematika[7] yang potensinya sangat besar itu, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempererat persatuan bangsa sebagai landasan yang kokoh bagi pembangunan secara berkelanjutan. Di dalam hal ini pemerintah perlu secara proaktif dan dengan komitmen yang tinggi membangun kesadaran politik dan menumbuhkan komitmen nasional,membentuk lingkungan bisnis yang kompetitif, serta meningkatkan kesiapan masyarakat untuk mempercepat pengembangan dan pendayagunaan teknologi telematika secara sistematik.

Lebih jauh, Inpres 6/2001 menyatakan bahwa untuk mempercepat proses demokrasi, Indonesia harus mampu mendayagunakan potensi teknologi telematika untuk keperluan:
· meniadakan hambatan pertukaran informasi antar masyarakat dan antar wilayah negara, karena hanya dengan demikian berbagai bentuk kesenjangan yang mengancam kesatuan bangsa dapat teratasi secara bertahap;
· memberikan kesempatan yang sama serta meningkatkan ketersediaan informasi dan pelayanan publik yang diperlukan untuk memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, serta memperluas jangkauannya agar dapat mencapai seluruh wilayah negara;
· memperbesar kesempatan bagi usaha kecil dan menengah untuk berkembang karena dengan teknologi telematika mampu memanfaatkan pasar yang lebih luas;
· meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kemampuan inovasi dalam sektor produksi, serta memperlancar rantai distribusi, agar daya saing ekonomi nasional dalam persaingan global dapat diperkuat;
· meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi pelayanan publik, serta memperlancar interaksi antar lembaga-lembaga pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah, sebagai landasan untuk membentuk kepemerintahan yang efektif, bersih,dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Secara lebih spesifik, Inpres 6/2001 menyebut tentang pemanfaatan TI dalam upaya penegakan good governance bahwa melalui penerapan jaringan informasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah secara terpadu telah menjadi prasyarat yang penting untuk mencapai good governance dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan kepemerintahan guna antara lain memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan efisiensi pelaksanaan otonomi daerah, serta mengurangi berbagai kemungkinan kebocoran anggaran.

Agar pemerintah dapat meningkatkan hubungan kerja antar instansi pemerintah serta dapat menyediakan pelayanan bagi masyarakat dan dunia usaha secara efektif dan transparan, diperlukan kerangka arsitektur dan platform yang kompatibel bagi semua departemen dan lembaga pemerintah, serta penerapan standardisasi bagi berbagai hal yang terkait dengan penggunaan teknologi telematika secara luas. Beberapa yang akan dilaksanakan termasuk pengembangan “G online backbone” bagi kepentingan semua instansi pemerintah dan penyediaan layanan masyarakat, memperbaharui kerangka peraturan dan prosedur transaksi di lingkungan pemerintah, serta membangun komitmen dan kesepakatan untuk memperlancar pertukaran dan penggunaan informasi antar instansi pemerintah.

Kesimpulan
Meski secara umum kinerja instansi pemerintah di Indonesia dalam menegakkan good governance masih relatif rendah, namun demikian mengacu pada berbagai upaya yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar birokrat telah mengerti apa dan bagaimana good governance. Permasalahan yang muncul dari kondisi semacam ini adalah adanya ketidak-pedulian di antara pejabat birokrasi tentang perlunya good governance. Dengan demikian, hambatan utama dalam penegakkan good governance bukan pada institusi, melainkan terletak pada sikap moral manusianya. Komitmen penegakan good governance bukan terletak pada institusi sebagaimana sebagian penggiat bidang ini menganggapnya, melainkan pada individu yang memiliki kesadaran moral akan pentingnya good governance.

Di pihak lain, pemanfaatan TI di lingkungan organisasi pemerintah telah cukup lama berjalan. Namun demikian alasan utama pemanfaatan TI ini bukan dalam rangka penegakan good governance, melainkan lebih pada menganggapnya sebagai alat yang memudahkan pekerjaan saja. Kesadaran bahwa TI dapat mendukung upaya penegakan good governance baru muncul setelah ada desakan dari donor, sesudah melihat bagaimana dua kondisi yang saling terkait terjadi, yakni tidak ada good governance dalam pemanfaatan TI, dan TI tidak dimanfaatkan untuk mendukung tata laksana pemerintahan yang baik.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan yang menganjurkan agar TI dapat dimanfaatkan untuk mendukung tata laksana pemerintahan yang baik. Tetapi, pelaksanaan kebijakan tersebut masih jauh dari memuaskan. Menyusul pergantian pemimpin nasional terjadi perubahan kebijakan yang sayangnya tidak menggunakan kebijakan terdahulu sebagai acuan dalam penetapan kebijakan – kebijakan baru di bidang Telematika khususnya TI.
Upaya memanfaatkan TI dalam penerapan good governance di Indonesia ternyata tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintahan saja, namun juga dilakukan oleh organisasi sosial, swasta dan berbagai kalangan non-pemerintahan lainnya.

Di tengah maraknya pemanfaatan TI untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat termasuk pemerintahan, yang belum terlihat secara nyata adalah bagaimana implementasi TI dapat mengurangi angka kebocoran pembangunan baik yang disebabkan oleh korupsi maupun sebagai akibat dari pelaksanaan program pemerintah yang tidak efisien karena minimnya sentuhan teknologi khususnya Teknologi Informasi. Secara teknis hal ini sangat mungkin, hambatan terbesar masih tetap pada manusianya, bukan pada teknologinya. *****

*) Paper dipresentasikan dalam seminar “PARADIGMA GOOD GOVERNANCE DI ERA INFORMASI YANG KOMPETITIF, DEMOKRATIS DAN TRANSPARAN” diselenggarkan oleh Universitas Gunadarma Jakarta, pada tanggal 11 Juni 2003. Materi yang ditulis dan disajikan dalam paper ini adalah pendapat dan menjadi tanggung jawab pribadi penulis, serta tidak mewakili organisasi di mana penulis berkarya.
[1] Turban, McLean, Wetherbe, Information Technology for Management Improving Quality and Productivity, John Wiley & Sons, Inc., 1996.
[2] Ibid.
[3] Sekretariat Pengembangan Public Good Governance BAPPENAS, Public Good Governance Sebuah Paparan Singkat, April 2002.
[4] Bayu Suryaningrat, Mengenal Ilmu Pemerintahan, hal 9, Jakarta, Rineka Cipta, 1992.
[5] Hamengku Buwono X, Membangun Kemitraan Dalam Sebuah Civil Society Menuju Good Governance, Konsep dan Implementasi, 2001.
[6] Pratikno, Dimensi – Dimensi Utama Kepemimpinan Politik dan Pemerintah Daerah, Pendalaman Kompetensi Kelegislatifan bagi Anggota DPRD Kabupaten Sleman Periode 1999 – 2000, dikutip dalam Hamengku Buwono X (2001).
[7] Istilah Telematika muncul sebagai keputusan politik yang mengacu pada fenomena konvergensi antara Telekomunikasi dan Teknologi Informasi. Selanjutnya ada sebagian pihak yang menyatakan bahwa Telematika merupakan akronim dari Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika.

Kebiasaan Yang Menghalangi Kebenaran Berpikir December 26, 2004

Posted by Mas Wigrantoro Roes Setiyadi in Galery Gambar.
add a comment

Kali ini lain dari biasanya saya ingin menulis mengenai perilaku manusia yang seringkali menghalangi dari berpikir secara benar. Berpikir secara benar adalah menggunakan daya cipta dan kreasi secara jujur, serta menyampaikan buah pikirannya dengan lisan atau tulisan sebagaimana keadaaan nyatanya yang dialami baik di dalam hatinya maupun yang pernah diucapkannya atau dituliskannya.

Berpikir secara benar seringkali diwarnai oleh berbagai macam latar belakang pendidikan, keluarga, pengalaman, pergaulan sosial, dan lain sebagainya. Pengingkaran terhadap apa yang pernah terpikirkan, terucapkan, atau dilakukan mendorong seseorang untuk mempertahankan perbuatan tersebut, sehingga alih – alih memperoleh sesuatu yang baik dengan pengingakaran tersebut, malahan menjadi tambah berdosa, dan beban berbohong harus ditanggungnya pula oleh nurani dan jiwanya.

Para ahli[1] mengungkapkan setidaknya ada enam ciri kebiasaan penghalang kebenaran berpikir: milikku lebih baik (mine is better), menyelamatkan muka (face saving), keengganan untuk berubah (resistance to change), mencocok – cocokan (conformity), meniru – niru (stereotyping), meniup diri sendiri (self-deception).

Milikku lebih baik (mine is better)
Perilaku atau kebiasaan semacam ini sungguh alamiah, sebagian besar orang pernah melakukannya, terutama ketika masih kanak – kanak. Ingatkah ketika dengan teman sebaya di masa kanak – kanak, kita sling membanggakan orang tua, mainan, atau apapaun yang kita miliki.”Bapakku doong, hebat”, atau “Ibuku lebih cantik dari ibumu”, atau “Mobil – mobilanku lebih bagus dari punyamu”. Semuanya menunjukkan keinginan diakui bahwa yang dimiliknya lebih baik dari milik orang lain.

Ketika mulai tumbuh dewasa, perilaku atau kebiasaan semacam ini tidak mudah hilang begitu saja. Bahkan, sebagaimana dikatakan oleh Jepson, makin banyak orang yang beranggapan bahwa dalam perjalanan hidupnya mereka selalu memperoleh yang lebih baik bahkan yang terbaik dari orang lain. Anggapan bahwa mereka selalu menerima yang terbaik, dan mampu melakukan yang terbaik dari orang lain dapat menyesatkan. Seringkali orang tidak mampu menerima kenyataan bahwa yang dia hasilkan, atau yang dia peroleh bukan yang terbaik.

Lebih ekstreem lagi perasaaan menjadi yang lebih baik dari orang atau kelompok lain menjadi bahaya karena menganggap orang, kelompok, atau bangsa lain lebih rendah dari dirinya, dan karena itu menjadi tidak mau bergaul, atau melekat perasaaan sombing pada orang atau kelompok orang yang dihinggapi anggapan bahwa miliknyalah yang terbaik. Anggapan semacam ini menguragi objektivitas dalam berpikir.

Menyelamatkan muka (face saving)
-udahan dulu besok disambung –
[1] Vincent Ayan Ruggiero, dalam The Art of Thinking, Longman, 1999.